JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan yang terbilang moderat pada kuartal III 2025.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit baru mencapai 7,7% secara tahunan, sedikit di bawah target tahunan 8–11%. Data yang dirilis menyoroti perbedaan signifikan antara industri padat modal dan padat karya.
Sektor listrik, gas, dan air mencatat pertumbuhan kredit hingga 23,5% YoY, diikuti pertambangan 19,08% dan transportasi-komunikasi 16,13%. Sektor jasa dunia usaha tetap stabil di 4,85%.
Di sisi lain, industri padat karya menunjukkan pertumbuhan kredit yang relatif rendah. Beberapa sektor bahkan mengalami penurunan, seperti konstruksi -2,33%, perdagangan 1,41%, dan pertanian 3,96%.
Satu-satunya sektor padat karya dengan pertumbuhan kredit positif signifikan adalah jasa sosial, yang melonjak 26,4% YoY. Perry menegaskan bahwa rendahnya penyerapan kredit di sektor padat karya menjadi perhatian penting BI, terutama dalam konteks mendorong produktivitas dan penyerapan tenaga kerja.
Suntikan Likuiditas Besar, Namun Aliran ke Sektor Riil Belum Optimal
Perry menekankan bahwa BI bersama pemerintah telah menyiapkan likuiditas melimpah untuk sistem perbankan. Hingga kini, insentif Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah disalurkan Rp392,8 triliun, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) Rp274 triliun, serta ekspansi moneter Rp211 triliun.
Selain itu, posisi SRBI diturunkan dari Rp916,9 triliun menjadi Rp705,6 triliun. Jika dijumlahkan dengan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke perbankan, total likuiditas yang tersedia mencapai sekitar Rp1.000 triliun.
Meski jumlahnya besar, Perry mengakui tantangan utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan bagaimana likuiditas tersebut mengalir ke sektor riil.
Pemerintah menargetkan aliran kredit ini dapat mendorong pertumbuhan produktif, termasuk melalui program padat karya, magang bagi fresh graduate, serta paket ekonomi yang telah diumumkan sebelumnya.
Prinsipnya, likuiditas yang tersedia tidak hanya untuk sektor keuangan, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan industri padat karya.
Insentif Baru Dorong Penurunan Suku Bunga dan Kredit
Untuk mendorong bank menyalurkan kredit, BI menyiapkan insentif baru yang mulai efektif 1 Desember 2025. Mekanismenya mengaitkan besaran insentif KLM dengan kecepatan bank menurunkan suku bunga kredit.
Semakin cepat bank menyesuaikan lending rate terhadap BI Rate, semakin besar tambahan insentif yang diperoleh. Formula perhitungannya menggunakan elastisitas, yaitu rasio perubahan lending rate terhadap perubahan BI Rate.
Bank dengan nilai elastisitas kurang dari 0,3 tidak akan menerima insentif tambahan, 0,3–0,6 memperoleh tambahan 0,4% dari DPK, dan ?0,6 mendapatkan 0,5% dari DPK.
Menurut Perry, skema ini diharapkan memicu kompetisi positif antarbank agar lebih agresif menurunkan suku bunga kredit. Hal ini diharapkan meningkatkan permintaan kredit, khususnya di sektor padat karya yang saat ini masih rendah penyerapan kreditnya.
Tantangan dan Harapan Aliran Kredit ke Industri Padat Karya
Meski likuiditas dan berbagai insentif telah tersedia, tantangan nyata terletak pada penyerapan kredit di lapangan. Bank perlu menilai risiko, prospek bisnis, dan kapasitas sektor padat karya sebelum menyalurkan kredit.
Perry menekankan perlunya sinergi antara bank, pemerintah, dan industri untuk memastikan aliran dana dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.
Sektor padat karya sangat penting dalam menyerap tenaga kerja, sehingga aliran kredit menjadi indikator vital bagi pertumbuhan sosial-ekonomi. Perry menekankan, “Kalau ditotal-total, likuiditas di sektor keuangan cukup berlebih, cuma bagaimana likuiditas itu mengalir ke sektor real yang menjadi perhatian kami.” \Perlu kolaborasi dan inovasi skema pembiayaan agar dana yang tersedia benar-benar menumbuhkan usaha-usaha produktif dan menciptakan lapangan kerja.
Dengan adanya paket ekonomi, insentif baru, serta pengawasan KSSK, BI berharap pertumbuhan kredit industri padat karya akan meningkat, mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski belum optimal, langkah-langkah tersebut menjadi dasar strategi bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong akselerasi sektor riil.