JAKARTA - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia berjalan sesuai target, dengan Angka Kelahiran Total (TFR) berada pada angka 2,1 atau setara dua anak per perempuan.
Ia menjelaskan bahwa pencapaian ini menunjukkan keseimbangan penduduk di tingkat nasional, sekaligus menjadi indikator keberhasilan program pengendalian kelahiran yang dijalankan pemerintah.
Meski secara nasional TFR sudah ideal, Wihaji menyampaikan bahwa terdapat variasi antarwilayah. Beberapa daerah, seperti DKI Jakarta, memiliki TFR di bawah rata-rata, yakni 1,8.
Hal ini menjadi fokus perhatian pemerintah untuk memastikan program KB tetap efektif dan terarah. Menurutnya, pengaturan kelahiran bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak individu warga negara dalam memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhan.
Selain itu, Wihaji menegaskan bahwa program KB mendukung prioritas nasional dalam menjaga keseimbangan jumlah penduduk dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Pemerintah terus memantau tren kelahiran dan penggunaan alat kontrasepsi untuk menyesuaikan strategi agar program tetap relevan dan tepat sasaran.
Hak Individu dan Pengaturan Prioritas Kelahiran
Wihaji menekankan bahwa kebijakan kontrasepsi tetap berlandaskan pada hak individu warga negara. Setiap perempuan memiliki hak untuk memilih metode kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga.
Pemerintah berperan untuk mengatur dan mengendalikan program KB agar kelompok prioritas mendapat perhatian khusus, terutama mereka yang perlu menunda kehamilan atau mengatur jarak kelahiran anak.
Selain itu, Wihaji menyebut bahwa prioritas juga diberikan pada wilayah dengan tingkat kelahiran yang tinggi.
Program KB difokuskan agar pengendalian penduduk tidak menimbulkan masalah sosial dan ekonomi, termasuk dalam hal penyediaan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai. Dengan pendekatan berbasis data ini, pemerintah berharap kebijakan KB dapat berjalan efektif sambil menghormati hak individu.
Dalam konteks ini, BKKBN juga melakukan pemantauan terhadap persentase perempuan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi.
Meski secara nasional persentase pengguna baru mencapai 56,26 persen, pemerintah terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan layanan yang mudah diakses. Strategi ini diharapkan dapat mendukung tercapainya keseimbangan TFR di seluruh Indonesia.
Program KB Sebagai Upaya Keseimbangan Penduduk
Angka TFR 2,1 dianggap sebagai titik keseimbangan penduduk yang ideal untuk Indonesia. Wihaji menjelaskan bahwa angka ini dihitung berdasarkan jumlah wilayah dan jumlah penduduk, sehingga setiap perempuan di Indonesia rata-rata memiliki dua anak.
Program KB menjadi instrumen penting untuk memastikan target ini tercapai, sekaligus mendukung pembangunan nasional.
Pemerintah juga memanfaatkan data TFR untuk merencanakan kebijakan jangka panjang, termasuk prediksi kependudukan hingga tahun 2070.
Dengan pendekatan berbasis perhitungan ilmiah, pengaturan kelahiran diharapkan sejalan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya, pendidikan, dan kesehatan.
Selain itu, BKKBN terus mengkaji efektivitas program KB di berbagai daerah. Program ini tidak hanya fokus pada penyediaan alat kontrasepsi, tetapi juga pada edukasi masyarakat mengenai pentingnya mengatur jarak kelahiran, kesehatan reproduksi, dan hak keluarga dalam menentukan jumlah anak.
Pendekatan ini memastikan program KB dapat berkelanjutan dan diterima luas oleh masyarakat.
Tantangan dan Dukungan Pemerintah untuk KB
Wihaji menekankan bahwa tantangan program KB tidak hanya terkait angka TFR, tetapi juga kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Beberapa perempuan dan pasangan muda masih enggan menggunakan alat kontrasepsi karena faktor budaya, informasi yang terbatas, atau akses layanan yang belum merata. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan edukasi, sosialisasi, dan kemudahan akses layanan KB.
Selain itu, pemerintah memprioritaskan kelompok yang memerlukan pengaturan kelahiran khusus, termasuk di wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi atau kelompok rentan sosial. Dukungan ini juga meliputi pelatihan petugas lapangan, penguatan fasilitas layanan KB, dan penyediaan alat kontrasepsi secara merata.
Wihaji menegaskan bahwa program KB yang dijalankan saat ini adalah langkah strategis pemerintah untuk memastikan keseimbangan penduduk, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Dengan kerja sama lintas sektor dan dukungan masyarakat, program ini diharapkan terus berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh keluarga Indonesia.