JAKARTA – Mahkamah Agung dan PP Muhammadiyah resmi menjalin sinergi hukum untuk memperkuat sistem peradilan dan pendidikan bagi masyarakat luas di Indonesia.
Institusi peradilan tertinggi di Indonesia ini melangkah maju dalam memperluas jejaring kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut diambil guna memastikan akses keadilan dan pemahaman hukum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari penguatan nilai kebangsaan.
"Nota kesepahaman ini merupakan langkah penting untuk menyatukan visi dalam membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan dan mendidik," tutur Sunanto, sebagaimana dilansir dari mahkamahagung.go.id, Jumat 24 April 2026.
Kesepakatan tersebut mencakup berbagai aspek strategis mulai dari pengembangan sumber daya manusia hingga riset hukum bersama.
Sunanto menjelaskan bahwa kerja sama ini mencakup pemanfaatan fasilitas pendidikan milik Muhammadiyah untuk mendukung sosialisasi program-program hukum yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung.
Ketua Mahkamah Agung menekankan bahwa sinergi ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan transparansi peradilan.
"Kami menyadari bahwa dukungan dari organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah sangat krusial dalam menyosialisasikan kebijakan hukum kepada publik," ungkap Muhammad Syarifuddin, sebagaimana dilansir dari mahkamahagung.go.id, Jumat 24 April 2026.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu menciptakan dampak positif jangka panjang bagi para praktisi hukum dan akademisi.
Prosesi penandatanganan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kedua lembaga sebagai bentuk komitmen nyata.
"Melalui kolaborasi ini, diharapkan lahir inovasi-inovasi baru dalam pelayanan hukum yang berbasis pada nilai-nilai keilmuan dan integritas," pungkas Muhammad Syarifuddin, sebagaimana dilansir dari mahkamahagung.go.id, Jumat24 April 2026.
Penerapan poin-poin kesepakatan akan segera ditindaklanjuti melalui pertemuan teknis antar lembaga dalam waktu dekat.