JAKARTA - Peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan terus menjadi fokus pemerintah Indonesia, termasuk melalui rencana implementasi mandatori biodiesel B50.
Namun, di balik ambisi tersebut, para ahli menilai ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan, terutama di sektor hulu industri kelapa sawit.
Kebijakan energi berbasis sawit dinilai tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan produksi yang kuat. Jika permintaan meningkat tanpa diimbangi kapasitas produksi, risiko ketidakseimbangan pasokan hingga tekanan harga menjadi tantangan nyata.
Inilah yang menjadi sorotan utama dalam kajian terbaru terkait kesiapan implementasi B50 di Tanah Air.
Pentingnya penguatan sektor hulu sawit
Peneliti dari Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha, menilai implementasi mandatori biodiesel B50 pada semester II tahun 2026 perlu diiringi dengan penguatan produksi sawit di sektor hulu.
“Produktivitas sawit harus ditingkatkan agar mampu mengimbangi kenaikan kebutuhan, baik untuk konsumsi domestik, termasuk biodiesel, maupun ekspor. Tanpa peningkatan produktivitas, tekanan terhadap pasokan CPO akan makin besar dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan global,” kata Eugenia.
Menurutnya, kebijakan pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada hilirisasi atau penggunaan energi, tetapi juga menyentuh aspek fundamental di hulu.
Langkah seperti peremajaan tanaman (replanting), peningkatan kualitas bibit, penerapan praktik budidaya yang lebih efisien, serta dukungan terhadap petani menjadi faktor penting.
“Dengan demikian, peningkatan permintaan akibat kebijakan energi dapat diimbangi oleh peningkatan produksi, sehingga ketahanan energi dan stabilitas industri sawit dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan,” ujarnya.
Potensi tekanan pasokan dan risiko crowding out
Tidak hanya menjaga produktivitas dan pasokan bahan baku, perbaikan di sektor hulu juga memastikan kesiapan di tengah permintaan yang juga tinggi dari pasar ekspor dan kebutuhan domestik lainnya seperti pangan dan oleokimia.
“Kondisi ini menimbulkan potensi crowding out, di mana alokasi CPO (minyak sawit mentah) akan saling bersaing antara kepentingan ekspor dan pemenuhan mandatori dalam negeri,” ujar dia.
Dalam situasi tersebut, Eugenia menilai bahwa apabila kebijakan B50 dipaksakan untuk diimplementasikan dalam waktu dekat, maka penyesuaian yang paling mungkin terjadi adalah penurunan volume ekspor CPO.
Hal ini disebabkan prioritas pemenuhan kebutuhan domestik, khususnya untuk program biodiesel, akan menyerap porsi yang lebih besar dari produksi nasional.
Selain itu, fluktuasi harga yang tidak menentu, baik harga minyak bumi maupun harga CPO, turut menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Dinamika harga global ini membuat perencanaan kebijakan menjadi lebih menantang dan membutuhkan pendekatan yang adaptif.
Peran DMO dalam menjaga keseimbangan pasar
Lebih jauh, Eugenia menjelaskan bahwa implementasi B50 akan secara signifikan meningkatkan kebutuhan CPO di dalam negeri, sehingga menuntut penyesuaian terhadap efektivitas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
Dalam kondisi saat ini, skema DMO masih relevan sebagai instrumen untuk menjamin ketersediaan pasokan domestik, khususnya untuk kebutuhan strategis seperti minyak goreng dan biodiesel. Oleh karena itu, relevansi DMO ke depan perlu diarahkan pada penguatan desain kebijakan.
“DMO sebaiknya diposisikan sebagai kewajiban domestik yang bersifat tegas (domestic-first obligation), yaitu produsen wajib menyediakan volume tertentu di dalam negeri dengan harga yang ditetapkan, tanpa bergantung pada keputusan ekspor,” kata dia.
Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dalam negeri tanpa sepenuhnya mengorbankan kepentingan ekspor. Dengan desain yang tepat, DMO dapat menjadi alat pengendali sekaligus pendorong produktivitas.
Keseimbangan antara insentif dan peningkatan produksi
Di sisi lain, untuk menjaga insentif bagi produsen, skema ini dapat dikombinasikan dengan mekanisme berbasis kinerja. Hal ini penting agar pelaku industri tetap terdorong untuk meningkatkan produksi dan efisiensi.
Misalnya, rasio DMO terhadap ekspor dibuat lebih fleksibel, di mana produsen yang mampu meningkatkan produksi dan ekspor memperoleh rasio DMO yang lebih rendah, sementara produsen yang stagnan menghadapi rasio yang relatif lebih tinggi.
“Dengan demikian, DMO tetap relevan dalam era B50, tetapi memerlukan reformulasi agar tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian pasokan, melainkan juga sebagai instrumen yang mendorong peningkatan produksi dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor,” katanya.
Secara keseluruhan, implementasi B50 menjadi langkah strategis dalam mendorong transisi energi berbasis sumber daya domestik. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan sektor hulu, khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan pasokan.
Tanpa penguatan di sisi produksi, kebijakan ini berisiko menimbulkan tekanan baru pada industri sawit, baik dari sisi pasokan maupun harga.
Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan energi dan pengembangan sektor hulu menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan program ini ke depan.