JAKARTA - Krisis dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis minyak tanah di Kota Tual, terus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah dan masyarakat luas. Realitas ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual, Darnawati Amir, yang menyoroti pola penggunaan minyak tanah yang semakin jauh dari peruntukannya yang diatur oleh undang-undang.
Darnawati mengungkapkan kepada rri.co.id bahwa minyak tanah, yang seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan beberapa fungsi khusus lainnya, kini dipakai oleh pemilik kapal motor nelayan. “Minyak tanah dipilih sebagai alternatif karena harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan pertalite. Di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), harga pertalite mencapai sepuluh ribu rupiah per liter, sedangkan harga minyak tanah hanya empat ribu. Bagi nelayan kecil, selisih harga enam ribu rupiah per liter sangat berarti,” jelas Darnawati.
Persoalan ini menimbulkan dilema tersendiri karena sebagian besar masyarakat yang terlibat adalah kelompok dengan ekonomi menengah ke bawah. Pemaksaan penggunaan BBM jenis pertalite pada nelayan diyakini akan berdampak pada peningkatan biaya produksi perikanan, yang kemudian dapat memicu kenaikan harga ikan serta tarif transportasi laut di wilayah itu.
Sambil berupaya agar pendistribusian BBM bersubsidi semakin tepat sasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual menggandeng berbagai pihak untuk memastikan konsumen BBM bersubsidi adalah mereka yang memang berhak. Menurut Darnawati, perlunya pemantauan ketat terhadap distribusi minyak tanah tidak dapat diabaikan. Pelanggaran seperti penimbunan dan penjualan dengan harga tinggi akan mendapat tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Pengawasan dan penegakan aturan adalah kunci untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi tepat guna. Kami meminta masyarakat untuk jujur dan mematuhi peraturan agar tujuan subsidi, yaitu membantu golongan ekonomi lemah, dapat tercapai,” lanjutnya.
Sistem distribusi yang lebih efektif dan kebijakan tegas diharapkan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi. Peningkatan pengawasan dilakukan guna mencegah terjadinya penyelewengan BBM bersubsidi. Pemerintah Kota Tual juga mulai merencanakan program edukasi untuk masyarakat guna meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penggunaan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya.
Lebih lanjut, dalam menghadapi isu ini Darnawati Amir menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. "Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat vital. Jika kita semua bergerak harmonis, tantangan dalam distribusi BBM bersubsidi di Tual akan bisa teratasi," tambahnya.
Di sisi lain, sejumlah masyarakat mendesak agar pemerintah segera memberikan solusi yang lebih permanen untuk menekan biaya bahan bakar sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Inisiatif-inisiatif semacam diversifikasi energi dan subsidi yang lebih tepat sasaran dinantikan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada BBM bersubsidi.
Situasi ini menggambarkan bagaimana pengelolaan sumber daya seperti BBM tidak hanya soal distribusi fisik tetapi juga menyangkut keadilan dan kesejahteraan sosial. Tantangan yang dihadapi dalam distribusi BBM bersubsidi di Tual menuntut tindakan strategis dan kebijakan bernas dari semua pihak terkait. Dengan demikian, manfaat dari kebijakan subsidi pemerintah bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkannya.