JAKARTA - Penguatan tata kelola kebijakan di lingkungan kementerian kini semakin menitikberatkan pada pendekatan yang terukur dan berbasis bukti.
Dalam upaya memastikan setiap kebijakan yang disusun benar-benar efektif dan berdampak, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan di internal lembaga.
Salah satu indikator yang menjadi fokus utama adalah capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), yang dipandang sebagai tolok ukur penting dalam memastikan kebijakan tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga memiliki landasan data yang kuat dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.
Kemendes PDT menargetkan nilai Indeks Kualitas Kebijakan minimal 80 pada tahun 2026. Target ini bukan sekadar angka, melainkan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kebijakan berbasis bukti di lingkungan kementerian.
Dengan pendekatan tersebut, kementerian ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar selaras dengan tujuan besar pembangunan desa dan daerah tertinggal, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.
Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan meningkatnya kebutuhan akan kebijakan publik yang akurat, penggunaan evidence-based policy menjadi semakin penting.
Kebijakan yang baik tidak lagi cukup hanya berangkat dari asumsi atau kebiasaan birokrasi, melainkan harus disusun berdasarkan data, evidensi, dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, target IKK yang dicanangkan Kemendes PDT juga mencerminkan dorongan agar setiap unit kerja lebih disiplin dalam menyiapkan dokumen, bukti pendukung, serta proses evaluasi yang terstruktur.
Langkah ini juga memperlihatkan bahwa pembangunan desa tidak hanya bergantung pada pelaksanaan program di lapangan, tetapi juga pada kualitas kebijakan yang dirumuskan sejak awal. Ketika kebijakan dibangun dengan fondasi yang kuat, maka peluang keberhasilannya dalam menjawab persoalan masyarakat desa akan semakin besar.
Dengan demikian, target IKK minimal 80 pada 2026 menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kualitas birokrasi, efektivitas program, dan arah pembangunan desa yang lebih terukur.
Kemendes Dorong Penguatan Kebijakan Berbasis Bukti
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menargetkan nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) kementerian itu minimal mencapai 80 pada tahun 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola kebijakan berbasis bukti di lingkungan kementerian.
Target tersebut disampaikan sebagai bagian dari komitmen internal untuk meningkatkan kualitas proses penyusunan kebijakan. Kemendes menilai bahwa penguatan kebijakan berbasis bukti harus menjadi standar kerja bersama agar setiap keputusan yang diambil benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat desa dan daerah tertinggal.
"Saya mengajak kita semua untuk berkomitmen mengawal target nilai IKK minimal 80 untuk tahun 2026 ini. Mari kita pastikan 100 persen kualitas dan kelengkapan bukti didukung tanpa celah,” kata Kepala Badan Pengembangan Informasi (BPI) Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Mulyadin Malik dalam Seminar Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Kantor Kemendes.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa target IKK bukan hanya tanggung jawab satu unit tertentu, melainkan menjadi agenda bersama seluruh unsur di lingkungan kementerian.
Komitmen kolektif dinilai penting agar kualitas evidensi yang digunakan dalam penilaian benar-benar lengkap dan memenuhi standar yang ditetapkan.
IKK Dinilai Penting Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa
Ia pun menyampaikan bahwa IKK menjadi instrumen bernilai penting untuk memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“IKK adalah jembatan penghubung yang memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat di desa,” ujarnya.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa IKK tidak hanya diposisikan sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat ukur substantif untuk menilai apakah kebijakan yang disusun memiliki arah yang jelas dan dampak yang nyata.
Dalam konteks pembangunan desa, kualitas kebijakan sangat menentukan efektivitas program dan intervensi yang dijalankan pemerintah.
Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan desa tidak cukup hanya diukur dari penyerapan anggaran atau jumlah program yang berjalan.
Lebih dari itu, kualitas desain kebijakan menjadi faktor penting agar setiap program benar-benar menjawab persoalan masyarakat di lapangan. Karena itu, IKK dipandang sebagai instrumen strategis untuk menjembatani antara perumusan kebijakan dan hasil yang ingin dicapai.
Penekanan terhadap kesejahteraan masyarakat desa juga memperlihatkan bahwa target IKK yang lebih tinggi bukan semata soal capaian birokrasi.
Kemendes ingin memastikan bahwa peningkatan kualitas kebijakan pada akhirnya berdampak langsung pada kualitas pembangunan di desa dan daerah tertinggal.
Standar Nasional Jadi Acuan Penyusunan Kebijakan
Berikutnya, dia menegaskan bahwa penyusunan kebijakan sudah seharusnya mengedepankan prinsip evidence-based policy sesuai dengan standar nasional, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2025.
Menurut dia, kebijakan yang baik harus berlandaskan bukti yang kuat, bukan sekadar asumsi, sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda reformasi birokrasi nasional.
Penegasan ini menunjukkan bahwa arah pembenahan kebijakan di Kemendes selaras dengan standar nasional yang lebih luas. Reformasi birokrasi saat ini tidak hanya menuntut percepatan layanan, tetapi juga menuntut kualitas keputusan yang diambil berdasarkan data yang valid dan analisis yang kuat.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh unit kerja untuk berkomitmen mengawal target tersebut dengan memastikan kelengkapan dan kualitas bukti kebijakan yang diunggah dalam penilaian IKK.
Ajakan tersebut mempertegas pentingnya keterlibatan aktif seluruh unit kerja. Tanpa dukungan data dan dokumen yang memadai, proses penilaian IKK tidak akan mencerminkan kualitas kebijakan secara utuh. Karena itu, kualitas evidensi menjadi salah satu fondasi utama dalam mencapai target yang ditetapkan.
Sinergi Antarunit Jadi Kunci Capai Target IKK
Menurut Mulyadin, keberhasilan pencapaian target tersebut bergantung pada sinergi antarunit kerja, termasuk peran analis kebijakan sebagai pengelola data serta unit kerja sebagai penyedia evidensi utama.
Sinergi ini dinilai sangat penting karena penyusunan kebijakan berbasis bukti membutuhkan proses yang melibatkan banyak pihak. Analis kebijakan berperan dalam mengelola dan menafsirkan data, sementara unit kerja menjadi sumber utama dokumen dan evidensi yang dibutuhkan dalam proses penilaian.
Selain itu, kata dia, strategi yang akan ditempuh antara lain melakukan penyaringan terhadap ratusan kebijakan yang ada untuk kemudian difokuskan pada tiga kebijakan paling berdampak yang akan dievaluasi secara mendalam.
Strategi penyaringan ini menunjukkan bahwa Kemendes tidak hanya mengejar kuantitas kebijakan yang dinilai, tetapi juga ingin memastikan kualitas evaluasi lebih mendalam pada kebijakan yang benar-benar strategis.
Dengan memusatkan perhatian pada tiga kebijakan paling berdampak, proses penilaian diharapkan menjadi lebih efektif dan hasilnya lebih relevan.
Dia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan efektivitas penilaian sekaligus memastikan kebijakan yang dihasilkan memiliki dampak nyata bagi pembangunan desa dan daerah tertinggal.
Harapan ini menegaskan bahwa peningkatan nilai IKK pada akhirnya bukan sekadar target administratif tahunan. Lebih jauh, target tersebut diarahkan agar kebijakan yang lahir dari lingkungan Kemendes benar-benar memiliki daya guna, tepat sasaran, dan mampu mendorong pembangunan desa serta daerah tertinggal secara lebih optimal di masa mendatang.