Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat langkah-langkah strategis guna meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan pasar modal Indonesia. Salah satu fokus utama OJK ialah pengembangan produk berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).
Upaya ini diharapkan mampu menjadikan pasar modal Indonesia lebih menarik bagi investor global sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Jumat, 3 Desember 2025.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan komitmen pihaknya dalam mengembangkan produk baru serta mengoptimalkan produk pasar modal yang ada saat ini. “Kami juga akan mengembangkan produk baru dan optimalisasi pemanfaatan produk pasar modal yang existing, termasuk bursa karbon dan produk yang berwawasan ESG,” ujar Mahendra dalam acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 yang berlangsung di Gedung IDX, Jakarta Selatan, Kamis, 2 Januari 2025.
Lebih lanjut, OJK juga mendorong peningkatan kuantitas perusahaan Indonesia untuk melantai di bursa. Peningkatan ini diharapkan mampu meningkatkan likuiditas dan menarik lebih banyak investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. "Kami akan meningkatkan porsi saham free float dan mendorong perusahaan besar untuk melantai di bursa," tambah Mahendra.
Dalam rangka mendukung langkah ini, OJK berkomitmen untuk memperkuat regulasi dan sistem dalam proses Initial Public Offering (IPO), sehingga lebih efisien dan transparan. Hal ini menjadi penting untuk membuka akses yang lebih luas bagi perusahaan yang ingin go public, sekaligus meningkatkan peran investor institusi di pasar perdana maupun sekunder.
Daftar emiten dengan nilai ESG terbaik di Bursa Efek Indonesia per 5 November 2024 termasuk PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Emiten-emiten ini diharapkan menjadi pionir dalam mendorong produk yang berbasis ESG. OJK juga menggalakkan penggunaan Efek Beragunan Aset (EBA) yang diharapkan mampu memperkuat likuiditas dan menjadi solusi pendanaan berkelanjutan.
Selain itu, OJK memprioritaskan penguatan anggota bursa dan manajer investasi melalui peningkatan kapasitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, dan keamanan teknologi informasi. Langkah tegas juga diambil dalam penegakan hukum guna menjaga integritas pasar dan melindungi investor ritel dari saham dengan pergerakan yang tidak wajar.
“Untuk melaksanakan hal itu, kami juga memerlukan dukungan pemerintah terkait UU P2SK dan bursa karbon,” jelas Mahendra, menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga dalam meningkatkan kinerja pasar modal Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya edukasi dan literasi keuangan sejak dini. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan pasar modal melalui penyempurnaan regulasi termasuk implementasi pajak karbon dan batas emisi sektoral.
Saat ini, kapitalisasi pasar modal Indonesia baru mencapai 56% dari Produk Domestik Bruto (PDB), angka ini jauh dari capaian negara-negara tetangga di ASEAN seperti Thailand dan Malaysia yang masing-masing berada di level 101% dan 97%. Oleh karena itu, Mahendra Siregar menilai penguatan ekosistem pasar modal menjadi langkah strategis yang harus ditempuh untuk mendongkrak ekonomi nasional.
“Ini adalah sinyal bahwa likuiditas dan partisipasi pasar modal kita perlu ditingkatkan secara signifikan,” ucap Mahendra. Dalam konteks ini, peningkatan jumlah investor juga menjadi perhatian penting. Saat ini, jumlah investor di Indonesia hanya mencapai 7,4% dari populasi dewasa, jauh di bawah Malaysia dan Singapura yang masing-masing mencapai 10% dan 22,5%.
Proyeksi nilai pengumpulan dana dari IPO di Indonesia pada 2024 menurun sebesar 37,89% menjadi US$3,6 miliar atau sekitar Rp57,6 triliun. Jumlah perusahaan yang melakukan IPO juga diperkirakan turun sebanyak 20,99% menjadi 128 perusahaan. Meskipun demikian, Mahendra tetap optimistis, "Kami optimistis potensi pasar modal Indonesia dapat dimaksimalkan. Salah satu langkah utama adalah memperbaiki ekosistem pasar modal dengan mendorong lebih banyak perusahaan untuk go public,” katanya.
Melalui kolaborasi dengan self-regulatory organizations (SRO), OJK telah merancang serangkaian inisiatif strategis, termasuk peningkatan porsi saham free float dan optimasi penggunaan Efek Beragunan Aset (EBA). Inisiatif-inisiatif ini sejalan dengan program strategis pemerintah, seperti pembangunan tiga juta rumah, yang diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar modal ASEAN. “Dengan strategi ini, kami yakin likuiditas pasar akan meningkat dan investor institusional akan lebih berperan, baik di pasar perdana maupun sekunder,” tegas Mahendra.