JAKARTA - Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 kembali disalurkan secara bertahap melalui bank Himbara seperti Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan juga melalui PT Pos Indonesia.
Program ini ditujukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). PKH adalah bantuan sosial tetap yang membantu keluarga kurang mampu melalui transfer langsung ke rekening penerima atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Devi, salah satu penerima PKH yang tinggal di Sragen, Jawa Tengah, menyatakan bahwa bantuan sudah cair di rekening BNI miliknya.
“Alhamdulillah, bantuan PKH saya sudah cair. Yang biasanya mendapat undangan ke kantor pos, sekarang sudah memakai KKS,” ujarnya. Pencairan tahap 4 ini berlangsung hingga Desember 2025, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap memantau status bantuan.
Besaran bantuan PKH berbeda-beda tergantung kategori dan jumlah anggota keluarga setiap triwulan.
Untuk ibu hamil dan anak usia dini (0–6 tahun) menerima Rp 750.000, pelajar SD Rp 225.000, SMP Rp 375.000, SMA Rp 500.000, lansia ?60 tahun Rp 600.000, dan penyandang disabilitas Rp 600.000. Informasi ini penting agar penerima mengetahui hak yang diterima dan dapat memastikan dana dicairkan dengan tepat.
Langkah Praktis Cek NIK PKH via Website
Masyarakat dapat memeriksa NIK KTP untuk memastikan status penerima bantuan PKH melalui situs resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id.
Langkah pertama, buka situs tersebut dan pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta desa/kelurahan sesuai alamat KPM. Kemudian masukkan nama lengkap sesuai KTP, isi kode captcha, dan klik “Cari Data”.
Jika terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan nama, jenis bantuan, dan periode penyaluran. Proses ini membantu masyarakat memantau pencairan secara mandiri tanpa harus mendatangi kantor pos atau bank penyalur. Hal ini juga meminimalisasi antrean panjang dan mempermudah pendataan penerima bantuan yang sah.
Selain itu, pengecekan melalui website memungkinkan keluarga yang belum menerima informasi pencairan untuk segera menindaklanjuti.
Masyarakat yang tidak menemukan namanya dapat menghubungi pendamping sosial di desa atau kelurahan masing-masing, sehingga memastikan data terverifikasi dan bantuan bisa diterima tepat waktu.
Cek PKH Lewat Aplikasi Cek Bansos
Selain melalui situs, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store dan App Store.
Langkah pertama adalah membuat akun atau masuk menggunakan data sesuai KTP. Setelah itu, pilih menu “Cek Bansos”, masukkan wilayah tempat tinggal dan nama lengkap, lalu jawab pertanyaan verifikasi sebelum mengklik “Cari Data”.
Hasil pencarian akan menampilkan status penerima bantuan, jenis bantuan, dan apakah dana sudah siap dicairkan. Status “YA” menandakan bantuan sudah dapat diambil melalui bank Himbara atau kantor pos.
Cara ini memberikan kemudahan bagi pengguna smartphone untuk memantau pencairan bantuan secara fleksibel, kapan saja dan di mana saja.
Aplikasi Cek Bansos juga mempermudah pendamping sosial dan petugas desa dalam mengawasi penyaluran PKH. Dengan metode digital ini, data penerima dapat lebih transparan dan akurat, sehingga meminimalkan kesalahan penyaluran dan mempermudah keluarga KPM memanfaatkan bantuan sosial dengan tepat.
Jadwal Pencairan dan Tips Pemantauan
Pencairan PKH tahap 4 2025 berlangsung secara bertahap hingga Desember, sehingga waktu penerimaan bisa berbeda antara satu KPM dengan yang lain.
Bagi yang belum menerima dana, disarankan memeriksa saldo rekening bank penyalur, mengunjungi kantor pos, atau menghubungi pendamping sosial untuk memastikan jadwal pencairan.
Pengecekan NIK KTP secara berkala sangat disarankan agar keluarga penerima tetap mendapatkan informasi terbaru. Dengan memahami mekanisme ini, masyarakat dapat mempersiapkan dokumen dan memastikan dana bantuan diterima tepat waktu tanpa hambatan.
Dengan memanfaatkan situs resmi dan aplikasi Cek Bansos, proses monitoring bantuan PKH menjadi lebih mudah dan praktis. Selain memastikan pencairan tepat sasaran, langkah ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap transparansi dan tata kelola program bantuan sosial.
Masyarakat yang rutin memeriksa status bantuan dapat merencanakan penggunaan dana secara lebih efektif, sehingga manfaat PKH dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh keluarga penerima.