JAKARTA - Situasi perekonomian global saat ini tengah didera tekanan anyar seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi, inflasi, serta peluang pengetatan kebijakan moneter.
Melalui rilis Global Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia mengestimasikan laju pertumbuhan ekonomi dunia bakal melorot ke tingkat 2,5 persen pada tahun 2026, setelah sempat menyentuh 2,9 persen pada tahun 2025.
Angka estimasi ini merupakan titik paling rendah sejak berakhirnya krisis pandemi Covid-19.
Penurunan laju perekonomian ini utamanya menghantam negara-negara neto pengimpor energi serta kawasan yang berdekatan dengan pusat konflik.
Kendati demikian, roda ekonomi global diestimasi bakal kembali bergairah pada periode 2027 hingga 2028 sejalan dengan membaiknya pasokan energi serta pulihnya alur niaga internasional.
Lesunya perekonomian ini juga menerpa kelompok negara berkembang serta pasar berkembang (EMDEs) yang diestimasi cuma sanggup tumbuh 3,6 persen pada tahun ini.
Hampir seluruh wilayah EMDE diproyeksikan menorehkan pertumbuhan yang lebih ciut di tahun 2026 jika dikomparasikan dengan perolehan tahun lalu.
Keadaan tersebut dibarengi pula dengan kemerosotan pertumbuhan pendapatan per kapita ke titik terendah sejak masa pandemi.
Rilis tersebut juga menunjukkan bahwa pendapatan per kapita negara berkembang di luar China dan India diprediksi belum mampu menyamai capaian masa sebelum pandemi hingga melewati tahun 2028.
Realitas ini memperlihatkan terjadinya kemunduran dalam proses penyetaraan level pendapatan antara negara berkembang dan negara maju selama mendekati sepuluh tahun belakangan.
Prospek perekonomian ke depan dinilai masih dibayangi berbagai risiko yang berpotensi memperparah keadaan.
Bank Dunia menyebut, eskalasi konflik yang kembali meningkat atau gangguan yang lebih berkepanjangan terhadap arus komoditas dapat mendorong kenaikan harga komoditas lebih lanjut, memperparah tekanan inflasi dan kerawanan pangan, memicu tekanan di sektor keuangan, serta menekan pertumbuhan ekonomi.
Apabila disrupsi energi berlangsung lebih parah dan memantik krisis keuangan, pertumbuhan ekonomi global berisiko anjlok hingga menyentuh level 1,3 persen pada 2026.
Aspek lain layaknya ketidakpastian kebijakan niaga serta perubahan iklim ekstrem juga tetap menjadi momok nyata bagi stabilitas ekonomi.
Meski begitu, ekspansi investasi serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) diharapkan mampu memicu stimulus baru bagi roda perekonomian dunia.
Demi mengantisipasi kondisi pelik ini, Bank Dunia mendorong penerapan kebijakan serta langkah yang terpadu antarnegara.
Kolaborasi internasional sangat diperlukan untuk mempertahankan ketahanan pangan, energi, sekaligus melancarkan transisi energi global.
Pada skala domestik, otoritas terkait wajib jeli dalam menyelaraskan pengendalian laju inflasi dengan stimulus untuk menyokong aktivitas ekonomi warga.
Bank Dunia pun memberikan peringatan bahwa minimnya pertumbuhan ekonomi dapat memicu penciutan angka investasi dan lapangan pekerjaan.
Problematika dalam menyediakan lapangan kerja di negara berkembang bakal semakin pelik seiring bertambahnya populasi angkatan kerja dan penetrasi teknologi AI.
Maka dari itu, pemerintah wajib menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur fisik, penguatan kualitas SDM, serta optimalisasi sektor digital guna memancing investasi swasta.
Di samping memuat estimasi makro, laporan ini juga merangkum dua hasil kajian analitis secara mendalam.
Kajian pertama membedah dampak penumpukan utang pemerintah terhadap fluktuasi suku bunga di negara-negara berkembang.
Menurut lembaga tersebut, meningkatnya utang pemerintah menjadi tantangan utama bagi EMDE karena menyebabkan kenaikan suku bunga, pembayaran bunga utang yang lebih tinggi, dan meningkatnya risiko tekanan utang (debt distress).
Tingginya rasio utang ini berbanding lurus dengan peningkatan sovereign spread obligasi negara, baik dalam denominasi mata uang asing maupun domestik.
Karakteristik korelasi ini juga bersifat nonlinier, di mana penambahan rasio utang terhadap PDB akan memicu lonjakan suku bunga yang jauh lebih masif saat posisi utang awal sudah masuk kategori tinggi.
Sejak tahun 2010, pertambahan rasio utang terhadap PDB di negara berkembang memicu kenaikan spread hingga mencapai 110 basis poin.
Lonjakan utang di negara-negara maju juga turut mengerek naik suku bunga di negara berkembang karena adanya penyesuaian yield di negara maju.
Mempertimbangkan akumulasi utang EMDE saat ini telah menembus rekor tertinggi, penarikan pinjaman baru dipastikan bakal membuat suku bunga melonjak tinggi.
Efek ini bakal jauh lebih dirasakan oleh negara yang mempunyai rekam jejak gagal bayar atau sistem tata kelola keuangan yang buruk.
Melalui temuan ini, urgensi untuk memperkokoh struktur fiskal di negara berkembang menjadi sangat krusial.
Bank Dunia memaparkan bahwa langkah ini bisa ditempuh lewat optimalisasi pendapatan dalam negeri serta efisiensi anggaran belanja.
Strategi tersebut diyakini mampu menekan ongkos pinjaman sekaligus mengamankan ruang anggaran pemerintah.
Kajian kedua mengulas perihal dinamika tata kelola fiskal di negara berkembang yang bertumpu pada ekspor komoditas.
Naik turunnya harga komoditas yang dipicu konflik Timur Tengah kembali mempertegas kerentanan fiskal kelompok negara ini.
Sejak awal milenium baru, posisi fiskal negara eksportir komoditas tercatat lebih rentan akibat pendapatan yang labil dan minimnya tabungan cadangan.
Kendati utang luar negeri global membengkak pascakrisis finansial, negara eksportir komoditas memiliki tingkat risiko yang jauh lebih mengkhawatirkan.
Bank Dunia menyatakan, kenaikan harga komoditas sebesar 1 persen meningkatkan pendapatan pemerintah dan belanja primer negara eksportir komoditas sekitar 0,4 persen dalam periode lima tahun.
Hal ini memberikan indikasi bahwa keuntungan dari melambungnya harga komoditas cenderung langsung habis dialokasikan alih-alih disimpan sebagai tabungan.
Karakteristik pengelolaan fiskal ini pun berbeda-beda tergantung dari jenis komoditas utama yang diekspor.
Pada negara pengekspor energi, rasio utang biasanya menyusut saat harga melambung tinggi lantaran belanja negara tetap dapat dikendalikan.
Sebaliknya, negara pengekspor hasil pertanian justru langsung mendongkrak belanja saat harga naik, sehingga utang baru tetap menumpuk.
Keberadaan sovereign wealth funds (SWF) serta regulasi fiskal sejauh ini dinilai baru memberikan proteksi yang terbatas saat gejolak harga melanda.
Karena itu, Bank Dunia dalam laporannya menyoroti pentingnya pendekatan terpadu yang mencakup aturan fiskal yang kredibel, pengelolaan SWF yang baik, dewan fiskal independen, penguatan manajemen utang, diversifikasi sumber penerimaan, serta institusi yang kuat untuk meningkatkan ketahanan fiskal dan mengurangi volatilitas ekonomi.