JAKARTA - Indonesia saat ini memegang peran dominan dalam perdagangan batu bara dunia.
Pemerintah menilai posisi tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan produksi yang lebih terukur. Langkah pengendalian pasokan dipandang penting untuk menjaga stabilitas harga global.
Dalam rencana kerja terbaru, pemerintah memutuskan memangkas target produksi batu bara nasional. Kebijakan ini dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2026. Tujuannya menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan internasional.
Produksi batu bara tahun 2026 direncanakan turun menjadi sekitar 600 juta ton. Angka ini lebih rendah dibanding realisasi produksi 2025 yang mencapai 790 juta ton. Penurunan ini dinilai sebagai langkah strategis menghadapi tekanan harga.
Pertimbangan Pemangkasan Produksi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia memasok sekitar 514 juta ton batu bara. Jumlah tersebut setara 43 persen dari total perdagangan global sekitar 1,3 miliar ton per tahun. Kondisi ini dinilai berkontribusi terhadap tekanan harga di pasar.
"Tahu gak berapa Indonesia suplainya? 516 juta ton, 43% dari total batubara yang diperjualbelikan di pasar global. Pertanyaannya, kenapa harga batubara turun terus?," kata Bahlil. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama DPR. Ia menyoroti ketimpangan antara pangsa pasar dan kendali harga.
Menurutnya, dominasi volume seharusnya memberi pengaruh besar terhadap harga. Namun kenyataannya, harga batu bara masih dikendalikan pihak lain. Situasi ini memicu evaluasi menyeluruh atas kebijakan produksi nasional.
Kritik terhadap Mekanisme Pasar
Bahlil mempertanyakan kedaulatan Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya. Ia menilai aneh ketika pangsa pasar besar tidak berbanding lurus dengan pengaruh harga. Kondisi tersebut dianggap bertentangan dengan logika pasar.
"Saya malah berpikir, mungkin saya sekolah tidak ada di Google ya, sampai masa produksi market 43% kita kuasai, harganya dikendalikan oleh orang lain. Negara kita ini berdaulat atau tidak? Maka saya katakan pangkas RKAB, ini kan hukum supply and demand," ujar Bahlil.
Pernyataan ini menegaskan dasar kebijakan pemangkasan produksi. Prinsip penawaran dan permintaan menjadi landasan utama.
Pemerintah menilai kelebihan pasokan menjadi penyebab utama anjloknya harga. Ketika permintaan tidak tumbuh sebanding, pasar mengalami tekanan. Karena itu, pengendalian produksi dianggap solusi paling rasional.
Dampak bagi Pelaku Usaha
Kebijakan pemangkasan produksi diperkirakan menimbulkan reaksi dari pelaku usaha. Pemerintah menyadari adanya potensi penolakan akibat penyesuaian kuota produksi. Namun kepentingan nasional disebut sebagai prioritas utama.
"Menurut saya kalau ini kita biarkan, kita gagal paham semua. Terus kita harus menggali sumber dalam kita, seolah-olah kita ini saja memiliki negara ini," katanya. Pernyataan ini menegaskan perlunya keberanian mengambil keputusan. Pemerintah tidak ingin terus terjebak pada pola lama.
Pengendalian RKAB diharapkan mampu menciptakan pasar yang lebih sehat. Harga yang stabil dinilai lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Langkah ini juga dianggap menjaga keberlanjutan industri batu bara nasional.
Komitmen Pemerintah Menjaga Kepentingan Nasional
Bahlil menegaskan kebijakan ini tidak akan mudah diterima semua pihak. Ia menyadari akan muncul resistensi dari sejumlah pelaku industri. Namun komitmen menjaga kepentingan bangsa ditegaskan sebagai prioritas.
"Saya tahu ini pasti banyak orang yang membenci saya. Karena RKAB-nya akan dipotong. Tapi untuk Ibu Pertiwi, saya tidak akan mundur, jangankan selangkah, sejengkal pun saya tidak akan mundur. Dan saya akan hadapi semuanya," ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut menunjukkan sikap tegas pemerintah. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk keberpihakan pada kepentingan nasional.
Pemerintah berharap langkah ini mampu memperbaiki posisi tawar Indonesia. Pengendalian pasokan diharapkan memberi pengaruh nyata terhadap harga global. Dengan kebijakan ini, Indonesia berupaya memperkuat perannya sebagai pemain utama batu bara dunia.