JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di tanah air harus berjalan secara optimal.
Baginya, mustahil bagi ekonomi untuk berkembang pesat jika tidak ada jaminan kepastian hukum.
Dalam pidatonya saat peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Prabowo menyoroti pentingnya menjaga stabilitas sosial melalui penegakan hukum yang berkeadilan.
Ia menyatakan bahwa kemakmuran dan pembangunan tidak mungkin terwujud tanpa adanya stabilitas serta keamanan.
"Tak mungkin ada pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa kepastian hukum, tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh dengan korupsi," tegas Prabowo dalam pidatonya yang disiarkan virtual, Rabu (1/7/2026).
Prabowo menambahkan bahwa kesejahteraan di Indonesia tidak dapat tercapai tanpa adanya ketertiban.
Pertumbuhan ekonomi pun tidak bisa maksimal jika aparat negara tidak memiliki kesetiaan kepada masyarakat dan tidak dipercaya oleh publik.
Pemimpin Indonesia ini kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
Karena itu, seluruh pihak wajib menghormati serta menjunjung tinggi hukum.
"Hukum harus menjadi pelindung rakyat, hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas," tegas Prabowo.
Prabowo juga menekankan agar hukum tidak disalahgunakan oleh pemilik modal untuk menindas pihak lain yang tidak berdaya.
"Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan suatu kelompok mana pun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum," tegas Prabowo.