JAKARTA - Potensi besar dana umat kembali menjadi sorotan dalam agenda nasional.
Di tengah tantangan pembangunan dan kebutuhan pembiayaan sosial yang terus meningkat, pengelolaan dana berbasis keumatan dinilai dapat menjadi salah satu solusi strategis apabila dilakukan secara profesional dan terintegrasi.
Isu tersebut mencuat dalam acara doa bersama dan pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia periode 2025–2030 yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya terkait besarnya peluang dana umat yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Pernyataan Presiden ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, ulama, dan lembaga keagamaan dalam mengelola potensi ekonomi umat demi kesejahteraan masyarakat luas serta penguatan fondasi bangsa.
Potensi Dana Umat Sangat Besar
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan langsung dari Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait besarnya potensi dana umat di Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, pengelolaan dana umat secara optimal dapat menghasilkan jumlah yang sangat signifikan setiap tahunnya.
“Saya diberi laporan oleh Menteri Agama kalau dana umat semua dikelola dengan baik itu bisa jumlahnya itu minimal Rp 500 triliun satu tahun,” kata Prabowo dalam taklimatnya di acara doa bersama dan pengukuhan pengurus MUI 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).
Pernyataan ini menggambarkan besarnya peluang ekonomi berbasis keumatan yang mencakup berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan tata kelola yang baik, dana tersebut diyakini mampu memberikan dampak luas bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
Prabowo menilai potensi tersebut tidak hanya bernilai finansial, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat, sehingga perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas.
Pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat
Sejalan dengan potensi besar tersebut, Presiden Prabowo menyambut baik rencana pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola dana umat secara terpusat dan profesional. Menurutnya, keberadaan lembaga ini penting untuk memastikan dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau tidak salah nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat,” bebernya.
Ia berharap lembaga tersebut mampu mengonsolidasikan berbagai sumber dana umat yang selama ini masih tersebar dan belum terkelola secara maksimal. Dengan sistem yang terstruktur, pemanfaatan dana diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Prabowo juga menekankan bahwa pengelolaan dana umat harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh umat secara luas.
Pentingnya Persatuan Ulama Dan Umarah
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo turut menyoroti pentingnya persatuan antara ulama dan umarah sebagai fondasi kebangkitan bangsa. Menurutnya, sinergi kedua elemen ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat arah pembangunan Indonesia.
Ia berharap para ulama dapat terus memberikan dukungan moral dan spiritual terhadap berbagai program pemerintah, termasuk upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan saat ini.
“Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia,” beber Prabowo.
Bagi Prabowo, persatuan ulama dan umarah bukan hanya simbolis, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata untuk menciptakan keadilan, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Komitmen Tegas Berantas Korupsi
Presiden Prabowo tidak menampik bahwa upaya pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan berat dan penuh tantangan. Ia mengakui selalu ada pihak-pihak yang mencoba menghambat langkah pemerintah melalui berbagai cara, termasuk menciptakan kerusuhan dan adu domba.
“Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau mendekatkan hukuman, kita mau mendekatkan keadilan, kita mau mendekatkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, garong-garong ini menyerang balik,” jelasnya.
Menurut Prabowo, para koruptor tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang bersih dan berdaulat. Namun demikian, ia menegaskan tekadnya untuk tetap melanjutkan agenda pemberantasan korupsi karena mandat yang telah diberikan oleh rakyat.
“Saya telah disumpah di hadapan rakyat, saya disumpah untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan Undang-Undang Dasar kita, untuk menegakkan segala perundang-undangan. Karena itu, saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan mundur,” tutur dia.
Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada Majelis Ulama Indonesia yang dinilainya telah memberikan dukungan moral yang kuat bagi pemerintah. Dukungan tersebut, menurutnya, menjadi suntikan keberanian dalam menjalankan amanah sebagai kepala negara.
“Dan hari ini, terima kasih. Terima kasih Majelis Ulama Indonesia telah memberi kepada saya suntikan keberanian. Dan saya menjadi lebih berani, lebih yakin bahwa ulama umarah bersatu, kita akan menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini,” tandasnya.