JAKARTA - Kondisi fiskal nasional sepanjang tahun 2025 menunjukkan tantangan yang cukup besar.
Pemerintah mencatat adanya defisit anggaran yang perlu dikelola secara terukur dan hati-hati. Langkah strategis pun disiapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara 2025, defisit tercatat sebesar Rp695,1 triliun. Angka tersebut setara dengan 2,92 persen dari produk domestik bruto. Defisit ini muncul dari selisih antara pendapatan dan belanja negara.
Pendapatan negara sepanjang tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.396,3 triliun. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp3.491 triliun. Kondisi ini mencerminkan peran APBN sebagai instrumen utama dalam menopang perekonomian nasional.
Paparan Pemerintah atas Kinerja APBN
Pemerintah menyampaikan data realisasi APBN tersebut dalam forum resmi bersama pemangku kebijakan sektor keuangan. Forum ini menjadi sarana evaluasi kondisi ekonomi dan fiskal nasional. Penjelasan difokuskan pada capaian serta langkah ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran. Defisit dinilai masih berada dalam batas aman sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah memastikan kebijakan fiskal tetap diarahkan secara hati-hati.
Selain membahas defisit, pemerintah juga menyoroti struktur pendapatan dan belanja negara. Keseimbangan keduanya menjadi perhatian utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pendekatan kebijakan akan terus disesuaikan dengan dinamika global dan domestik.
Upaya Menekan Defisit Anggaran
Pemerintah menyatakan strategi utama untuk menekan defisit dilakukan melalui peningkatan pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat diharapkan mampu mendorong penerimaan pajak. Dengan demikian, ruang fiskal dapat diperkuat secara berkelanjutan.
Pemerintah menilai bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi langsung dengan peningkatan penerimaan negara. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, basis pajak juga ikut meluas. Kondisi ini akan membantu memperbaiki keseimbangan APBN.
Selain itu, pemerintah berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras. Sinergi antarkebijakan diyakini mampu memperkuat stabilitas ekonomi. Pendekatan terpadu menjadi kunci dalam menghadapi tantangan fiskal.
Penguatan Sistem dan Proyeksi Ekonomi
Pemerintah juga akan melakukan perbaikan sistem perpajakan melalui penyempurnaan Coretax. Langkah ini bertujuan menghilangkan kendala yang selama ini menghambat pemungutan pajak. Sistem yang lebih andal diharapkan meningkatkan efektivitas penerimaan negara.
Perbaikan Coretax menjadi bagian dari reformasi struktural di bidang fiskal. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi hambatan teknis dalam pengelolaan pajak. Upaya ini dilakukan untuk mendukung kemandirian fiskal jangka panjang.
Di tengah berbagai tantangan, ekonomi nasional diproyeksikan tetap solid. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 5,4 persen. Proyeksi ini memberikan optimisme terhadap kinerja penerimaan negara ke depan.
Harapan terhadap Dunia Usaha
Pemerintah berharap sinergi kebijakan dapat meningkatkan kinerja dunia usaha. Profitabilitas sektor usaha yang membaik akan berdampak positif pada penerimaan pajak. Hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesehatan fiskal.
“Ada berbagai strategi yang kita terapkan. Yang pertama kalau ekonominya tumbuh lebih cepat, otomatis pajaknya akan tumbuh lebih cepat. Saya harapkan dari situ nanti ketika kebijakan monet dan fiskal sudah berjalan seiring dan semakin kuat ke depannya, harusnya dunia usaha juga semakin tinggi profitability-nya sehingga pajak kita juga akan baik. Yang kedua, kami akan terus memperbaiki Coretax sehingga ke depan harusnya enggak ada lagi kendala-kendala yang membuat kita terhambat pendapatan pajaknya,” ujar Menkeu.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah optimistis defisit APBN dapat dikelola dengan baik. Stabilitas ekonomi diharapkan tetap terjaga di tengah dinamika global. Kebijakan fiskal akan terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.