DENPASAR - Kodam IX/Udayana membantah tudingan terkait adanya aksi intimidasi kepada warga, penggusuran secara paksa, hingga perusakan fasilitas sekolah yang melibatkan anggota TNI AD dalam polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Neowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution di Denpasar, Rabu, menjelaskan informasi yang menyebutkan adanya tindakan kekerasan atau intimidasi oleh personel TNI tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Tidak terdapat tindakan intimidasi, kekerasan fisik, maupun upaya penggusuran paksa oleh personel TNI terhadap masyarakat maupun fasilitas pendidikan di lokasi kejadian," katanya.
Berdasarkan penjelasan Amrizal, peristiwa yang sempat ramai itu berawal dari hambatan teknis saat proses mobilisasi alat berat berupa ekskavator menuju lokasi pembangunan KDMP yang berada di atas tanah hibah milik warga di bagian belakang SDN Neowula.
"Akses jalan desa yang sempit serta adanya struktur penyangga atap sekolah yang berada pada jalur manuver alat berat menyebabkan dilakukan penyesuaian teknis di lapangan," katanya.
Modifikasi itu dilakukan melalui pemotongan pada sebagian tiang penyangga yang letaknya berada di area akses jalan.
Langkah tersebut juga telah dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama Kepala Desa Neowula serta Komite Sekolah agar alat berat dapat melintasi jalur itu tanpa merusak bagian bangunan utama sekolah.
Keterangan yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Neowula, Vinsensius Papa.
Ia menjelaskan bahwa jalur yang dilewati merupakan jalan desa yang posisinya berdampingan dengan bangunan sekolah sehingga membutuhkan adanya modifikasi teknis yang nantinya akan diperbaiki kembali.
Mengenai kehadiran Babinsa di lokasi tersebut, Amrizal menegaskan bahwa Sertu Hermin hadir atas permintaan dari kepala desa untuk membantu pengamanan sekaligus menjembatani warga demi mencegah ketegangan serta menjaga situasi tetap kondusif.
Kodam IX/Udayana pun menepis isu yang terlanjur beredar luas di media sosial mengenai dugaan penggusuran secara paksa ataupun tindakan kekerasan terhadap masyarakat setempat.
Sebagai bentuk langkah penanganan, seluruh aktivitas pembangunan KDMP di lokasi itu dihentikan untuk sementara waktu guna memberikan ruang bagi berjalannya proses mediasi di antara pihak-pihak yang terkait.
Selain itu, struktur tiang yang sebelumnya sempat mendapatkan modifikasi teknis saat ini telah diperbaiki kembali, area bekas galian dirapikan, serta alat berat telah dipindahkan dari lokasi itu untuk menghindari kesalahpahaman yang berlanjut.
Sekarang pihak Kodim 1602/Ende terus menjalin komunikasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuka adat, perwakilan kecamatan, hingga Dinas Pendidikan setempat demi mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Kodam IX/Udayana juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dipastikan kebenarannya, serta mengedepankan jalan musyawarah dalam menyikapi setiap dinamika pembangunan di daerah.
"Kami berkomitmen menjaga stabilitas keamanan wilayah serta memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Amrizal.