YOGYAKARTA - Kebijakan dari pihak pemerintah untuk melenyapkan sejumlah program studi atau prodi yang dianggap tidak selaras dengan tuntutan ekonomi masa depan memicu perdebatan di tengah masyarakat.
Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., berpandangan bahwa kebijakan tersebut membawa penyederhanaan yang membahayakan bagi kiblat pendidikan tinggi.
Wisnu menuturkan, penghapusan prodi yang minim peminat atau dipandang tidak selaras kerap kali dibalut lewat semboyan link and match.
Akan tetapi, narasi itu dinilai mampu membikin perguruan tinggi terlampau patuh pada kalkulasi pasar kerja jangka pendek.
“Menutup program studi karena dianggap tidak dibutuhkan industri terdengar rasional sampai kami bertanya lebih jauh, sejak kapan pasar kerja menjadi penentu tunggal arah pendidikan tinggi?” kata Wisnu dikutip dari laman UGM, Rabu (3/6/2026).
Wisnu menjabarkan, kendala mendasar dari kebijakan itu berada pada asumsi kalau kebutuhan industri dapat diterka serta dituruti secara konstan.
Menurut dia, pergeseran teknologi bergulir jauh lebih kilat ketimbang siklus di pendidikan tinggi. Ia mengambil contoh laporan World Economic Forum (WEF) yang memperlihatkan kisaran 44 persen keahlian kerja diprediksi bakal bergeser dalam kurun lima tahun mendatang.
“Artinya, apa yang hari ini dianggap relevan bisa dengan sangat cepat menjadi usang. Dalam kondisi seperti ini, memaksa kampus mengejar kebutuhan industri justru seperti berlari mengejar bayangan,” ujar Wisnu.
Wisnu memandang, kebijakan pendidikan tinggi yang terlalu menitikberatkan pada kesiapan kerja kilat justru dapat menjerumuskan para lulusan ke dalam perangkap jangka pendek.
Beberapa keahlian teknis, mulai dari pengodean dasar hingga tugas administrasi, saat ini kian rawan tergusur oleh otomatisasi serta kecerdasan buatan.
Laporan McKinsey & Company pun menaksir hingga 30 persen kegiatan kerja global berpeluang terkena otomatisasi pada tahun 2030.
Menurut Wisnu, perguruan tinggi yang hanya berfokus terhadap keahlian teknis yang tengah naik daun berisiko mencetak lulusan yang kilat kehilangan keselarasan.
Sebaliknya, keahlian yang justru lebih kebal kepada perubahan zaman mempunyai sifat mendasar, layaknya berpikir kritis, kecakapan analitis, komunikasi, kolaborasi, serta pemahaman sosial.
Data National Association of Colleges and Employers (NACE) memaparkan kecakapan seperti problem solving, komunikasi, dan teamwork secara ajek berada di urutan atas dalam tuntutan pemberi kerja.
“Justru keterampilan fundamental inilah yang diasah secara sistematis dalam ilmu dasar, humaniora, dan ilmu sosial, bidang-bidang yang kerap diposisikan sebagai prodi tidak laku,” ucap Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM itu.
Wisnu turut menilai anggapan mengenai hanya rumpun STEM atau sains, teknologi, teknik, dan matematika yang mempunyai nilai ekonomi tidak sepenuhnya selaras dengan fakta.
Sejumlah petinggi korporasi besar malah mempunyai rekam jejak pendidikan yang beraneka ragam dan tidak selalu lewat jalur teknis.
Susan Wojcicki, sebagai contoh, mempunyai rekam jejak sejarah serta sastra sebelum menakhodai YouTube sebagai salah satu platform digital paling masif di dunia.
Howard Schultz, mantan CEO Starbucks, berasal dari bidang ilmu komunikasi, sementara Ken Chenault, mantan CEO American Express, menempuh jalur studi sejarah.
Bermacam kajian terhadap korporasi Fortune 500 pun memperlihatkan banyak CEO mempunyai latar belakang nonteknis, termasuk humaniora serta ilmu sosial.
Menurut Wisnu, fakta itu krusial lantaran keberhasilan memimpin lembaga tidak cuma dipatok oleh keahlian teknis.
Kepemimpinan pun memerlukan kecakapan membaca situasi, memahami kerumitan manusia, serta menetapkan keputusan strategis.
Ia menuturkan, pendidikan yang terlampau sempit pada tuntutan teknis berisiko mengabaikan pijakan kepemimpinan tersebut.
“Inovasi tidak lahir dari kepatuhan terhadap tren, melainkan dari kemampuan melampauinya,” kata Wisnu.
Wisnu mengimbuhkan, beragam terobosan masif di ruang lingkup ekonomi digital, kesehatan, serta kebijakan publik acapkali muncul dari perpaduan lintas disiplin ilmu.
Menurut dia, pembaruan tidak datang dari spesialisasi sempit yang sekadar menuruti kemauan pasar saat ini.
“Jika kampus direduksi sekadar menjadi penyedia tenaga kerja, ruang eksperimen intelektual yang melahirkan inovasi justru akan tergerus,” ujarnya.
Wisnu menekankan, langkah memutus prodi yang sepi peminat atau dipandang tidak selaras dengan industri bukan hanya mengenai problem ekonomi saja.
Menurut dia, memasrahkan kiblat pendidikan tinggi seutuhnya kepada pasar sama saja dengan melupakan peran sosial serta politik dari perguruan tinggi.
Perguruan tinggi adalah tempat memproduksi ilmu pengetahuan, kritik, serta refleksi bagi publik.
Daya tampung masyarakat guna memahami serta membenahi perubahan dapat merosot jikalau peran tersebut ikut terkikis.
Wisnu membawa pemikiran Martha Nussbaum yang sejak dahulu mengingatkan bahaya pelupaan humaniora terhadap mutu deliberasi publik serta daya kritis warga negara.
Dalam lingkaran Indonesia, sudut pandang yang terlampau sederhana terhadap arti keselarasan berisiko mempersempit sudut pandang pendidikan tinggi.
Rumpun yang menyumbang pada pembangunan jangka panjang, layaknya kebudayaan, pola pikir kritis, serta riset dasar, dapat kian terpinggirkan jikalau barometer keberhasilan cuma ditakar dari serapan kerja jangka pendek.
Padahal, bangsa yang sanggup bertahan di tengah disrupsi bukan cuma bangsa yang menyalurkan pekerja, melainkan bangsa yang mempunyai kecakapan refleksi serta pembaruan.
“Pendidikan tinggi bukanlah balai latihan kerja tambahan bagi industri. Menutup program studi hanya karena tidak sesuai dengan selera pasar hari ini adalah bentuk keputusan rabun jauh yang mengabaikan dinamika masa depan,” tegas Wisnu.
Ia menuturkan, kampus tidak selayaknya diperlakukan layaknya pabrik yang memproduksi pekerja seturut pesanan.
Perguruan tinggi sewajarnya menjadi lembaga yang membentuk manusia lewat kecakapan berpikir, menyesuaikan diri, serta menciptakan sesuatu.
Wisnu menilai, kampus mesti kembali diposisikan sebagai penunjuk arah yang membimbing peradaban, bukan sekadar baling-baling angin yang mengekor arah ekonomi.
“Jika kami terus memaksakan logika pasar sebagai satu-satunya ukuran relevansi, yang dihasilkan bukanlah generasi yang siap menghadapi masa depan, melainkan generasi yang dilatih untuk masa lalu,” pungkasnya.