BANGKOK - Pemerintah Thailand tengah mengkaji kembali aturan ekspor bahan bakar minyak, khususnya avtur (jet fuel).
Langkah ini diambil lantaran kapasitas tangki penyimpanan minyak di dalam negeri sudah hampir penuh dan mendekati batas aman.
Kondisi tersebut terjadi setelah beberapa bulan lalu pemerintah menetapkan larangan ekspor bahan bakar karena khawatir akan krisis energi global.
Perubahan kebijakan ini muncul seiring tingginya tekanan pada sektor industri kilang minyak Thailand.
Mereka diwajibkan terus memproduksi bahan bakar untuk menjamin pasokan domestik, namun di sisi lain, konsumsi beberapa jenis BBM justru menurun sehingga membuat tangki penyimpanan penuh dengan cepat.
Berdasarkan laporan Nation Thailand, pengelola kilang telah meminta izin kepada Kementerian Energi Thailand untuk mengekspor kelebihan bahan bakar olahan, terutama avtur. Permohonan ini diajukan karena volume di berbagai depot penyimpanan sudah mendekati tank-top level, atau sekitar 70 persen dari kapasitas aman.
Situasi tersebut membuat sejumlah kilang memangkas volume produksi hingga 15 persen agar tangki tidak meluap. Langkah ini terpaksa diambil meskipun sebelumnya pemerintah meminta kilang beroperasi maksimal demi ketahanan energi nasional.
Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand, Chatchai Bangchuad, menyatakan bahwa pemerintah akhirnya mengizinkan ekspor avtur ke Vietnam dan Filipina. Keputusan ini diambil setelah menilai stok energi domestik masih dalam kondisi aman.
“Thailand memiliki cadangan yang cukup dan ekspor dapat dilakukan tanpa memengaruhi keamanan energi dalam negeri,” kata Chatchai seperti dikutip Bangkok Post, Kamis (21/5/2026).
Izin ini menjadi tanda awal pelonggaran aturan pembatasan ekspor BBM yang berlaku sejak awal Maret 2026. Saat itu, Thailand menghentikan total ekspor produk minyak olahan seperti bensin, diesel, dan avtur akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Boikot ekspor tersebut diterapkan karena konflik di Timur Tengah memicu kekhawatiran tersendatnya pasokan energi dunia. Thailand, yang sangat bergantung pada impor energi, memilih menahan bahan bakar di dalam negeri untuk mengantisipasi lonjakan harga dan kelangkaan.
Dalam pernyataan resmi pada Maret 2026, pembatasan dilakukan untuk menjaga stabilitas energi domestik. Pemerintah kala itu mengklaim cadangan energi mampu bertahan selama 95 hari, sementara saat ini ketahanannya sudah meningkat setara kebutuhan 110 hari.
Menteri Energi Thailand, Atthapol Rerkpiboon, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah terus mencari sumber energi alternatif untuk mengurangi risiko gangguan pasokan. Thailand juga memperpanjang pengawasan harga gas memasak dan memberikan subsidi untuk mendorong penggunaan biodiesel serta benzena.
Namun setelah berjalan beberapa bulan, kebijakan ini memicu dilema baru. Permintaan solar di dalam negeri melemah, sementara produksi kilang tetap tinggi, sehingga persediaan bahan bakar menumpuk.
Menurut laporan Nation Thailand, kapasitas ruang penyimpanan yang mendekati batas aman mendorong pemerintah merelaksasi aturan ekspor, terutama untuk jenis Jet A-1 atau avtur.
Kondisi ini menunjukkan rumitnya posisi Thailand dalam menyeimbangkan ketahanan energi domestik dan keberlangsungan operasional kilang.
Di satu sisi pasokan dalam negeri harus aman, namun di sisi lain, menahan ekspor terlalu lama akan mengganggu operasional kilang dan membengkakkan biaya penyimpanan.
Pembukaan kembali keran ekspor avtur ini dinilai krusial bagi negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang sempat terdampak pembatasan dari Thailand dan China. Vietnam menjadi salah satu yang paling merasakan dampaknya.
Reuters melaporkan, maskapai di Vietnam sempat terancam mengurangi jadwal penerbangan akibat menipisnya pasokan avtur dari Thailand dan China. Thailand menghentikan ekspor minyak olahan pada 6 Maret 2026, disusul pengetatan aturan ekspor oleh China beberapa hari setelahnya, yang memicu kekhawatiran atas pasokan avtur di Asia.
Vietnam sangat bergantung pada impor avtur dari kedua negara tersebut. Oleh karena itu, langkah pelonggaran oleh Thailand diharapkan dapat mengurangi tekanan pasokan pada industri penerbangan regional. Selain Vietnam, Filipina juga menjadi tujuan ekspor avtur Thailand setelah pemerintah merilis izin dalam skala terbatas.
Di tengah perubahan kebijakan ini, konsumsi bahan bakar di Thailand sebenarnya tumbuh di awal tahun. Bangkok Post melaporkan konsumsi BBM Thailand pada kuartal I 2026 naik 5,3 persen secara tahunan, dengan rata-rata mencapai 167 juta liter per hari.
Peningkatan ini didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi dan sektor transportasi. Konsumsi avtur juga naik seiring kembalinya rute penerbangan internasional.
Meski demikian, pertumbuhan konsumsi tersebut belum cukup untuk menyerap seluruh hasil produksi kilang domestik, dengan lesunya permintaan solar sebagai pemicu utama penumpukan stok.
Menurut laporan Nation Thailand, pihak kilang menilai ekspor menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi beban ruang penyimpanan.
Sementara itu, industri penerbangan Thailand sempat khawatir dengan ketersediaan avtur beberapa bulan terakhir. Bangkok Aviation Fuel Services Plc (BAFS) sebelumnya mendesak pemerintah mengecualikan avtur dari larangan ekspor. Maskapai Thai Airways juga mengkhawatirkan potensi gangguan pasokan, meski mereka tetap memproyeksikan penambahan jadwal penerbangan ke Eropa dalam beberapa bulan ke depan.
Di tengah tantangan energi global, Thailand mulai mendorong penggunaan sustainable aviation fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan.
Otoritas Penerbangan Sipil Thailand (CAAT) sedang menyusun peta jalan implementasi SAF bertahap hingga 2037. Target awal bauran SAF dipatok sebesar 1 persen pada tahun 2026 sebelum dinaikkan menjadi 8 persen pada 2037.
Aturan standar Jet A-1 yang mengizinkan campuran SAF hingga 50 persen sudah berlaku sejak awal 2026 sebagai strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Namun untuk jangka pendek, fokus utama pemerintah Thailand tetap pada menjaga keseimbangan stok energi domestik dan stabilitas kilang. Gejolak di Timur Tengah yang menaikkan harga energi dunia juga tetap menjadi perhatian utama.
Beberapa negara Asia telah menerapkan penghematan energi, pengendalian harga, hingga pembatasan ekspor untuk mengamankan stok masing-masing.
Thailand termasuk yang paling responsif sejak awal konflik memanas. Selain menghentikan ekspor, pemerintah juga mengimbau masyarakat menghemat energi, termasuk lewat kebijakan bekerja dari rumah (work from home) di beberapa sektor.
Meski begitu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa kapasitas ruang penyimpanan justru menjadi persoalan baru.
Dengan dibukanya kembali ekspor avtur ke Vietnam dan Filipina, pemerintah Thailand berupaya mengatasi kelebihan stok tanpa mengorbankan pasokan dalam negeri.
Kebijakan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana dinamika pasar energi global dapat memengaruhi keputusan strategis negara-negara di Asia Tenggara.