JAKARTA - Upaya pengendalian perubahan iklim kini semakin menuntut kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah.
Di tengah meningkatnya tantangan lingkungan, mulai dari persoalan sampah hingga ancaman bencana ekologis seperti longsor, pendampingan langsung dari kementerian kepada daerah menjadi langkah penting untuk memastikan program lingkungan berjalan efektif.
Dalam konteks ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil peran aktif dengan mendampingi sejumlah daerah di Sulawesi Selatan agar pengendalian perubahan iklim tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan dalam program konkret di lapangan.
Pendampingan tersebut menyasar 12 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Luwu. Fokusnya tidak hanya pada pengendalian perubahan iklim secara umum, tetapi juga mencakup pengelolaan lingkungan yang lebih menyeluruh.
Salah satu agenda yang kini menjadi perhatian adalah implementasi Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto pada awal 2026.
Melalui gerakan ini, pemerintah ingin mendorong perubahan perilaku dan sistem pengelolaan lingkungan yang dimulai dari level paling dasar, yakni rumah tangga dan komunitas.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan berbagai langkah strategis agar program pengendalian lingkungan tidak sekadar bersifat seremonial.
Kabupaten Luwu, misalnya, memperlihatkan pendekatan yang cukup khas dengan memadukan aspek pelestarian lingkungan dan manfaat ekonomi masyarakat.
Program penghijauan diarahkan pada penanaman pohon produktif, terutama tanaman buah, yang tidak hanya berfungsi menjaga tutupan lahan dan memperkuat struktur tanah, tetapi juga memberi nilai tambah bagi warga.
Langkah ini dinilai dapat memperkuat partisipasi masyarakat karena manfaatnya bisa dirasakan secara langsung.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah inilah yang menjadi kunci dalam menghadapi tantangan lingkungan ke depan. Ketika pengelolaan sampah, penghijauan, dan mitigasi risiko longsor dikerjakan secara terpadu, maka dampaknya tidak hanya terasa pada kualitas lingkungan, tetapi juga pada ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dengan pendampingan dari KLH dan kesiapan pemerintah daerah seperti Luwu, upaya pengendalian perubahan iklim di Sulawesi Selatan diharapkan bisa bergerak lebih konkret, terarah, dan berkelanjutan.
KLH Dampingi Daerah Dalam Pengendalian Perubahan Iklim
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Irawan Asa’ad mengatakan mendapatkan tugas mendampingi 12 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel), termasuk Luwu, dalam pengendalian perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan.
Pendampingan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin memastikan agenda pengendalian perubahan iklim benar-benar diterjemahkan ke dalam program nyata di tingkat daerah.
Dengan melibatkan 12 kabupaten dan kota, KLH menegaskan bahwa penguatan kapasitas daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan menghadapi dampak perubahan iklim.
Irawan Asa'ad dalam keterangannya di Makassar, Selasa, mengatakan salah satu fokus saat ini adalah implementasi Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun 2026.
Program ini diposisikan sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun tata kelola lingkungan yang lebih baik.
Melalui Gerakan Indonesia ASRI, pemerintah berupaya mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat, tertata, dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran aktif masyarakat dari tingkat paling dasar.
Pengelolaan Sampah Jadi Fokus Dari Hulu Ke Hilir
“Terkait pengelolaan sampah, kami mendorong penanganan dari hulunya, mulai dari pemilahan sampah di rumah tangga, penerapan konsep 3R, serta penguatan bank sampah di masyarakat,” katanya.
Penegasan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi perhatian utama dalam agenda pendampingan KLH. Pemerintah menilai persoalan sampah tidak bisa hanya ditangani di tempat pembuangan akhir, melainkan harus dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga dan lingkungan masyarakat.
Pendekatan dari hulu dinilai lebih efektif karena mampu mengurangi volume sampah sejak awal. Pemilahan sampah di rumah tangga, penerapan konsep 3R atau reduce, reuse, recycle, serta penguatan bank sampah di masyarakat menjadi langkah strategis untuk membangun kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu, penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga dinilai penting untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan.
Ketika warga terlibat langsung dalam pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah, maka beban pengelolaan di tingkat hilir dapat ditekan, sekaligus membuka peluang nilai ekonomi dari sampah yang dikelola dengan baik.
Pemkab Luwu Andalkan Penghijauan Dengan Pohon Produktif
Bupati Luwu Patahudding dalam kesempatan ini memaparkan sejumlah program strategis pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya melalui penanaman pohon produktif di berbagai titik, termasuk di ruas jalan dan wilayah rawan longsor.
Program ini menunjukkan bahwa Pemkab Luwu tidak hanya fokus pada aspek estetika penghijauan, tetapi juga menempatkan manfaat ekologis dan ekonomi sebagai pertimbangan utama.
Penanaman di ruas jalan dan kawasan rawan longsor menjadi langkah konkret dalam memperkuat daya dukung lingkungan di wilayah yang rentan.
Ia menjelaskan jenis tanaman yang dipilih adalah tanaman buah agar memiliki nilai manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi upaya pencegahan penebangan liar.
Pilihan terhadap tanaman buah mencerminkan pendekatan yang cukup strategis. Selain membantu memperluas tutupan hijau, tanaman ini juga memberi manfaat langsung kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki dan kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar.
Selain itu pemerintah daerah juga merencanakan penanaman pohon durian di sela kebun cengkeh guna memperkuat struktur tanah, mengingat akar tanaman cengkeh dinilai kurang kuat dalam menahan longsor.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mitigasi yang lebih spesifik terhadap kondisi geografis daerah. Dengan memperkuat struktur tanah melalui tanaman yang memiliki akar lebih kokoh, pemerintah daerah berharap risiko longsor dapat ditekan, terutama di area perkebunan yang selama ini cukup rentan.
Sinergi Pusat Dan Daerah Didorong Perkuat Lingkungan Berkelanjutan
“Kami sengaja memilih tanaman buah agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya, sekaligus mendorong kesadaran menjaga lingkungan, termasuk penanaman durian di kebun cengkeh untuk membantu mengikat tanah,” ujar Bupati Patahudding.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pelestarian lingkungan di Luwu diarahkan agar tidak terlepas dari kepentingan masyarakat. Ketika warga merasakan manfaat ekonomi dari tanaman yang ditanam, maka peluang keberhasilan program penghijauan dinilai akan lebih besar karena partisipasi masyarakat juga ikut tumbuh.
Selain program penghijauan, pertemuan tersebut juga membahas pengelolaan sampah yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu. Bupati menegaskan pentingnya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Penekanan pada sistem yang terintegrasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin membangun pola penanganan yang tidak parsial. Persoalan sampah harus dikelola sejak tahap awal, mulai dari rumah tangga, lingkungan masyarakat, hingga pengolahan akhir, agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan.
Pertemuan antara KLH dan Pemkab Luwu memperlihatkan bahwa pengendalian perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan memerlukan kerja bersama yang saling menguatkan.
Pemerintah pusat hadir dengan pendampingan dan arahan kebijakan, sementara pemerintah daerah menyiapkan program yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Dengan pola sinergi seperti ini, pengendalian perubahan iklim di Sulawesi Selatan diharapkan tidak hanya menjadi target administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata bagi kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.