JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa seluruh proses sertifikasi halal harus dijalankan dengan ketat sesuai aturan yang berlaku.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menekankan bahwa tidak ada ruang kompromi bagi pelaku usaha yang mencoba menghindari prosedur resmi atau menyuap pihak terkait.
“Urusan halal itu non-negosiasi. Saya jelasin kepada orang-orang yang suka nyogok atau tidak mau lewat proses halal kelaut aja,” tegas Haikal saat Rakornas Kadin. Pernyataan ini menunjukkan sikap tegas BPJPH dalam memastikan setiap produk yang beredar memiliki jaminan halal yang sahih dan terpercaya.
Dalam satu hari, BPJPH berhasil memproses lebih dari sepuluh ribu sertifikat halal. Capaian ini menjadi bukti bahwa pelayanan digital dan sistem kerja BPJPH semakin siap mendukung masyarakat serta pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal dengan efisien.
Kolaborasi dan Modernisasi Layanan
BPJPH terus memperkuat sistem pelayanan digital untuk mempermudah proses sertifikasi. Haikal menyebut bahwa kolaborasi antarinstansi dan integrasi teknologi menjadi kunci agar setiap produk dapat memperoleh label halal dengan cepat dan akurat.
Selain itu, penguatan layanan ini membantu mengurangi praktik curang di lapangan dan memastikan transparansi proses sertifikasi. Haikal menekankan pentingnya sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat agar industri halal di Indonesia berkembang lebih profesional dan berstandar internasional.
Pelayanan yang semakin digital ini juga memudahkan pemantauan sertifikasi secara real time, sehingga konsumen dan pelaku usaha dapat memastikan keabsahan label halal tanpa keraguan.
Potensi Ekonomi Halal di Tingkat Global
Haikal menyoroti bahwa negara lain sudah memanfaatkan industri halal sebagai kekuatan ekonomi. China, misalnya, sejak tahun 1980-an telah menjadikan produk halal sebagai “growth economic engine” yang mendorong ekspor dan konsumsi domestik.
Ia menilai Indonesia masih tertinggal dalam memaksimalkan nilai tambah ekonomi dari konsep halal. Diskursus di dalam negeri, menurutnya, sering terlalu terjebak pada isu normatif atau keagamaan, sedangkan di negara lain, halal dikembangkan sebagai standar modern yang mendukung bisnis dan perdagangan global.
Dalam kunjungannya ke China, Haikal menemukan bahwa pejabat setempat menekankan pentingnya halal dalam strategi ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa potensi industri halal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik pasar global sangat besar jika diolah secara profesional.
Persepsi Internasional dan Tantangan Indonesia
Berbagai survei internasional menunjukkan persepsi positif terhadap produk halal, bahkan di kalangan masyarakat non-muslim. Di Eropa, produk halal dianggap sebagai “elite food”, sedangkan survei Busan Pharmaceutical Company menilai halal sebagai “double clean”.
Masyarakat Inggris menyoroti aspek halal yang berhubungan dengan lingkungan, seperti “going back to green life and protect the world”. Penilaian ini menunjukkan bahwa konsep halal tidak hanya relevan bagi konsumen Muslim, tetapi juga diakui sebagai standar kualitas dan kebersihan secara global.
Haikal menekankan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang ini. Dengan memperkuat sertifikasi, mendorong inovasi, dan memastikan kepatuhan pelaku usaha, Indonesia dapat menjadikan halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan sekaligus menjaga reputasi produk di pasar internasional.