BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam gencar memperkukuh tata kelola penanganan bencana lewat pembentukan Rancangan Akhir Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Kota Batam.
Langkah ini ditandai lewat digelarnya Konsultasi Publik Rancangan Akhir RPBD yang diresmikan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, di Kantor Wali Kota Batam pada Senin (27/7/2026).
Acara yang diprakarsai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam tersebut dihadiri oleh jajaran camat, lurah, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, hingga beragam pemangku kepentingan.
Forum konsultasi publik ini menjadi sarana penting guna menyempurnakan dokumen RPBD agar sejalan dengan arah pembangunan Kota Batam yang maju, aman, tangguh, serta berkelanjutan.
Mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Firmansyah menegaskan bahwa pembangunan daerah kini tidak cuma berpusat pada pertumbuhan ekonomi dan fisik semata.
Ia menilai, jalannya pembangunan pun wajib ditopang sistem ketahanan yang sanggup mengantisipasi serta menghadapi pelbagai potensi ancaman bencana.
Dirinya memaparkan, RPBD ialah dokumen strategis yang bakal menjadi rujukan bagi segenap pemangku kepentingan dalam merancang sistem penanggulangan bencana secara terpadu, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, respon darurat, hingga pemulihan pascabencana.
“Perencanaan yang baik bukan hanya mampu menjawab tantangan hari ini, tetapi juga mengantisipasi risiko di masa depan. RPBD harus menjadi dokumen yang adaptif terhadap dinamika perkembangan Kota Batam, sekaligus memberikan kepastian bahwa keselamatan masyarakat selalu menjadi prioritas utama dalam setiap arah pembangunan,” ujar Firmansyah.
Ia mengimbuhkan, tantangan perubahan iklim, pesatnya laju kawasan perkotaan, serta meningkatnya geliat ekonomi menuntut pemerintah menghadirkan tata kelola penanggulangan bencana modern berbasis data yang didukung sinergi lintas sektor.
“Ketangguhan sebuah kota tidak diukur dari seberapa besar bencana yang datang, melainkan dari seberapa siap pemerintah dan masyarakat menghadapinya. Karena itu, kami harus membangun budaya kesiapsiagaan sebagai bagian dari pembangunan Kota Batam. Inilah investasi jangka panjang untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” katanya.
Firmansyah turut mengimbau seluruh partisipan konsultasi publik agar menyumbangkan masukan konstruktif sehingga dokumen RPBD terwujud lewat proses partisipatif dan tepat sasaran bagi warga.
“Tidak ada satu institusi pun yang mampu menghadapi bencana sendirian. Kolaborasi adalah kekuatan utama. Ketika pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh elemen bergerak dalam visi yang sama, kami tidak hanya membangun kota yang maju, tetapi juga kota yang tangguh, aman, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” ujarnya.
Ia menaruh harapan agar forum ini dapat melahirkan dokumen Rancangan Akhir RPBD yang komprehensif, teruji di lapangan, serta selaras dengan visi pembangunan Kota Batam.
Dokumen tersebut diproyeksikan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah guna memperkuat mitigasi risiko bencana sekaligus mendongkrak mutu pelayanan dan perlindungan publik.
Lewat penyusunan RPBD yang partisipatif dan kolaboratif, Pemko Batam optimistis dapat mewujudkan manajemen penanggulangan bencana yang kian profesional, responsif, dan berorientasi pada keselamatan warga selaras dengan visi menjadikan Batam sebagai kota yang maju, tangguh, dan berkelanjutan.