JAKARTA - Stabilitas tarif listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat.
Pada awal tahun 2026, pemerintah memastikan bahwa tarif tenaga listrik tetap stabil sehingga tidak menambah beban pengeluaran rumah tangga maupun pelaku usaha. Kebijakan ini juga menjadi langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
Kepastian mengenai tarif listrik tersebut memberikan rasa tenang bagi pelanggan listrik di berbagai sektor. Dengan tarif yang tidak berubah, masyarakat dapat mengatur pengeluaran dengan lebih baik selama periode awal tahun. Selain itu, pelaku usaha juga dapat mempertahankan perencanaan biaya operasional tanpa adanya tambahan beban listrik.
Keputusan mempertahankan tarif listrik juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kondisi pasar energi global dan kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.
Pemerintah Pastikan Tarif Listrik Tidak Berubah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bahwa tarif tenaga listrik untuk Triwulan I tahun 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini berlaku bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi yang menggunakan layanan listrik dari PLN. Keputusan tersebut diambil meskipun terjadi peningkatan harga energi di pasar global.
Kondisi ketidakpastian pasokan energi dunia serta lonjakan harga minyak menjadi salah satu faktor yang diperhatikan pemerintah. Namun demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, tarif listrik diputuskan tetap stabil selama periode Januari hingga Maret 2026.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa tarif listrik pada triwulan pertama tidak mengalami perubahan. Hal tersebut telah diumumkan sebelumnya sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi.
"Sementara kan semua ini sudah ada pengumuman kalau sampai triwulan 1 ini gak ada perubahan. Meskipun harga-harga sudah naik," kata Tri.
Keputusan tersebut memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi awal tahun. Dengan tarif listrik yang tetap, pengeluaran rumah tangga dan biaya operasional usaha dapat lebih terjaga. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Penyesuaian Tarif Mengacu Parameter Ekonomi
Kebijakan tarif listrik di Indonesia sebenarnya memiliki mekanisme penyesuaian tertentu. Penyesuaian tersebut mengacu pada regulasi yang mengatur tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN. Dalam aturan tersebut, perubahan tarif dapat dilakukan secara berkala berdasarkan sejumlah indikator ekonomi.
Tri Winarno menjelaskan bahwa kebijakan tarif listrik mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN bagi berbagai golongan pelanggan. Melalui aturan tersebut, pemerintah memiliki dasar dalam menentukan kebijakan tarif listrik.
Menurut Tri, penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan perubahan sejumlah parameter ekonomi makro yang mempengaruhi biaya produksi listrik. Parameter tersebut menjadi acuan dalam menentukan apakah tarif perlu disesuaikan atau tidak.
Beberapa indikator ekonomi yang digunakan dalam perhitungan tarif listrik antara lain nilai tukar rupiah terhadap dolar, Indonesian Crude Price atau ICP, tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan atau HBA. Perubahan pada indikator tersebut dapat mempengaruhi biaya produksi listrik nasional. Namun demikian, keputusan akhir tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Kebijakan Tarif Stabil untuk Jaga Ekonomi
Walaupun secara formula tarif listrik berpotensi mengalami perubahan, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif pada triwulan pertama tahun 2026. Keputusan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional pada awal tahun.
Tri Winarno menjelaskan bahwa keputusan mempertahankan tarif listrik merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat. Stabilitas tarif listrik diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan biaya hidup. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih fokus pada aktivitas ekonomi dan produktivitas.
"Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan," ujar Tri.
Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa subsidi listrik bagi sejumlah golongan pelanggan tetap diberikan. Kebijakan ini berlaku bagi 25 golongan pelanggan yang selama ini mendapatkan dukungan subsidi listrik. Dengan adanya subsidi tersebut, tarif listrik tetap terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha. Stabilitas tarif listrik juga menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai sektor.
Daftar Tarif Listrik Pelanggan Non Subsidi
Tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi selama triwulan pertama tahun 2026 ditetapkan tetap. Tarif tersebut berlaku untuk berbagai golongan pelanggan dengan daya listrik yang berbeda. Penetapan tarif ini memberikan kepastian bagi pelanggan dalam menggunakan layanan listrik.
Golongan R-1/TR daya 900 VA dikenakan tarif Rp 1.352 per kWh. Golongan R-1/TR daya 1.300 VA memiliki tarif Rp 1.445 per kWh. Sementara itu, golongan R-1/TR daya 2.200 VA juga dikenakan tarif Rp 1.445 per kWh.
Golongan R-2/TR daya 3.500 sampai 5.500 VA memiliki tarif Rp 1.700 per kWh. Golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas juga dikenakan tarif Rp 1.700 per kWh. Untuk pelanggan bisnis golongan B-2/TR daya 6.600 VA sampai 200 kVA tarifnya Rp 1.445 per kWh.
Golongan B-3/Tegangan Menengah daya di atas 200 kVA memiliki tarif Rp 1.122 per kWh. Golongan industri I-3/Tegangan Menengah daya di atas 200 kVA juga dikenakan tarif Rp 1.122 per kWh. Sementara golongan industri I-4/Tegangan Tinggi daya 30.000 kVA ke atas memiliki tarif Rp 997 per kWh.
Golongan P-1/TR daya 6.600 VA sampai 200 kVA memiliki tarif Rp 1.700 per kWh. Golongan P-2/Tegangan Menengah daya di atas 200 kVA dikenakan tarif Rp 1.533 per kWh. Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum memiliki tarif Rp 1.700 per kWh.
Golongan L yang mencakup TR, TM, dan TT memiliki tarif Rp 1.645 per kWh. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar menggunakan energi listrik secara bijak. Hal ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga ketahanan energi nasional.