JAKARTA - Dosen Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Airlangga (Unair), Rafi Aufa Mawardi, menegaskan bahwa kebijakan di bidang pendidikan semestinya tidak semata-mata berfokus pada kecukupan gizi, melainkan juga harus menyentuh aspek pemerataan sarana dan prasarana sekolah.
Ia menilai alokasi anggaran pendidikan saat ini lebih banyak terserap untuk program prioritas pemerintah, sedangkan permasalahan sarana sekolah belum mendapatkan porsi perhatian yang seimbang.
“Potret tersebut menggambarkan anomali atau ketimpangan yang sistemik. Pemerintah hanya berfokus pada satu program, tetapi belum melihat persoalan pendidikan yang lebih besar, terutama terkait infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya sosial yang menunjang proses belajar,” terangnya pada Selasa (28/7/2026).
Menurut pandangannya, pemenuhan gizi beserta ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai merupakan dua hal yang saling bertaut untuk menciptakan proses pembelajaran yang maksimal, sehingga pemerintah diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan agar ruang tumbuh para siswa semakin luas.
Ia menambahkan bahwa kondisi sarana sekolah yang kurang memadai berpotensi menurunkan mutu pembelajaran para siswa.
Bahkan hal tersebut tak cuma menghambat jalannya kegiatan belajar-mengajar, melainkan juga berisiko memengaruhi aspek psikologis peserta didik hingga menurunkan semangat belajar mereka.
“Anak yang sehat secara fisik dan didukung lingkungan belajar yang kondusif akan lebih mudah mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Sebaliknya, ketika lingkungan belajarnya tidak mendukung, tujuan pendidikan sulit tercapai secara optimal,” ujarnya.
Pihaknya mendorong agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih terpadu dengan membuka ruang diskusi bersama para pengajar, akademisi, serta beragam pemangku kepentingan.
“Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan. Selain memastikan aspek gizi melalui MBG, perlu ada integrasi dengan perbaikan substansi kurikulum, pemerataan fasilitas, serta peningkatan kualitas guru. Dengan begitu, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, isu mengenai sejumlah fasilitas sekolah yang rusak mendadak jadi sorotan publik di tengah bergulirnya program MBG, di antaranya melanda SDN Pandankrajan 1 Mojokerto, SD Tanggirejo Grobogan, hingga SDN Kebayoran Lama Selatan.