JAKARTA - Aktivitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang terhitung sangat padat selama kurun waktu sekitar satu setengah tahun memegang tampuk kepemimpinan sejak Oktober 2024 kembali menjadi pusat perhatian publik.
Kali ini, kritik tajam dilayangkan langsung oleh Dino Patti Djalal. Opini dari Dino tersebut menyebar luas dan memicu perdebatan di tengah masyarakat, bukan saja karena profil serta rekam jejak mentereng Dino selaku diplomat senior tanah air yang diakui secara global, tetapi juga dipicu oleh tanggapan dari pihak pemerintah yang dinilai terlampau reaktif.
Menanggapi kritikan Dino, Sekretaris Kabinet (Seskab) sekaligus perwira aktif TNI, Letkol TNI Teddy Indra Wijaya, memberikan bantahannya.
Teddy yang bertindak atas nama pemerintah berpandangan bahwa ada beberapa data yang perlu diluruskan terkait latar belakang, esensi, serta kemanfaatan dari rangkaian kunjungan internasional yang dilakukan oleh Presiden Prabowo selama ini.
Dalam sanggahan tersebut, Seskab Teddy menjelaskan bahwa agenda kunjungan yang dilakukan harus ditinjau dari aspek capaian serta faedahnya.
Mobilitas internasional Presiden Prabowo yang tinggi dinilai sejalan dengan kondisi geopolitik global terkini yang penuh dengan ketegangan.
Kritik yang disampaikan oleh Dino setidaknya memuat lima poin utama. Selain melayangkan kritik, ia pun menyertakan sejumlah rekomendasi konstruktif.
Pertama, ia menyarankan pemanfaatan teknologi komunikasi jarak jauh untuk melakukan dialog demi menghemat anggaran negara.
Kedua, ia mengusulkan penerapan formula 1:8 saat menemui pemimpin negara lain agar kegiatan diplomasi berjalan lebih efektif dan efisien.
Ketiga, ia meminta agar agenda perjalanan internasional Presiden Prabowo dikelola secara profesional dan terencana dengan matang.
Keempat, ia memberikan masukan agar pemerintah lebih intensif mengundang dan menyambut tamu internasional di dalam negeri.
Kelima, ia merekomendasikan agar sebagian besar urusan diplomatik taktis diserahkan kepada menteri luar negeri, sehingga tidak selalu membutuhkan kehadiran fisik presiden.
Namun, masukan dan pandangan yang diutarakan secara santun serta profesional tersebut tampaknya kurang diterima dengan baik oleh pihak pemerintah.
Sikap defensif ini terlihat jelas dari respons politik serta substansi jawaban yang diberikan oleh Seskab Teddy.
Seskab Teddy dalam keterangannya menegaskan bahwa kritik yang datang jangan sampai mengaburkan hasil-hasil diplomasi yang telah dicapai.
Ia menilai, di tengah situasi geopolitik dunia yang didera berbagai krisis, kunjungan luar negeri yang intensif merupakan langkah strategis yang harus diambil oleh seorang kepala negara.
Seskab Teddy bahkan membela kebijakan perjalanan tersebut dengan mengklaim bahwa struktur rombongan saat ini jauh lebih ramping jika dibandingkan dengan model diplomasi pada era ketika Dino masih aktif bertugas.
Lebih dari itu, Seskab Teddy juga mengungkit masa jabatan Dino yang relatif singkat—yakni hanya tiga tahun—saat mengemban tugas sebagai Dubes LBPP RI untuk Amerika Serikat periode 2010-2013 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sentilan yang mengarah pada ranah pribadi ini semakin mempertegas resistensi pemerintah terhadap masukan dari publik.
Sejak dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024 hingga akhir Mei ini, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan perjalanan ke luar negeri sebanyak 49 kali, mengunjungi 28 negara, dengan menghabiskan waktu total antara 95 sampai 134 hari perjalanan. Angka mobilitas ini melampaui catatan para kepala negara terdahulu.
Sebagai perbandingan, Presiden Jokowi yang menjabat selama sepuluh tahun dari 2014-2024 tercatat "hanya" melakukan 58 kali kunjungan internasional, di mana mayoritas perjalanan dilakukan untuk menghadiri forum KTT resmi yang wajib dihadiri kepala negara.
Sementara itu, Presiden SBY yang juga memimpin selama sepuluh tahun dari 2004-2014 tercatat melakukan 8 hingga 9 kali lawatan per tahun, dengan akumulasi mencapai 86 kali perjalanan selama masa jabatannya.
Melihat rekor 49 kali perjalanan yang dicapai hanya dalam waktu satu setengah tahun, Presiden Prabowo berpotensi melampaui total perjalanan para pendahulunya hanya dalam satu periode kepemimpinan, atau bahkan bisa jadi hanya dalam waktu dua tahun kerja.
