JAKARTA- Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman memberikan penegasan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar kelayakan wajib segera dibenahi atau ditangguhkan.
Pernyataan tersebut dikeluarkan Dudung usai melaksanakan inspeksi mendadak pada dua titik dapur SPPG di wilayah Grogol Petamburan dan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (12/05/2026).
"Yang pertama harus kami perhatikan adalah kebersihan. KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG. Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional," ujar Dudung sebagaimana keterangan yang diterima.
Dudung memaparkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib dipantau secara ketat demi menjamin kecepatan, keamanan, akuntabilitas, serta manfaat nyata bagi anak-anak di Indonesia. Berdasarkan peninjauan di lokasi, Dudung mengaku masih menjumpai berbagai masalah krusial, khususnya pada aspek tata kelola dapur, kebersihan, dan standar kesehatan pangan.
Ia memberikan penekanan bahwa proses verifikasi serta sertifikasi dapur SPPG tidak boleh hanya sekadar pemenuhan syarat administratif. Menurutnya, hal yang paling krusial adalah memastikan fakta di lapangan sudah selaras dengan standar keamanan pangan, kebersihan, dan kesehatan.
"Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor Kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak," tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.
Pada sidak tersebut, ditemukan sejumlah kondisi yang dinilai jauh dari standar, seperti area dapur yang tidak bersih, temuan belatung, penggunaan palet yang tidak sehat, fasilitas pencucian yang buruk, suhu ruangan dapur yang panas, hingga pencampuran antara gudang kering, area dapur kering, serta penyimpanan basah.
Baginya, pemisahan area bersih dan kotor merupakan prinsip fundamental dalam manajemen dapur. Oleh sebab itu, ia mendesak agar dapur SPPG yang bermasalah segera diperbaiki. "Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN," katanya.
Dudung menjelaskan bahwa pihak KSP telah berkomunikasi dengan Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk merespons temuan tersebut. Ia pun mendorong agar operasional dapur yang tidak layak segera disuspensi.
"Yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kami dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspen saja," ujar mantan Pangdam Jaya itu.
Dudung mengingatkan bahwa MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto demi memenuhi nutrisi anak Indonesia dan mencetak generasi unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh hanya berfokus pada target kuantitas, tetapi harus menjamin kesehatan dan nilai gizi.
"Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden," ucapnya.
Ia juga mewanti-wanti bahwa anggaran program ini menggunakan uang rakyat sehingga harus dikelola secara akuntabel. Ia meminta seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah, pengelola SPPG, maupun yayasan, agar tidak melihat program ini sebagai ajang mencari keuntungan semata.
"Tidak boleh ada pihak-pihak yang tujuan kami itu baik, kemudian diuntungkan secara berlebihan. Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," katanya.
Masyarakat serta perangkat wilayah seperti RT juga diminta turut aktif memantau jalannya program MBG. Menurut Dudung, abai terhadap standar kesehatan bisa berakibat fatal bagi anak-anak.
"Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban. Ini yang tidak kami inginkan," tegasnya.
Dudung memastikan pihaknya akan terus mengawal MBG dan berencana melakukan sidak mendadak di daerah lain, termasuk Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal ini dilakukan guna memastikan program berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
"Saya sudah mendapat informasi tentang kondisi di beberapa tempat lain, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya akan melakukan sidak secara diam-diam untuk memastikan program ini benar-benar berjalan sesuai standar," ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa pengawalan ini adalah tanggung jawab KSP agar manfaat program prioritas Presiden benar-benar sampai ke masyarakat.
"Program ini dirintis dari sekarang agar kualitas anak-anak Indonesia ke depan mampu bersaing dengan dunia luar. Oleh karena itu, standar kesehatan, kebersihan, dan nilai gizi harus menjadi perhatian utama," katanya.