JAKARTA - Indonesia tengah menghadapi gelombang penipuan digital yang semakin agresif.
Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), Ratu Máxima, menegaskan bahwa tujuh dari sepuluh masyarakat Indonesia menemui upaya scam setiap pekan.
Sementara itu, satu dari empat warga sudah mengalami kerugian finansial akibat aksi penipuan digital. Fenomena ini menunjukkan betapa mendesaknya perlindungan transaksi digital dan literasi keamanan siber di tingkat masyarakat luas.
Ratu Máxima menekankan bahwa percepatan penerapan identitas digital (digital ID) dan sistem pertukaran data lintas negara menjadi fondasi utama untuk menekan aksi penipuan.
"Aspek tersebut dinilai menjadi fondasi kunci untuk memblokir pola penipuan yang terus berevolusi," ujar Ratu Máxima saat konferensi pers UNSGSA bersama OJK di Jakarta. Selain itu, edukasi publik secara rutin dianggap vital agar masyarakat selalu waspada terhadap modus penipuan terbaru.
Dia menyoroti pentingnya kampanye peringatan di titik transaksi, yang terbukti efektif di berbagai negara. Sistem peringatan otomatis ini menampilkan skema penipuan yang sedang marak sehingga konsumen dapat melakukan transaksi dengan lebih aman.
Ratu Máxima menegaskan bahwa penipuan digital bukan persoalan lokal, melainkan fenomena global yang juga dialami negara-negara Asia Tenggara.
Kolaborasi dan Upaya OJK
Dalam konteks penanganan lokal, Ratu Máxima mengapresiasi langkah proaktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
Lembaga ini menjadi pusat koordinasi untuk menindaklanjuti kasus penipuan digital di sektor keuangan, memberikan perlindungan kepada korban, serta mengawasi pelaku scam agar tidak merugikan masyarakat.
Menurut Ratu Máxima, kerja sama lintas pihak dan pemanfaatan strategi internasional menjadi kunci keberhasilan. Taktik yang terbukti efektif di berbagai negara akan dirangkum dan diimplementasikan di Indonesia untuk menghadapi eskalasi kejahatan digital. "Ini adalah masalah universal.
Negara yang telah berhasil akan menjadi sumber pembelajaran dan itu akan kami bawa ke Indonesia," katanya. Pendekatan ini diharapkan memperkuat sistem proteksi dan memberi masyarakat akses terhadap mekanisme pengamanan yang lebih canggih.
Selain itu, edukasi terus digalakkan melalui kampanye harian agar masyarakat mampu mengenali modus-modus penipuan terbaru.
Ratu Máxima menekankan bahwa edukasi dan peringatan tepat waktu pada titik transaksi menjadi strategi yang paling efektif untuk meminimalkan risiko kerugian. Langkah ini melengkapi upaya teknis yang dilakukan OJK dan lembaga terkait dalam memperkuat keamanan digital.
Data dan Dampak Penipuan Digital
Indonesia Anti-Scam Centre mencatat bahwa kerugian akibat penipuan di sektor keuangan mencapai Rp7,8 triliun selama setahun terakhir.
Sejak mulai beroperasi, IASC telah menerima 343.402 laporan dugaan penipuan, dengan total 563.558 rekening yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, 106.222 rekening telah diblokir untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.
Dana yang berhasil diamankan melalui pemblokiran mencapai Rp386,5 miliar. Data ini menunjukkan skala ancaman yang nyata dan perlunya upaya berkelanjutan dalam pencegahan serta edukasi publik.
Dengan adanya pusat koordinasi ini, korban penipuan memiliki mekanisme pengaduan resmi, sementara pihak berwenang dapat mengambil tindakan cepat terhadap pelaku scam.
Selain perlindungan finansial, pusat anti-scam juga fokus pada penyebaran informasi edukatif mengenai modus-modus penipuan terbaru. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem keamanan digital melalui kewaspadaan aktif dan literasi digital yang memadai.
Strategi Nasional Hadapi Kejahatan Digital
Langkah strategis Indonesia untuk menghadapi kejahatan digital meliputi penguatan infrastruktur digital, percepatan digital ID, dan peningkatan kolaborasi internasional. Ratu Máxima menekankan, integrasi teknologi dan data lintas negara dapat memperkuat keamanan transaksi serta mempersempit ruang bagi pelaku penipuan.
Peningkatan kesadaran publik melalui edukasi yang rutin, peringatan otomatis, dan kampanye di titik transaksi dianggap sebagai strategi efektif. Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi risiko transaksi digital yang terus berkembang.
OJK dan IASC menjadi ujung tombak koordinasi di tingkat nasional, memadukan teknologi, edukasi, dan kebijakan sebagai satu kesatuan sistem proteksi.
Selain itu, pengalaman negara lain yang berhasil mengurangi scam menjadi sumber referensi bagi Indonesia. Implementasi praktik terbaik internasional, diadaptasi dengan kondisi lokal, diharapkan dapat menurunkan angka kerugian dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi digital.
Dengan langkah-langkah komprehensif ini, Indonesia dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman, transparan, dan terproteksi dari ancaman scam yang semakin kompleks.