Data kuantitatif ini melahirkan sederet pertanyaan yang perlu dijawab secara transparan oleh pemerintah; seberapa mendesak rangkaian perjalanan luar negeri Presiden Prabowo saat ini? Apakah pembelaan pemerintah yang disampaikan Seskab Teddy sudah tepat? Pertanyaan fundamental tersebut tentu tidak bisa dijawab secara instan hanya dengan melihat nominal investasi yang didapat atau sekadar menggunakan dalih situasi krisis global saat ini. Argumen pemerintah tersebut sangat mudah untuk dipatahkan oleh masyarakat.
Sebab, esensi diplomasi akan menjadi sangat sempit jika hanya dimaknai sebagai kerja personal individu dengan mengesampingkan peran mesin diplomasi negara yang ada.
Oleh sebab itu, meninjau kembali hakikat dasar diplomasi menjadi hal yang mendesak guna menyudahi polemik ini.
Sir Ernest Satow dalam bukunya “A Guide to Diplomatic Practice” (1917), mendefinisikan diplomasi sebagai implementasi kecerdasan dan strategi dalam mengelola hubungan antarnegara yang dijalankan oleh para duta besar serta utusan resmi.
Sementara itu, J.G. Starke melalui karyanya pada tahun 1947 berjudul “An Introduction to International Law” memaknai diplomasi sebagai tata kelola hubungan internasional lewat jalur perundingan yang menjadi instrumen utama bagi para diplomat dan perwakilan resmi dalam mengawal berbagai kepentingan.
Merujuk pada pandangan para ahli tersebut, diplomasi pada hakikatnya merupakan instrumen pelaksanaan politik luar negeri yang digerakkan oleh mesin diplomasi, khususnya korps diplomatik.
Dengan demikian, agenda diplomasi tidak mutlak harus dipimpin langsung oleh presiden selaku kepala negara.
Terlebih, kunjungan resmi kepresidenan secara protokoler pasti membawa rombongan besar yang berdampak pada pengeluaran anggaran yang tidak sedikit.
Terkait optimalisasi mesin diplomasi, Presiden Prabowo sebenarnya bisa lebih memberdayakan jajaran diplomat di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang berada di bawah komando Menlu Sugiono.
Menlu Sugiono yang relatif baru dalam ranah diplomasi praktis dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas pengalaman serta mengasah kepekaan diplomatiknya jika lebih sering dipercaya memimpin misi-misi diplomatik krusial.
Dalam skala yang lebih luas, tugas diplomasi ini juga bisa didelegasikan kepada tiga orang wakil menteri, para direktur jenderal yang memiliki keahlian spesifik sesuai geografi politik dunia dan substansi politik luar negeri, hingga para duta besar yang bertindak sebagai representasi negara di tiap wilayah penugasan.
Kunjungan luar negeri yang terlalu berpusat pada Presiden Prabowo dikhawatirkan tidak hanya mereduksi peran mereka menjadi sekadar pelaksana administratif, tetapi juga menafikan pengalaman panjang yang telah mereka bangun puluhan tahun dalam misi diplomatik.
Kebijakan perjalanan luar negeri yang masif ini juga bisa dikritisi jika ditinjau dari konsep diplomasi multijalur (multi-track diplomacy) yang diterapkan dalam sistem modern saat ini.
Diplomasi kini bisa dijalankan oleh berbagai aktor non-negara, tidak melulu oleh pejabat resmi.
Sektor swasta, misi kebudayaan, korporasi multinasional, LSM, hingga jaringan diaspora Indonesia di luar negeri memiliki peran strategis yang sama.
Intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo yang sangat tinggi terkesan kurang selaras jika melihat besarnya potensi yang dimiliki oleh aktor-aktor tersebut.
Diplomasi Indonesia akan jauh lebih efektif serta terjaga wibawanya apabila tidak selalu bertumpu secara langsung pada sosok kepala negara, melainkan digerakkan secara optimal oleh mesin-mesin diplomasi yang tersedia.
Bagaimanapun, diplomasi erat kaitannya dengan kehormatan sebuah bangsa. Diplomasi yang kurang terukur dan hanya mengandalkan satu figur utama akan menjadi objek analisis diplomatik yang telanjang bagi negara-negara lain, terutama oleh kepala negara tujuan.
Tingginya frekuensi kunjungan ke luar negeri ini mengindikasikan bahwa terlalu banyak kepentingan nasional Indonesia yang digantungkan pada kekuatan negara lain.
Mungkin Presiden Prabowo dapat mengambil pelajaran dari Presiden Xi Jinping yang sukses menempatkan Tiongkok sebagai poros geopolitik dunia dengan cara menerima kunjungan banyak pemimpin negara di Beijing belakangan ini, termasuk Donald Trump dan Vladimir Putin.
Pada akhirnya, akan terasa jauh lebih berwibawa jika Indonesia yang menjadi pusat destinasi kunjungan, bukan justru menjadi pihak yang aktif melakukan perjalanan ke luar negeri.