JAKARTA - Kementerian Agama mengusulkan tambahan anggaran Rp702,98 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sarana-prasarana keagamaan yang terdampak bencana alam.
Dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mengganggu layanan pendidikan dan kehidupan beragama masyarakat. Menag Nasaruddin Umar menyebut kondisi ini membutuhkan perhatian serius agar layanan keagamaan tetap berjalan.
Kerusakan meliputi madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi keagamaan Islam, rumah ibadah lintas agama, serta unit layanan keagamaan lainnya.
Sebanyak 3.207 satuan layanan terdampak bencana dan memerlukan perbaikan segera. Menag menekankan bahwa gangguan ini berdampak langsung pada proses belajar mengajar dan aktivitas sosial keagamaan.
Kerusakan juga memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan keagamaan harian. Banyak fasilitas ibadah yang mengalami kerusakan struktural sehingga aktivitas ibadah terganggu. Kondisi ini mendorong Kemenag untuk menyiapkan langkah penanganan jangka menengah hingga panjang.
Bantuan Awal Pascabencana
Sebelumnya, Kemenag telah menyalurkan bantuan awal pascabencana sebesar Rp75,82 miliar. Bantuan ini berasal dari APBN dan program internal Kemenag Peduli untuk penanganan darurat dan pemulihan awal. Meski demikian, Menag menilai bantuan awal masih terbatas dan belum mencukupi kebutuhan rehabilitasi total.
Distribusi bantuan awal mencakup madrasah, pondok pesantren, rumah ibadah, dan unit layanan lain di wilayah terdampak. Bantuan juga difokuskan pada pemenuhan kebutuhan darurat seperti tempat belajar sementara dan perlengkapan ibadah. Langkah ini menjadi dasar bagi perencanaan rehabilitasi jangka panjang.
Menag menegaskan bahwa bantuan awal bersifat mitigasi sementara. Penyaluran dana terbatas membuat beberapa fasilitas masih menunggu perbaikan lanjutan. Hal ini mendorong perlunya pengajuan anggaran tambahan agar pemulihan berjalan optimal.
Usulan Anggaran Tambahan
Kemenag mengusulkan tambahan anggaran Rp702,98 miliar melalui skema direktif presiden pada tahun anggaran 2026.
Usulan ini mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi madrasah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan, dan rumah ibadah lintas agama. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk rehabilitasi kantor Kemenag dan pendampingan masyarakat pascabencana.
Usulan tersebut juga mencakup penyediaan mushaf Al-Quran dan bantuan untuk organisasi kemasyarakatan keagamaan. Menag menilai langkah ini strategis untuk menjamin kelanjutan layanan keagamaan. Penanganan komprehensif diperlukan agar pemulihan fasilitas berjalan efisien dan merata.
Anggaran tambahan ini diharapkan mampu menutupi kekurangan dari bantuan awal. Dengan dukungan dana yang cukup, Kemenag dapat memastikan fasilitas pendidikan dan ibadah kembali berfungsi optimal. Penyaluran anggaran difokuskan pada wilayah terdampak yang paling parah.
Pentingnya Mitigasi dan Strategi Rehabilitasi
Menag menekankan bahwa pengajuan melalui direktif presiden menjadi langkah mitigasi atas terbatasnya ruang fiskal Kemenag. Strategi ini memastikan penanganan pascabencana tepat sasaran. Pendekatan ini juga meminimalkan risiko gangguan layanan pendidikan dan keagamaan di tengah pemulihan masyarakat.
Mitigasi ini mencakup koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal. Kemenag bertugas memastikan semua fasilitas yang rusak ditangani secara sistematis. Dengan strategi ini, proses belajar dan ibadah masyarakat dapat kembali normal secepatnya.
Langkah mitigasi juga menekankan pentingnya kesiapan operasional Kemenag. Perencanaan yang matang memungkinkan penyaluran anggaran dilakukan secara efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan menjaga keberlanjutan layanan keagamaan di daerah terdampak bencana.
Fokus Kemenag pada Keberlanjutan Layanan
Kemenag menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar perbaikan fisik. Fokus utama adalah memastikan keberlangsungan pendidikan dan layanan keagamaan bagi masyarakat. Menag Nasaruddin Umar menekankan bahwa pemulihan harus menyeluruh dan mencakup seluruh unit layanan terdampak.
Keberlanjutan layanan juga melibatkan pemulihan kegiatan sosial keagamaan masyarakat. Dengan fasilitas yang pulih, aktivitas keagamaan dapat kembali normal. Kemenag berkomitmen mendukung masyarakat melalui rehabilitasi yang sistematis dan tepat sasaran.
Pendekatan ini diharapkan mempercepat pemulihan sosial dan pendidikan keagamaan. Semua pihak yang terdampak dapat kembali mengakses layanan dengan aman. Strategi ini menjadi prioritas utama Kemenag agar dampak bencana tidak menghambat aktivitas ibadah dan pembelajaran.