JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan dengan total nilai Rp 2,66 triliun.
Pembangunan SR merupakan bagian dari pelaksanaan Visi dan Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
SR merupakan inisiatif strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, dengan membuka akses belajar bagi masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah (Desil 1 dan 2) tanpa memandang latar belakang.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan bahwa keberlanjutan dan kualitas menjadi fokus utama dalam pelaksanaan proyek ini agar akses pendidikan layak dan merata dapat terwujud di seluruh Indonesia.
“Pembangunan SR ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” kata Dody.
Pernyataan ini menunjukkan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
Kontrak Pembangunan di Kalimantan dan Sulawesi
Pembangunan SR dibagi dalam beberapa paket kontrak. Paket pertama di Kalimantan Tengah mencakup empat lokasi di Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya dengan nilai kontrak Rp 985,9 miliar.
Paket kedua di Kalimantan Selatan meliputi tiga lokasi di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru dengan nilai kontrak Rp 700 miliar.
Untuk Sulawesi Selatan, pembangunan terbagi dua paket. Paket pertama mencakup lima lokasi di Kabupaten Sidrap, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Tanah Toraja dengan nilai kontrak Rp 1,23 triliun.
Paket kedua meliputi empat lokasi di Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Sinjai dengan nilai kontrak Rp 974 miliar.
Pembagian paket ini diharapkan mempercepat proses konstruksi sekaligus memastikan bahwa setiap lokasi mendapatkan perhatian yang optimal, baik dari segi kualitas maupun ketepatan waktu pelaksanaan.
Kualitas dan Mitigasi Risiko
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto, memberikan arahan kepada PPK dan penyedia jasa konstruksi agar melakukan mitigasi dan antisipasi risiko secara cermat.
Hal ini penting untuk mencegah keterlambatan dan menjaga kualitas pekerjaan, termasuk memastikan penggunaan material yang tepat dengan mengutamakan produk dalam negeri.
“Pastikan pekerjaan yang dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat administrasi, dan tepat manfaat, mengingat pelaksanaan konstruksi Sekolah Rakyat di tiga provinsi ini cukup singkat yaitu sekitar 240 hari kalender,” tegas Bisma.
Arahan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas proyek sekaligus memaksimalkan efisiensi waktu dan biaya.
Selain itu, strategi manajemen risiko juga diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kontraktor memahami tanggung jawab dan standar kualitas yang harus dicapai, sehingga hasil pembangunan SR dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dampak Pendidikan Merata bagi Masyarakat
Pembangunan Sekolah Rakyat di tiga provinsi ini diharapkan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dengan adanya SR, kesempatan belajar yang setara dapat diwujudkan, sehingga setiap anak memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensi diri.
Program ini juga diharapkan mampu menembus keterbatasan di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar, sekaligus menjadi model pembangunan pendidikan yang inklusif.
Keberhasilan SR di tiga provinsi akan menjadi contoh bagi pengembangan program serupa di wilayah lain, mendukung visi Presiden untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.
Upaya ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan bukan sekadar fisik, tetapi juga strategi untuk memajukan kualitas sumber daya manusia.
Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan tenaga pendidikan, Sekolah Rakyat diyakini mampu menjadi fondasi kuat bagi generasi masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera.