JAKARTA - Ketahanan energi nasional kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia.
Salah satu jalur strategis yang sering menjadi sorotan adalah Selat Hormuz, yang merupakan jalur penting bagi distribusi minyak global. Gangguan pada jalur ini dapat berdampak luas terhadap pasokan energi berbagai negara, termasuk Indonesia.
Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif guna memastikan ketersediaan energi tetap terjaga. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pengamanan jalur distribusi yang ada, tetapi juga memperluas sumber pasokan energi dari berbagai wilayah dunia.
Strategi ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika pasar energi global.
Selain diversifikasi sumber pasokan, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan produksi energi dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi. Dengan kombinasi kebijakan tersebut, diharapkan kebutuhan energi nasional dapat tetap terpenuhi meskipun terjadi gejolak di pasar energi internasional.
Diversifikasi Sumber Pasokan Energi
Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan mengatakan di tengah potensi gangguan jalur distribusi energi global, khususnya melewati Selat Hormuz, pemerintah memperluas sumber pasokan energi dari berbagai kawasan dunia.
"Di samping sumber-sumber energi yang melewati Selat Hormuz, kita memperluas ke kawasan lain, antara lain dari Amerika Serikat, Afrika, Asia Timur dan Tengah," kata Hendra.
Langkah diversifikasi ini dinilai penting untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu wilayah pasokan energi. Dengan memperluas jaringan impor dari berbagai kawasan, pemerintah memiliki lebih banyak alternatif sumber energi jika terjadi gangguan distribusi di jalur tertentu.
Kebijakan tersebut juga menjadi strategi untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional, terutama dalam menghadapi kondisi geopolitik global yang tidak menentu.
Optimalisasi Produksi Energi Dalam Negeri
Selain diversifikasi impor, menurut Hendra, pemerintah juga mengoptimalkan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan eksternal.
Optimalisasi ini mencakup pengalihan sebagian produksi minyak mentah dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk kebutuhan domestik.
"Untuk minyak mentah atau minyak bumi, optimalisasi hasil KKKS dilakukan untuk kepentingan domestik. Ditjen Migas memeriksa semua KKKS untuk mengalihkan ekspor yang diperlukan di dalam negeri, serta optimalisasi sumber daya domestik untuk produksi BBM dan LPG," kata Hendra saat diskusi "Menjaga Ketahanan Energi Di Tengah Gejolak Harga Minyak Global", yang digelar E2S.
Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memaksimalkan potensi energi domestik untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dengan memprioritaskan pemanfaatan produksi dalam negeri, ketergantungan terhadap impor energi diharapkan dapat ditekan secara bertahap.
Optimalisasi produksi domestik juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Tantangan Menjaga Harga BBM Di Tengah Lonjakan Harga Minyak
Sementara itu, Komaidi Notonegoro, pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, menanggapi langkah pemerintah yang mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) meskipun terjadi lonjakan harga minyak mentah global.
Menurut Komaidi, kebijakan tersebut bisa dipahami untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, namun perlu diwaspadai dampaknya bagi ketahanan energi nasional.
Ia menyatakan dengan asumsi harga Indonesia crude price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2026 sebesar 70 dolar AS per barel dibandingkan dengan harga rata-rata minyak saat ini, maka ada disparitas harga.
Menurut perhitungan Komaidi, paling tidak masing-masing produk BBM ada selisih harga jual Rp5.000-Rp9.000 per liter dibanding nilai keekonomiannya.
Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan yang harus ditanggung oleh pelaku usaha energi ketika harga minyak global meningkat tetapi harga jual BBM di dalam negeri tetap dijaga.
Dampak Terhadap Keuangan Dan Pasokan Energi
Komaidi melanjutkan berdasarkan data terakhir, penjualan BBM Pertamina satu tahun sekitar 72 juta-75 juta kiloliter atau kira-kira 200 ribu kiloliter per hari.
Jika volume penjualan BBM Pertamina dikalikan Rp5.000-Rp9.000, maka perlu tambahan dana sekitar Rp1,5 triliun-Rp2 triliun per hari atau satu bulan mencapai Rp60 triliun.
"Berapa bulan mereka (Pertamina) tahan dengan cashflow yang ada. Belum lagi mereka juga mungkin ada beberapa bond yang akan jatuh tempo juga, jadi harus bayar cicilan pokoknya maupun bunga utangnya," kata dia.
Pembicara lainnya Muhammad Kholid Syeirazi, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), mengatakan di tengah situasi turbulen yang abnormal, andaikata punya uang, namun tidak ada produk minyak mentah (crude), maka tidak ada artinya.
"Apalagi sekarang situasinya namanya sales market. Jadi market itu didikte oleh penjual," ungkap Kholid.
Menurut dia, saat ini Pertamina berada pada posisi sulit. Satu sisi, barang yang dibutuhkan sekarang jadi rebutan. Kedua, dari sisi regulasi, yakni harga ICP dalam APBN 2026 ditetapkan 70 dolar AS per barel. Padahal di pasar global, harganya sudah berada di atas 100 dolar AS per barel.
Situasi tersebut menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Pemerintah harus menyeimbangkan antara menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat dan memastikan keberlanjutan pasokan energi dalam jangka panjang.