JAKARTA - Di tengah dinamika pasar komoditas global, pemerintah terus menyesuaikan kebijakan fiskal untuk memastikan penerimaan negara tetap optimal.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah batu bara, mengingat perannya yang signifikan dalam struktur ekspor Indonesia serta kontribusinya terhadap pendapatan negara.
Perubahan harga komoditas energi dunia turut mempengaruhi arah kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal pengenaan tarif ekspor atau bea keluar. Ketika harga komoditas mengalami kenaikan, pemerintah berupaya memanfaatkan momentum tersebut agar dapat memberikan tambahan penerimaan bagi kas negara.
Kementerian Keuangan saat ini tengah merampungkan rancangan aturan terkait pungutan bea keluar terhadap ekspor batu bara. Regulasi ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan harga komoditas di pasar internasional.
Meski rencana pengenaan tarif ekspor tersebut semula dijadwalkan mulai berlaku pada awal tahun ini, pembahasan masih terus berjalan. Pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi penerimaan negara sekaligus tetap menjaga daya saing industri batu bara nasional.
Pemerintah Finalisasi Aturan Bea Keluar Batu Bara
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemerintah masih melakukan finalisasi terhadap rancangan peraturan atas pungutan bea keluar terhadap ekspor batu bara. Pembahasan masih bergulir di tengah potensi naiknya harga batu bara.
Awalnya, pungutan bea keluar atau tarif ekspor terhadap batu bara direncanakan mulai berlaku pada awal 2026. Setoran tarif ekspor komoditas tersebut ditargetkan sekitar Rp25 triliun.
Namun, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah masih melakukan pembahasan di tengah potensi kenaikan harga batu bara itu.
"Ini masih sedang kami finalkan, beberapa pembahasan masih terus berlanjut. Nanti akan kami umumkan untuk persisnya seperti apa, tetapi ini kami harapkan juga akan berkontribusi bagi penerimaan negara khususnya ketika harganya juga sedang meningkat," terangnya.
Pemerintah menilai kebijakan ini perlu dipersiapkan secara matang agar mampu memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan bagi sektor industri batu bara.
Kenaikan Harga Batu Bara Jadi Pertimbangan
Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkeu, harga batu bara terpantau tumbuh 4,1% (yoy) dan 28% secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd).
Kenaikan harga tersebut menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan pemerintah dalam menyusun kebijakan tarif ekspor batu bara. Otoritas fiskal menilai adanya potensi harga batu bara ikut tersengat harga minyak dunia.
"Jadi memang ada concern dari pemerintah dan juga urgency untuk kami bisa melihat bagaimana selalu juga bisa memanfaatkan ya, kalau dari sisi kenaikan harga tentunya penerimaan negara juga harus ikut naik," terangnya.
Kondisi pasar energi global yang dinamis membuat pemerintah perlu merespons dengan kebijakan yang adaptif.
Melalui kebijakan bea keluar, pemerintah berharap dapat menangkap potensi tambahan penerimaan negara ketika harga komoditas sedang berada pada tren kenaikan.
Kinerja Penerimaan Kepabeanan Dan Cukai
Di sisi lain, kinerja penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai juga menjadi perhatian pemerintah. Adapun sampai dengan Februari 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai APBN terkontraksi hingga 14,7% (yoy).
Realisasinya hanya Rp44,9 triliun atau lebih rendah dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp52,6 triliun. Penurunan ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor perdagangan internasional masih menghadapi tekanan pada awal tahun.
Beberapa faktor global, termasuk dinamika perdagangan serta fluktuasi harga komoditas, turut mempengaruhi capaian penerimaan tersebut.
Karena itu, pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi global agar dapat merumuskan kebijakan fiskal yang tepat untuk menjaga stabilitas penerimaan negara.
Penurunan Bea Keluar Dan Perkembangan Bea Masuk
Kontraksi terdalam terjadi pada bea keluar yakni hingga 48,4% (yoy), atau terkumpul hanya Rp2,8 triliun.
Penurunan tajam pada penerimaan bea keluar tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tarif ekspor pada sejumlah komoditas strategis. Di sisi lain, penerimaan cukai juga mengalami kontraksi 13,3% (yoy) atau terkumpul Rp34,4 triliun.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor cukai masih menghadapi tekanan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan bea masuk justru menunjukkan kinerja yang lebih positif.
Penerimaan bea masuk tercatat tumbuh 1,7% (yoy) ke Rp7,8 triliun. Perbedaan tren tersebut mencerminkan dinamika yang berbeda antara aktivitas impor, ekspor, dan konsumsi barang yang dikenai cukai.
Melalui berbagai kebijakan fiskal yang tengah disiapkan, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas penerimaan negara sekaligus memastikan pengelolaan komoditas ekspor strategis tetap memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.