JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, meminta kepala daerah menetapkan status siaga darurat di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan tindakan mitigasi serta penanganan karhutla yang cepat dan efektif. Menteri menegaskan pentingnya kesiapsiagaan agar intervensi dapat dilakukan tanpa hambatan.
Hanif menekankan bahwa hingga saat ini hanya dua provinsi yang telah menetapkan status darurat, yaitu Kalimantan Barat dan Riau. Ia mengimbau semua gubernur dan bupati untuk segera menetapkan kondisi siaga darurat agar dukungan pusat dapat bergerak lebih cepat ke daerah.
Pernyataan ini disampaikan secara tegas agar langkah pencegahan dapat berjalan optimal di seluruh wilayah rawan karhutla.
Selain itu, Menteri LH menyoroti perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan status siaga darurat, proses pemadaman, pengawasan, dan mitigasi bencana dapat lebih mudah dilakukan. Hal ini penting mengingat ancaman kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak luas pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Provinsi Rawan Karhutla dan Faktor Risiko
Menteri Hanif menyebutkan enam provinsi yang menjadi prioritas dalam mitigasi karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Daerah-daerah ini memiliki ekosistem gambut yang luas dan sangat rentan terbakar saat musim kemarau. Langkah pencegahan difokuskan pada pengelolaan tinggi muka air gambut serta kondisi iklim lokal.
Menurut Menteri, potensi musim kemarau yang lebih panjang dan fenomena El Nino lemah moderat diprediksi akan terjadi pada paruh kedua tahun ini. Hal ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan daerah menjadi sangat krusial agar dampak karhutla dapat diminimalkan secara signifikan.
Selain itu, penjagaan tinggi muka air tanah gambut menjadi prioritas utama. Dengan mengetahui tinggi muka air gambut, pemerintah dapat mengatur tindakan yang memperpanjang curah hujan dan menjaga kelembapan tanah. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran di lahan gambut secara efektif dan berkelanjutan.
Langkah Mitigasi dan Operasi Modifikasi Cuaca
Untuk menekan risiko karhutla, pemerintah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca di daerah prioritas. Langkah ini difokuskan pada pembasahan lahan gambut agar lebih aman dari kebakaran. Operasi ini menjadi bagian dari upaya mitigasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain OMC, tindakan mitigasi melibatkan pengawasan rutin dan patroli di wilayah rawan. Petugas juga diberi arahan untuk segera menangani titik panas atau indikasi kebakaran. Hal ini menjadi upaya preventif agar api tidak meluas dan merusak ekosistem yang rentan.
Menteri menegaskan bahwa strategi mitigasi ini harus berjalan secara terkoordinasi. Kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pencegahan karhutla. Semua langkah ini diharapkan dapat menekan dampak lingkungan dan sosial dari kebakaran hutan dan lahan.
Data Luas Karhutla dan Tren Terbaru
Sampai Februari 2026, indikasi luas karhutla tercatat mencapai 32.637,43 hektare. Sedangkan pada Maret 2026, perkiraan luas areal karhutla berdasarkan analisis lapangan mencapai 10.175,48 hektare. Wilayah dengan luas karhutla tertinggi adalah Provinsi Riau seluas 8.858,87 hektare, diikuti Kalimantan Barat 1.134,16 hektare.
Selain itu, Kalimantan Tengah memiliki luas karhutla sekitar 34,86 hektare, Nusa Tenggara Timur 32,28 hektare, dan Kepulauan Riau 37 hektare. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar karhutla masih terkonsentrasi di provinsi prioritas yang memiliki ekosistem gambut luas. Analisis ini menjadi acuan penting untuk menentukan langkah mitigasi selanjutnya.
Menteri LH menekankan pentingnya pembelajaran dari data historis dan tren karhutla. Dengan memahami pola kejadian, daerah rawan dapat menyiapkan strategi pencegahan yang lebih tepat. Hal ini membantu mengurangi risiko kebakaran dan meminimalkan kerugian bagi masyarakat serta lingkungan.
Dukungan Pemerintah Pusat dan Kesiapsiagaan Daerah
Penetapan status siaga darurat oleh kepala daerah diharapkan mempercepat dukungan pemerintah pusat ke wilayah terdampak. Dengan status tersebut, logistik, personel, dan peralatan dapat lebih mudah disalurkan. Menteri LH menegaskan bahwa kesiapsiagaan bersama menjadi kunci keberhasilan mitigasi karhutla.
Selain itu, koordinasi antara pusat dan daerah memungkinkan penanganan karhutla secara cepat dan terintegrasi. Pemerintah mendorong semua pihak untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan, patroli, dan langkah preventif lainnya. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran hutan.
Menteri juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan. Keterlibatan warga setempat dalam pengawasan dan pelaporan titik panas menjadi strategi efektif. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, risiko karhutla dapat ditekan dan dampaknya dapat diminimalkan secara maksimal.