PEKANBARU - Ratusan mahasiswa dari Universitas Islam Riau (UIR) melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Riau di Pekanbaru pada Kamis (11/6/2026).
Mahasiswa menggelar demonstrasi tersebut guna menyoroti kinerja dari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Salah satu fokus utama yang dikritisi oleh pihak mahasiswa ialah program Makanan Bergizi Gratis atau MBG.
Presiden Mahasiswa (Presma) UIR, Muhammad Ramadhan, mempertanyakan kejelasan arah dari jalannya program tersebut.
"Kami tidak tahu arahnya bagaimana program MBG ini. Seperti kami ketahui bersama, Kepala BGN (sebelumnya) di negara ini tertangkap korupsi begitu. Atasannya tertangkap, jadi bawahannya juga harus diaudit," kata Ramadhan saat diwawancarai Kompas.com usai demo.
Ramadhan mengungkapkan, pihaknya menyadari bahwa program MBG ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat.
Namun, ia menganggap regulasi yang diturunkan dari pusat ke daerah memiliki banyak ketidaksesuaian serta mencurigai adanya indikasi tindak korupsi.
"Saya juga masih heran bagaimana satu orang punya 44 dapur MBG begitu. Di Riau ada begitu," kata Ramadhan.
Dalam berkas tuntutan yang diserahkan kepada DPRD Riau, ia menjelaskan bahwa mereka mendesak Prabowo-Gibran untuk mengaudit program MBG secara mendalam di tiap provinsi.
"Jangan sampai progam MBG ini jadi ladang korupsi," kata Ramadhan.
Di samping itu, Ramadhan berpandangan bahwa selama 600 hari masa kerja Prabowo-Gibran, terdapat banyak kebijakan yang janggal serta berbagai temuan yang tidak transparan.
Kondisi tersebut dinilai membuat masyarakat kesulitan untuk menaruh rasa percaya kepada pemerintah.
Ditambah lagi, ia menyayangkan sikap menteri di kabinet Prabowo yang dinilai kerap mengeluarkan pernyataan sembarangan.
"Presiden Prabowo tolong ingatkan kabinetnya jangan asal bicara," ujar Ramadhan.
Lewat aksi demonstrasi itu, massa mahasiswa turut menyuarakan keresahan terkait melemahnya nilai tukar Rupiah, melonjaknya harga BBM, hingga masalah pendidikan dan kemiskinan.
Jalannya unjuk rasa mahasiswa ini mendapatkan penjagaan yang ketat dari aparat kepolisian.
Setelah selesai melakukan audiensi dan menyerahkan lembar tuntutan kepada perwakilan DPRD Riau, kerumunan massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib.