MAJALENGKA - Aliansi mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, berencana menggelar unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kabupaten Majalengka, Senin (15/6/2026).
Aksi bertema #MajalengkaBergerak itu menjadi salah satu agenda demo hari ini yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB.
Sekitar 200 peserta dari unsur mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat umum diperkirakan hadir dalam aksi tersebut.
Massa aksi akan mengenakan jas almamater dan atribut organisasi masing-masing sebagai identitas peserta.
Ketua BEM Universitas Majalengka atau UNMA, Nendi Nurdiana, mengatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap sejumlah persoalan nasional.
Menurut Nendi, sejumlah kebijakan pemerintah dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
"Dalam aksi yang kami lakukan ada beberapa tuntutan yang menjadi fokus utama untuk disampaikan kepada wakil rakyat," kata Nendi, Kamis (14/6/2026).
Nendi mengatakan, massa aksi akan membawa lima tuntutan utama kepada DPRD Kabupaten Majalengka dalam demo mahasiswa hari ini.
Tuntutan tersebut mencakup desakan agar pemerintah mengurangi pemborosan APBN dan mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Selain soal APBN dan MBG, mahasiswa juga menyoroti kondisi ekonomi nasional.
Massa aksi mendesak pemerintah segera mengatasi melonjaknya harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah.
"Segera mengatasi melonjaknya harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah," ujarnya.
Mahasiswa juga meminta Presiden dan pemerintah bertanggung jawab serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
Nendi mengatakan, aksi tersebut menjadi cara mahasiswa mengingatkan pemerintah agar kembali menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
"Harapan daripada aksi dan perjuangan yang kami lakukan, pemerintah segera sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat untuk dapat mementingkan kepentingan rakyat, bukan golongan," katanya.
Rencana demo 15 Juni 2026 di Majalengka akan dipusatkan di halaman Gedung DPRD Kabupaten Majalengka.
Aksi tersebut disebut menjadi ruang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan keresahan atas kebijakan nasional yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.
Nendi berharap pemerintah pusat lebih terbuka terhadap kritik dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Nendi, aspirasi masyarakat perlu ditanggapi secara serius karena menyangkut arah kebijakan negara.
"Harapannya Pemerintah Republik Indonesia berbenah dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," katanya.
Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP Jawa Barat, H. Sutrisno, meminta semua pihak menghormati aksi dan kritik mahasiswa.
Mantan Bupati Majalengka dua periode itu menilai mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan pemikiran terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan pemikirannya. Asal tidak anarkis," kata Sutrisno, Senin (15/6/2026).
Sutrisno mengatakan, kritik mahasiswa tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah.
Menurut Sutrisno, suara mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus diberi ruang.
Sutrisno menilai banyak persoalan yang disoroti mahasiswa juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
Persoalan itu meliputi kondisi ekonomi, lapangan pekerjaan, dan berbagai kebijakan publik yang dianggap perlu dievaluasi.
"Mereka juga memikirkan masa depan bangsa. Karena itu apa yang disampaikan perlu didengar dan dijadikan bahan evaluasi," ujarnya.
Menurut Sutrisno, keputusan pemerintah saat ini akan berdampak pada generasi mendatang.
Oleh sebab itu, suara anak muda perlu masuk dalam ruang dialog kebijakan publik.
Sutrisno berharap aksi penyampaian aspirasi di Majalengka berlangsung damai.
Sutrisno juga mengingatkan agar mahasiswa tetap mengedepankan argumentasi dan data yang kuat dalam menyampaikan kritik.
Menurut Sutrisno, dialog sehat antara pemerintah dan mahasiswa penting untuk menjaga kualitas demokrasi.
Dialog tersebut juga diperlukan agar kebijakan publik tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Yang tua mungkin tinggal menunggu panggilan Yang Maha Kuasa. Tetapi mereka yang muda inilah yang akan melanjutkan dan memimpin bangsa ke depan. Maka wajar kalau mereka ikut memikirkan arah kebijakan negara," pungkasnya.
Rencana aksi di DPRD Majalengka menunjukkan bahwa mahasiswa masih menjadikan parlemen daerah sebagai kanal penyampaian kritik.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap tuntutan mereka tidak hanya diterima secara administratif, tetapi juga diteruskan sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Aspirasi mahasiswa dan masyarakat Majalengka itu terutama diarahkan pada isu ekonomi, pengelolaan anggaran negara, serta program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Aksi damai dan dialog terbuka menjadi kunci agar penyampaian pendapat tetap berjalan tertib, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk merespons keresahan publik.