JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan dana segar ke perbankan nasional sebesar Rp76 triliun.
Tahap kedua ini menargetkan tiga bank BUMN atau Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, dan BNI, serta satu Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Jakarta. Dana ini bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah dan diharapkan dapat mempercepat penyaluran kredit kepada masyarakat dan sektor produktif.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa total dana Rp76 triliun dibagi secara rinci: masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI menerima Rp25 triliun, sedangkan Bank Jakarta memperoleh Rp1 triliun.
“Penempatan dana ini untuk mendorong percepatan pertumbuhan kredit, sehingga sektor riil juga bergerak lebih cepat,” ujar Febrio.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, penempatan dana ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat peran perbankan sebagai motor penggerak ekonomi.
“Kami ingin memastikan likuiditas cukup untuk mendukung usaha produktif dan meningkatkan daya beli masyarakat, terutama menjelang akhir tahun,” kata Purbaya.
Perkembangan Penyerapan Dana Tahap I
Febrio juga memaparkan hasil penyerapan dana tahap pertama sebesar Rp200 triliun yang sebelumnya ditempatkan di bank-bank Himbara.
Hingga lima pekan setelah penempatan, realisasi penyerapan mencapai Rp167,6 triliun atau sekitar 85 persen dari total alokasi. Bank Mandiri dan BRI tercatat menyerap penuh masing-masing Rp55 triliun.
Sementara itu, BNI menyerap Rp37,4 triliun atau 68 persen dari alokasi, BTN baru mencapai Rp10,3 triliun atau 41 persen, dan BSI hampir menyerap penuh Rp9,9 triliun (99 persen dari alokasi).
Kondisi ini menunjukkan bank-bank Himbara telah menggunakan dana pemerintah secara cepat, sekaligus menjadi indikasi respons positif sektor perbankan terhadap instrumen pembiayaan dari pemerintah.
Purbaya menekankan, keberhasilan penyerapan ini mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah dan perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. “Penyaluran dana pemerintah tidak hanya meningkatkan likuiditas perbankan, tetapi juga mendorong kredit yang lebih merata ke berbagai sektor usaha,” ucapnya.
Dukungan untuk Sektor Produktif
Penempatan dana ini diharapkan mampu menekan biaya dana (cost of fund) perbankan, sehingga suku bunga kredit lebih kompetitif. Dengan begitu, bank memiliki ruang lebih luas untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta berbagai proyek infrastruktur.
Febrio menekankan bahwa dukungan ini penting terutama menjelang akhir tahun, ketika aktivitas ekonomi cenderung meningkat.
Menkeu Purbaya menambahkan bahwa strategi penempatan dana juga menitikberatkan pada dampak langsung terhadap sektor riil. “Selain mendorong kredit perbankan, kita ingin memastikan usaha UMKM, sektor padat karya, dan proyek infrastruktur nasional mendapatkan akses pembiayaan yang memadai,” ujarnya.
Selain mempercepat pertumbuhan kredit, penempatan dana juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi. Pemerintah menargetkan sektor riil lebih cepat bergerak karena ketersediaan dana segar ini memberikan fleksibilitas perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.
Strategi Jangka Panjang Pemerintah
Tahap kedua penempatan dana Rp76 triliun merupakan kelanjutan dari strategi pemerintah dalam memanfaatkan SAL untuk mendorong likuiditas perbankan.
Sebelumnya, tahap pertama menyalurkan Rp200 triliun, yang terbagi ke Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Dengan strategi bertahap ini, pemerintah memastikan dana tersalurkan secara optimal dan mendorong stabilitas sektor perbankan.
Febrio menegaskan bahwa penempatan dana ini merupakan instrumen penting untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi, mendukung kredit, dan memperkuat sektor keuangan.
Purbaya menambahkan, pemerintah juga memonitor perkembangan penyaluran agar setiap bank dapat menyalurkan kredit sesuai target dan sektor prioritas. “Kami melakukan evaluasi rutin supaya dana yang ditempatkan memberikan hasil nyata untuk pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Dengan dukungan dana pemerintah, perbankan diharapkan mampu menyalurkan kredit lebih cepat dan luas, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.