GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memaksimalkan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 lewat sinkronisasi indikator makro ekonomi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunungkidul Sri Suhartanta, di Gunungkidul, Senin, menyebutkan sinkronisasi itu bertujuan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran sekaligus menjamin keselarasan data antara OPD dan BPS guna menyokong pencapaian target pembangunan daerah.
"Ada enam aspek data makro utama yang menjadi fokus evaluasi dari total 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD," ujarnya.
Ia menerangkan enam indikator tersebut mencakup Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, rasio gini, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi.
Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi Gunungkidul pada 2025 menyentuh 5,47 persen atau telah memenuhi target optimistis RPJMD 2026.
"Data angka kemiskinan berada di level 14,15 persen dan rasio gini pada angka 0,33 yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin membaik," katanya.
Meskipun demikian, ia menganggap tetap dibutuhkan kerja keras untuk menuntaskan target IPM 2026 sebesar 74,13, sedangkan capaian saat ini berada di angka 73,13.
Dalam kesempatan itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemkab Gunungkidul supaya tiap-tiap kebijakan bertumpu pada data yang presisi dan terbaru, bukan cuma memenuhi formalitas administratif.
"Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan," katanya lagi.
Endah turut menyoroti masih tersedianya keterlambatan pembaruan data oleh produsen data di tingkat OPD yang berpotensi merintangi proses pengambilan keputusan pemerintah daerah.
"Saya tidak ingin lagi melihat ego sektoral, tidak ada satu pun indikator pembangunan yang dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja," ujarnya.
Ia memerintahkan seluruh perangkat daerah untuk menyinkronkan program dengan tujuh Quick Wins Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yaitu Bocah Pinter, Warga Sehat, Tani Makmur, UMKM Berdaya, Gunungkidul Berdikari, Pamong Layani Ngayomi, serta Warga Guyub dan Alam Lestari.
Di samping itu, Endah juga bakal menjadwalkan pemaparan khusus dari tiap-tiap kepala perangkat daerah guna menguliti kontribusi masing-masing terhadap enam indikator makro tersebut.
"Saya harap program yang disusun ke depan berbasis data, memiliki target terukur, lokasi intervensi yang jelas, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Gunungkidul," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Gunungkidul Agus Haranto menuturkan kondisi perekonomian daerah dicerminkan lewat beraneka indikator, salah satunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dikalkulasi memakai pendekatan produksi dan pengeluaran.
Oleh sebab itu, menurutnya, kerja sama data sektoral antar pemangku kepentingan wajib terus dikukuhkan supaya BPS tidak cuma mengandalkan proyeksi ataupun survei khusus.
"BPS berharap data-data dari SKPD dapat terintegrasi dalam sistem seperti 'Dopadu' milik Kominfo, sehingga proses rekonsiliasi data setiap triwulan dapat berjalan lebih efisien tanpa harus melalui proses persuratan yang panjang," katanya lagi.