JAKARTA - Komisi Informasi (KI) Pusat mendorong badan publik dan kementerian/lembaga untuk memanfaatkan media sosial secara optimal dalam menyampaikan informasi layanan publik.
Komisioner KI Pusat, Rospita Vici Paulyn, menekankan bahwa penyebaran pesan melalui platform populer seperti Instagram dan TikTok dapat membuat informasi lebih mudah diakses dan dipahami masyarakat. Strategi ini dianggap penting, khususnya untuk edukasi mengenai penipuan finansial digital yang kerap menimpa masyarakat.
Menurut Rospita, meskipun berbagai kementerian dan lembaga telah memiliki situs web resmi dengan informasi lengkap, masyarakat cenderung enggan membuka dan membaca konten yang bersifat serius.
Kebanyakan situs web menampilkan berita dan informasi formal yang kurang menarik bagi publik awam. Hal inilah yang mendorong KI Pusat menyarankan agar informasi penting dikemas dalam konten yang lebih menarik agar menjangkau masyarakat luas.
Penyampaian informasi yang menarik tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga memperkuat transparansi badan publik.
Dengan konten visual dan interaktif, publik bisa lebih cepat mengenali pesan penting, termasuk cara menghindari penipuan finansial digital. KI Pusat menekankan bahwa pemanfaatan media sosial bukan sekadar trend, tetapi bagian dari strategi komunikasi publik modern yang efektif.
Strategi Konten Menarik untuk Edukasi Publik
Rospita menekankan bahwa badan publik perlu mengemas informasi dengan bahasa yang sederhana, visual yang menarik, dan konten yang mudah dibagikan. Konten interaktif di media sosial memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan jelas.
Dengan strategi ini, pesan edukasi, seperti tips keamanan finansial digital, dapat tersampaikan lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan situs web.
Penggunaan media sosial juga memungkinkan badan publik menjangkau generasi muda yang mayoritas menghabiskan waktu di platform digital. Edukasi melalui video singkat, infografis, dan postingan interaktif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tanpa mengurangi kualitas informasi.
KI Pusat menekankan pentingnya kreativitas dalam penyampaian konten agar informasi layanan publik dapat diterima dengan baik dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Selain itu, media sosial mempermudah proses umpan balik. Publik dapat mengajukan pertanyaan, memberikan komentar, dan menyebarkan informasi ke jaringan mereka sendiri. Hal ini membantu memperluas jangkauan edukasi publik secara organik, sekaligus meningkatkan transparansi badan publik.
Rospita menegaskan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi risiko masyarakat menjadi korban penipuan karena mereka mendapatkan informasi dengan cara yang lebih dekat dengan gaya hidup digital sehari-hari.
Fokus pada Edukasi Penipuan Finansial Digital
Salah satu prioritas KI Pusat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penipuan finansial digital.
Banyak masyarakat yang belum memahami modus-modus penipuan yang berkembang, mulai dari phishing, transfer palsu, hingga skema investasi bodong. Melalui media sosial, informasi mengenai tanda-tanda penipuan dan langkah pencegahannya bisa dijangkau lebih luas dan cepat.
Rospita menjelaskan bahwa pesan edukasi harus dikemas sedemikian rupa sehingga mudah diingat.
Misalnya, dengan ilustrasi kasus nyata, tips praktis, dan langkah-langkah sederhana yang bisa langsung diterapkan masyarakat. Strategi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memberi dampak langsung berupa pengurangan potensi korban penipuan digital.
Penyampaian konten edukatif melalui media sosial juga mendorong interaksi dua arah. Masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga bisa berbagi pengalaman dan melaporkan potensi penipuan yang mereka temui.
Dengan begitu, edukasi menjadi proses kolaboratif antara badan publik dan masyarakat. KI Pusat melihat pendekatan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat literasi digital dan keamanan finansial publik.
Optimalisasi Digital untuk Transparansi Publik
Pemanfaatan media sosial oleh badan publik juga sejalan dengan upaya transparansi pemerintah. Konten yang dikemas menarik dan informatif membantu masyarakat memahami layanan publik dengan lebih baik.
Selain itu, penyampaian pesan yang cepat dan tepat waktu menjadikan media sosial sebagai kanal komunikasi strategis bagi kementerian dan lembaga.
KI Pusat mendorong agar setiap badan publik menyusun rencana konten yang terstruktur, memanfaatkan tren media sosial, dan tetap menjaga akurasi informasi.
Konten edukatif seperti tips menghindari penipuan finansial digital, prosedur layanan publik, atau informasi penting lainnya harus bisa diakses kapan saja oleh masyarakat.
Dengan strategi digital yang tepat, publik tidak hanya mendapat informasi, tetapi juga merasa dilibatkan dalam proses pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
Secara keseluruhan, pemanfaatan media sosial oleh badan publik bukan sekadar menyebarkan informasi, tetapi juga membangun kesadaran, literasi, dan keterlibatan masyarakat.
KI Pusat menekankan bahwa inovasi dalam komunikasi publik akan membantu masyarakat lebih cerdas dalam menghadapi tantangan digital, termasuk penipuan finansial, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.