JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan deretan strategi guna memperkokoh infrastruktur digital demi mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government.
Sebab, penguatan pada aspek infrastruktur digital menjadi pondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang kian terpadu.
Salah satu bentuk konkretnya diwujudkan lewat pengukuhan integrasi identitas digital.
Dalam hal ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terus didorong untuk meningkatkan sinergi bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), utamanya melalui fasilitas administrasi akta kelahiran secara daring.
"Sekarang kami mau integrasikan dengan Kemenkes, nanti launching hari Jumat. Yaitu, setiap anak-anak yang lahir di fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan, baik di rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, Puskesmas, kami connect. Begitu dia lahir, maka nanti Dukcapil, dari Kemenkes menyampaikan informasi pada Dukcapil, Dukcapil nanti akan mengeluarkan langsung surat akta kelahirannya online," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).
Di samping itu, ia menilai terobosan ini bakal memberikan kemudahan bagi warga lantaran pelayanan dapat disajikan secara maksimal serta real-time.
Oleh sebab itu, dirinya mengimbau jajaran Ditjen Dukcapil maupun Dinas Dukcapil daerah untuk menjamin layanan digital beroperasi secara optimal.
Tito menegaskan bahwa gangguan dalam sistem akan berdampak langsung terhadap mutu layanan publik.
Demi menopang langkah tersebut, pemerintah terus memperkuat bermacam elemen infrastruktur digital, mulai dari jaringan, sistem keamanan, backup system, hingga sumber daya manusia yang mengelola fasilitas digital.
Selain itu, menurutnya, kapasitas bandwidth turut ditingkatkan secara berkelanjutan agar pelayanan Dukcapil makin prima.
Di sisi lain, proteksi sistem keamanan terus disempurnakan sesuai dengan standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Oleh karena itu, sistem security-nya juga diperkuat. Menggunakan standar ISO 27001 yang merupakan standar BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara," terang dia.
Lebih jauh, Mendagri menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi besar pada penyelenggaraan SPBE atau e-government.
Presiden pun sudah menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk memimpin penerapan SPBE di tanah air.
Dalam penerapannya, basis data milik Dukcapil memegang peranan yang sangat vital.
"Ditambah lagi dengan satu lagi, yaitu Satu Data Indonesia. Ini undang-undang yang sedang berproses, Undang-Undang Satu Data Indonesia. Dua-duanya menggunakan fondasi datanya adalah data Dukcapil," jelasnya.
Ia menegaskan, basis data Dukcapil bakal menjadi tumpuan utama dalam pelaksanaan e-government.
Melalui dukungan data yang presisi serta terintegrasi, berbagai kebijakan pemerintah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, diharapkan dapat dirancang dan dijalankan secara lebih tepat sasaran.
Sebelum membuka agenda Rakornas Dukcapil tersebut, Mendagri menyerahkan piala IKD Dukcapil Prima Award kepada deretan pemerintah daerah.
Penerima apresiasi tersebut mencakup Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kota Madiun, Kota Padang Panjang, serta Kota Parepare.
Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan, hingga para pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.