JAKARTA – Permukiman kumuh menjadi potret ketimpangan pembangunan kota yang memerlukan solusi integratif dan penataan ruang yang lebih inklusif bagi warga.
Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan urbanisasi yang tidak dibarengi dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai.
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna berpendapat, bahwa kehadiran permukiman kumuh sebenarnya adalah sinyal adanya kegagalan dalam menyediakan akses perumahan yang terjangkau bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kekumuhan itu gejala, bukan penyakit utamanya. Penyakit utamanya adalah ketidakmampuan kita menyiapkan ruang bagi mereka yang bekerja di sektor informal," ujar Yayat Supriatna saat memberikan pandangannya terkait dinamika tata kota, Kamis (30/4/2026).
Arus migrasi ke kota besar seringkali tidak diikuti dengan ketersediaan lahan legal yang bisa dijangkau oleh kantong warga ekonomi lemah.
Situasi tersebut memaksa masyarakat menempati lahan-lahan marjinal seperti bantaran sungai atau pinggiran rel kereta api demi bertahan hidup.
Pemerintah daerah perlu melihat fenomena ini dari sudut pandang sosial dan ekonomi yang lebih luas daripada sekadar penertiban fisik semata.
Pendekatan pembangunan yang hanya berfokus pada estetika kota tanpa menyentuh akar kesejahteraan justru akan memindahkan masalah ke titik yang lain.
Integrasi program perbaikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurai benang kusut kawasan padat penduduk.
Transformasi wilayah kumuh menjadi hunian layak membutuhkan komitmen politik dan dukungan anggaran yang bersifat jangka panjang.