JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merasa optimis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional mampu melewati angka 5,5 persen pada triwulan III dan IV tahun 2026.
“(Kuartal) III dan IV akan di atas 5,5 persen. Saya mendorong ke arah 6 persen kan,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/05/2026).
Demi mencapai target itu, Purbaya bakal melanjutkan upayanya dalam memperkokoh sektor riil. Salah satu agenda yang tengah dipersiapkan yakni penyaluran stimulus untuk belanja kendaraan listrik (EV). Saat ini, pemerintah sedang merampungkan skema rencana insentif tersebut.
Bantuan kendaraan listrik yang disiapkan mencakup kuota masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu unit motor listrik. Khusus motor listrik, Purbaya menyiapkan dana sebesar Rp5 juta untuk tiap unitnya.
Sedangkan untuk mobil listrik, bantuan diberikan lewat Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan besaran 40-100 persen. Fasilitas PPN DTP ini diperuntukkan hanya bagi kendaraan EV murni dan tidak mencakup kendaraan hibrida. Nilai insentifnya akan ditetapkan berdasarkan tipe baterai yang digunakan, baik itu nikel maupun non-nikel.
Purbaya memproyeksikan insentif kendaraan listrik, baik motor maupun mobil, sudah bisa diimplementasikan pada Juni 2026.
Tak hanya itu, bendahara negara ini pun berencana mengundang para pengusaha di bidang orientasi ekspor, seperti industri tekstil, furnitur, hingga alas kaki. Purbaya ingin berdialog terkait akses pendanaan yang diperlukan oleh sektor-sektor tersebut.
“Saya akan panggil rapat lagi dalam waktu dekat, supaya mereka punya akses ke pendanaan yang lebih bagus dan lebih murah. Saya bisa masuk lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Di situ uangnya juga banyak, sebagian nganggur selama ini ternyata,” jelas Purbaya.
Bendahara negara juga telah menyiapkan strategi taktis lainnya untuk menjamin sektor swasta bekerja secara optimal. Selain melalui stimulus, ia mengandalkan penyaluran dana ke perbankan sebagai pendorong agar bank semakin aktif memberikan kredit ke sektor riil.
“Apalagi kan sekarang banknya punya Danantara. Satu komando, kan? Kalau diperlukan, kami usulkan kebijakan ke arah sana. Tapi, bukan itu saja. Yang saya kerjakan adalah bukan saya paksa banknya pinjam, tapi saya akan pastikan invisible hand bekerja di sektor finansial,” tuturnya.