JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menanggapi 41 nama yang disinyalir terseret korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diungkap mantan Waka BGN Sony Sanjaya.
Dia mempersilakan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusutnya.
"Silakan disampaikan ke Kejagung dan menjadi bahan penyidikan oleh Kejagung," kata Agustina saat dihubungi, Senin (21/6/2026).
Sebelumnya, Sony dimintai keterangan oleh Kejagung RI selaku tersangka kasus tata kelola MBG pada Kamis (18/6).
Pemeriksaan ini bertalian dengan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan Sony dalam perkara tersebut.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, memaparkan, dalam pemeriksaan itu, Sony kembali diminta penyidik guna memerinci 26 nama pihak yang mengusulkan titik penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Krisna mengutarakan jumlah 26 nama itu meluas menjadi 41 nama.
"Nah, dari 26 nama yang pernah kami sebut, ada satu orang pas dibuka tadi hasil chat-nya, tabelnya itu terisi sekitar, Totalnya 41 nama. Jadi totalnya sekarang bertambah jadi totalnya 41 nama," ujar Krisna kepada wartawan di gedung Jampidsus Kejagung RI.
Ia menjabarkan, perluasan itu bertalian dengan adanya pihak-pihak yang meminta jatah titik SPPG yang terafiliasi dengan nama-nama terdahulu.
Dari situ, berkembang menjadi 41 nama yang disinyalir terkait.
"Jadi satu orang itu mempunyai tabel itu, 'Pak, ini punya ini ya, ini punya ini ya, ini ada punya Bupati ini', gitu loh. 'Ini ada punya ini, ada punya ini'. Jadi totalnya keseluruhan nama yang dari kemarin 26 ditambah dengan yang tadi, lalu ada tambahan tiga nama lagi yang disebutkan oleh Pak Soni, jadi totalnya hari ini 41 nama," lanjutnya.
Dalam momen ini pula, Krisna menerangkan bahwa nama-nama yang marak di media sosial (medsos) tidak sepenuhnya valid.
Dia menyebutkan Sony tidak memperoleh keuntungan dari pihak-pihak yang mengusulkan titik SPPG.
"Enggak ada. Tadi juga ditanyakan, 'Apa keuntungan Bapak memberikan titik-titik ke mereka?', lalu Pak Soni bilang, 'Keuntungan saya SPPG ini terpenuhi sesuai dengan target', gitu loh," ujarnya.
Sementara mengenai latar belakang nama-nama pihak yang mengusulkan titik SPPG itu, Krisna menyatakan rata-rata merupakan kalangan politisi.
"Dari kalangan politik. Ya pokoknya dari kalangan politik lah," jelas Krisna.