JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Provinsi ini menempati peringkat pertama nasional dalam realisasi kredit program perumahan sepanjang triwulan pertama 2026. Prestasi ini dinilai sebagai bukti keberhasilan implementasi program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi melalui sektor perumahan.
"Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1," kata Maruarar.
Realisasi kredit program perumahan menjadi indikator penting dalam mendorong pembangunan rumah layak bagi masyarakat. Keberhasilan ini juga memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai provinsi percontohan dalam pengelolaan perumahan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) di bidang perumahan hingga sekitar Rp2,3 triliun. Penyaluran terbesar berada di Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar.
Angka ini menunjukkan distribusi kredit yang merata di berbagai kabupaten, sehingga dampak pembangunan dapat dirasakan luas.
Capaian Program Rumah Bersubsidi di Jawa Tengah
Selain kredit perumahan, Jawa Tengah juga mencatat capaian signifikan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada 2025, program rumah bersubsidi berhasil membangun sebanyak 24.470 unit. Angka tersebut menjadi modal kuat bagi pemerintah untuk memperluas akses rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Maruarar menyampaikan bahwa pada 2026, kuota FLPP di Jawa Tengah ditargetkan meningkat menjadi 40 ribu unit. Penambahan ini diharapkan mempercepat pengurangan backlog perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kuota FLPP juga sejalan dengan komitmen pemerintah mendorong program perumahan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Program rumah bersubsidi tidak hanya memperhatikan jumlah unit, tetapi juga kualitas hunian. Pemerintah mendorong pembangunan rumah yang sesuai standar, aman, dan nyaman. Dengan demikian, program FLPP memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima dan lingkungan sekitarnya.
Akselerasi Program Perumahan dan Permukiman
Tahun 2026 menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat berbagai program perumahan dan permukiman. Mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah susun, hingga penataan kawasan permukiman kumuh. Program ini juga mencakup pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal, termasuk pengembangan industri genteng.
"Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara. Ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju," kata Maruarar.
Pemanfaatan produk lokal ini diharapkan meningkatkan ekonomi daerah sekaligus mendukung pembangunan rumah layak huni. Integrasi program perumahan dan pemberdayaan UMKM menunjukkan pendekatan menyeluruh dalam pembangunan wilayah.
Pembangunan rumah susun juga menjadi fokus pemerintah, terutama untuk kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan. Penataan permukiman kumuh diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih layak, bersih, dan teratur. Strategi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Tantangan Backlog Perumahan di Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa penanganan backlog perumahan pada 2025 mencapai 274.514 unit. Saat ini, tersisa sekitar 1.058.454 unit yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Angka ini menunjukkan perlunya percepatan dan strategi yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan BSPS 2026 untuk penanganan kawasan permukiman kumuh. Kawasan sasaran meliputi Batang, Banyumas, Jepara, dan Kota Semarang. Program ini diharapkan dapat menurunkan jumlah kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Backlog perumahan tidak hanya soal jumlah unit, tetapi juga kualitas hunian dan fasilitas pendukung. Penataan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik menjadi kunci keberhasilan program. Strategi ini memastikan setiap pembangunan rumah memberikan manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang.
Peran Pemerintah dan Sinergi Daerah
Keberhasilan Jawa Tengah dalam realisasi kredit program perumahan tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini memungkinkan implementasi program lebih cepat dan tepat sasaran. Dukungan Gubernur, Bupati, dan instansi terkait menjadi faktor utama pencapaian target perumahan.
Menteri Maruarar menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pelaku usaha lokal. Hal ini bertujuan agar pembangunan perumahan sekaligus memberdayakan UMKM, seperti industri genteng di Kebumen dan Jepara.
Dengan pendekatan ini, pembangunan rumah layak huni tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Program perumahan juga menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi nasional. Kredit program perumahan dan FLPP mendorong transaksi di sektor konstruksi, material bangunan, dan jasa terkait. Dampak multiplikasi dari program ini diharapkan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Ke depan, pemerintah Jawa Tengah dan Kementerian PKP berkomitmen terus memantau dan meningkatkan efektivitas program. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan setiap unit rumah yang dibangun tepat sasaran dan berkualitas.
Dengan kolaborasi yang solid, Jawa Tengah diharapkan tetap menjadi peringkat pertama dalam realisasi kredit program perumahan nasional.