JAKARTA – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat komitmennya dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Di bawah kepemimpinan Gubernur Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto, berbagai langkah strategis tengah dijalankan untuk menekan angka putus sekolah dan menjangkau siswa dari keluarga tidak mampu.
Salah satu instrumen utama dalam kebijakan ini adalah program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan operasional siswa di tingkat SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta. Program BOSDA menjadi solusi nyata bagi siswa dari kalangan kurang mampu, khususnya mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri dan terpaksa bersekolah di sekolah swasta.
“Tahun ajaran 2024/2025, BOSDA afirmasi diberikan kepada 842 siswa di enam kabupaten/kota. Pada PPDB 2025, alokasinya ditingkatkan menjadi 3.150 siswa di 12 kabupaten/kota,” ungkap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam pernyataannya.
BOSDA Jangkau Sekolah Swasta dan Madrasah
Tak hanya menjangkau sekolah umum, BOSDA juga dialokasikan untuk mendukung pendidikan keagamaan di Provinsi Riau. Pemerintah turut menyalurkan dana bantuan operasional kepada 373 Madrasah Aliyah (MA) swasta yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Dukungan ini merupakan bagian dari strategi inklusif untuk memastikan semua jenis lembaga pendidikan mendapatkan perhatian yang sama dalam meningkatkan mutu pembelajaran.
“Tidak semua siswa bisa masuk sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung. Maka BOSDA hadir untuk menjamin mereka tetap bisa sekolah meski di swasta. Kita juga bantu madrasah karena mereka bagian penting dari sistem pendidikan kita,” kata SF Hariyanto, Wakil Gubernur Riau.
Seragam Gratis untuk 110.000 Siswa Baru
Program terobosan lainnya yang tak kalah penting adalah pemberian seragam gratis bagi seluruh siswa baru kelas X di tingkat SMA, SMK, dan SLB pada tahun ajaran 2025. Seragam akan dibagikan baik kepada siswa sekolah negeri maupun swasta, dengan target penerima mencapai 110.000 siswa yang tersebar di 12 kabupaten dan kota se-Riau.
Inisiatif ini dimaksudkan untuk meringankan beban ekonomi keluarga siswa, terutama di masa awal tahun ajaran baru yang kerap menuntut pengeluaran besar.
“Dengan seragam gratis ini, kita ingin pastikan tidak ada anak yang batal sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu beli perlengkapan,” tegas Gubernur Abdul Wahid.
Sekolah Rakyat: Solusi Alternatif Bagi Anak Tak Tertampung
Langkah nyata Pemprov Riau dalam memperluas akses pendidikan tidak berhenti pada bantuan finansial semata. Pemerintah juga meluncurkan inisiatif Sekolah Rakyat, program pendidikan alternatif yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan rentan putus sekolah karena tidak tertampung dalam sistem pendidikan formal.
Sekolah Rakyat akan memanfaatkan fasilitas milik pemerintah daerah, salah satunya Gedung Asrama Haji Provinsi Riau, yang telah disurvei oleh Satuan Kerja Prasarana Strategis Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Riau. Berdasarkan hasil survei, gedung tersebut dinilai layak menampung dua kelas untuk sekitar 50 siswa jenjang SMA.
“Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai jaring pengaman terakhir bagi anak-anak yang benar-benar tidak bisa mengakses sekolah formal. Kami mulai dengan satu lokasi dulu, dan akan dikembangkan secara bertahap,” ujar SF Hariyanto.
Pemerintah Daerah Dorong Pemerataan Pendidikan
Berbagai program yang digulirkan Pemprov Riau menegaskan bahwa pemerataan pendidikan bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang diimplementasikan secara sistematis dan menyeluruh. Pemerintah daerah menargetkan agar tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dari hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Dengan dukungan BOSDA, program seragam gratis, dan inisiasi Sekolah Rakyat, Pemprov Riau berharap dapat memperkecil kesenjangan pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan, sekaligus menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
“Kami ingin membuktikan bahwa pendidikan gratis dan berkualitas bisa diwujudkan jika ada kemauan dan keberpihakan. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga keadilan sosial,” kata Gubernur Abdul Wahid menegaskan.