JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan bahwa penanganan banjir dan banjir bandang di Sumatera tidak terhambat oleh persoalan anggaran, dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Memastikan bahwa Kemenkeu siap menyalurkan dana tambahan kapan pun dibutuhkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam penanganan situasi darurat di wilayah tersebut.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemerintah memprioritaskan percepatan upaya penanggulangan dan tidak akan membiarkan hambatan administratif mengganggu proses bantuan, terutama ketika dana siap pakai di BNPB masih tersedia lebih dari Rp500 juta dan dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan lapangan.
Dalam penyampaiannya kepada publik, Purbaya menegaskan kesiapan pemerintah menambah anggaran apabila diperlukan, seraya memastikan bahwa pemerintah akan bergerak cepat begitu pengajuan resmi dari BNPB disampaikan agar mekanisme bantuan dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh wilayah yang memerlukan dukungan segera.
Proses Pencairan dan Skema Pembiayaan Darurat
Purbaya menjelaskan bahwa pencairan atau penambahan anggaran akan dilakukan tanpa penundaan begitu BNPB mengajukan permohonan formal, sehingga seluruh upaya penanganan dapat dimaksimalkan di tengah kondisi bencana yang memerlukan kecepatan serta koordinasi menyeluruh antara pemerintah pusat dan instansi terkait.
Ia menyebut keberadaan skema pembiayaan darurat yang sudah disiapkan pemerintah dan dapat diaktifkan dalam berbagai kondisi mendesak, mulai dari kebutuhan tanggap darurat, pemulihan awal, hingga perlindungan sosial bagi warga terdampak banjir dan banjir bandang yang memerlukan bantuan berkelanjutan.
Dalam penjelasan lanjutannya, Purbaya kembali menegaskan bahwa seluruh kebutuhan pembiayaan tersebut dapat dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, dengan mekanisme yang tinggal menunggu pengajuan resmi dari BNPB agar proses penganggaran dapat berjalan sesuai aturan dan tetap tepat sasaran.
Komitmen Pemerintah dalam Penanganan dan Pemulihan
Pemerintah disebut terus memperkuat kebijakan penanganan bencana melalui dukungan ekonomi yang lebih komprehensif, terutama dalam memastikan bahwa setiap proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berjalan dengan langkah yang terukur, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.
Dalam keterangannya, Purbaya menegaskan bahwa setiap hambatan yang muncul di lapangan akan dibahas dan dicarikan solusi, dengan harapan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara optimal dan merata, termasuk pada lokasi-lokasi yang terdampak parah dan membutuhkan perhatian lebih cepat.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dan pemulihan dilaksanakan secara terkoordinasi, dengan pemanfaatan sumber daya negara yang dikelola secara cermat demi membantu masyarakat kembali bangkit setelah menghadapi dampak bencana.
Tinjauan Ekonom dan Pertimbangan Status Bencana
Sebelumnya, ekonom Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menyampaikan bahwa banjir dan banjir bandang di Sumatera sudah seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional mengingat jumlah korban serta besarnya kerusakan yang terjadi, yang menurutnya menjadi indikator kuat pentingnya status tersebut.
Huda menilai bahwa pemerintah masih mempertimbangkan konsekuensi besar dari penetapan status bencana nasional, terutama dari sisi alokasi anggaran yang akan meningkat signifikan dan memerlukan kesiapan fiskal lebih besar apabila status tersebut benar-benar diberlakukan oleh pemerintah.
Meski demikian, Huda mengingatkan bahwa penyediaan biaya penanggulangan dan pembangunan ulang merupakan bagian dari tugas pemerintah dalam menangani bencana dan membantu masyarakat, sehingga langkah-langkah pemulihan untuk provinsi terdampak tetap harus dilaksanakan secara menyeluruh sesuai kebutuhan wilayah tersebut.