JAKARTA - Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan arus ekspor.
Hal ini dilakukan menyusul sorotan terhadap selisih data ekspor yang mencuat beberapa waktu lalu.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa pengawasan ini mencakup seluruh arus barang, termasuk upaya mengantisipasi impor ilegal yang dapat mengganggu keseimbangan data. “Kami terus pelajari, pada prinsipnya bagaimana kita juga mengawasi impor-impor ilegal, kemudian juga ekspor,” ujarnya.
Pendalaman data ekspor dilakukan untuk memastikan angka yang tercatat sesuai dengan realitas di lapangan. Langkah ini menjadi penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan perdagangan dan strategi ekonomi nasional.
Sorotan Presiden terhadap Selisih Data
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyoroti ketimpangan data ekspor Indonesia. Dalam rapat terbatas, Kepala Negara menampilkan data dari luar negeri karena dianggap lebih akurat dibandingkan data resmi dalam negeri.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa Presiden membeli data dari sumber internasional. Tujuannya adalah memverifikasi angka ekspor yang selama ini dilaporkan. Presiden menekankan pentingnya transparansi agar kebijakan perdagangan berbasis data yang valid dapat dijalankan.
Selain menyoroti data, Presiden juga menekankan perlunya aparat bersikap adil. Aparat kepolisian dan militer diingatkan untuk membela kepentingan rakyat serta menjaga kekayaan negara dari praktik yang merugikan.
Teguran Presiden untuk Aparat dan Perusahaan
Dalam ratas tersebut, Presiden menegur pimpinan Polri dan TNI agar lebih proaktif membantu rakyat. Mahfud menyebut Presiden menyoroti perusahaan yang selama puluhan tahun menikmati sumber daya negara dengan kontribusi minim.
“Beliau tahu, perusahaan ini sekian 30-40 tahun makan uang negara. Masa tidak mau nyumbang ke negara? Kita harus nasionalis,” kata Mahfud menirukan ucapan Presiden.
Presiden menekankan perlunya aparat memberikan keberpihakan terhadap rakyat. Aparat diharapkan menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku yang mengeruk kekayaan negara tanpa memberikan manfaat yang sepadan.
Kebijakan Patriot Bond dan Pemanfaatan Kekayaan Negara
Presiden juga menyinggung kebijakan Patriot Bond. Program ini dimaksudkan agar kekayaan negara dapat dimanfaatkan secara adil. Tidak semua hasil kekayaan Indonesia dikirim ke luar negeri, melainkan sebagian harus dikembalikan untuk kepentingan nasional.
“Dia cerita banyak. Misalnya membuat Patriot Bond. Mereka ini sudah makan banyak kekayaan dari Indonesia. Masa sumbangannya kepada Republik ini tidak ada? Semua dikirim ke luar negeri,” ungkap Mahfud menirukan Presiden.
Kebijakan ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya nasional. Dengan data ekspor yang lebih akurat dan pengawasan yang ketat, pemerintah dapat mengambil keputusan strategis secara tepat dan adil.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga transparansi data ekspor dan memberdayakan kekayaan negara demi kepentingan rakyat. Aparat dan pelaku usaha diingatkan agar mendukung tujuan ini secara serentak, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas.