JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya pemerataan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi panas bumi.
Ia menilai perusahaan pengelola panas bumi perlu memberikan dampak langsung melalui program pemberdayaan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Tentu yang kami soroti adalah program pemberdayaan masyarakat maupun CSR. Kami ingin dengan adanya perusahaan-perusahaan yang mengeksplorasi panas bumi, kabupaten dan desa di sekitarnya merasakan manfaat yang nyata,” ujar Putri.
Kunjungan Komisi XII ke wilayah PLTP menunjukkan masih adanya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, termasuk akses listrik dan kondisi perumahan warga.
“Ada anggota yang menyoroti bahwa masih ada perumahan yang belum teraliri listrik dan beberapa rumah dalam kondisi rusak. Ini harus menjadi perhatian bersama,” sambungnya.
CSR perusahaan, menurut Putri, harus diarahkan pada kebutuhan paling mendesak di masyarakat sekitar pembangkit agar energi panas bumi benar-benar memberikan manfaat nyata.
Selain itu, Komisi XII menekankan perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah agar program pemberdayaan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi agar pembangunan energi bersih tidak hanya mendukung transisi energi nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan lokal secara langsung.
Transparansi dan Keadilan dalam Bonus Produksi
Komisi XII juga menyoroti mekanisme pembagian bonus produksi panas bumi yang menjadi hak daerah penghasil. Putri menjelaskan bahwa skema tersebut telah diatur dalam undang-undang dan peraturan menteri, sehingga setiap daerah pendukung mendapatkan haknya.
“Dalam aturan sudah jelas mengenai bagi hasil. Daerah penopang seperti Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor juga mendapatkan bonus produksi,” jelasnya. Ia menekankan agar penyaluran bonus produksi dilakukan secara transparan dan adil, sehingga masyarakat merasakan manfaat ekonomi secara merata.
“Bonus produksi harus disalurkan dengan adil dan merata, sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Putri. Langkah ini diharapkan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan energi panas bumi dan meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam program pembangunan lokal.
Transparansi juga penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari bonus produksi digunakan sesuai prioritas masyarakat dan tidak terjadi penyimpangan.
Kawasan Prioritas dan Kebutuhan Dasar Warga
Selain program CSR dan bonus produksi, Komisi XII mencatat perlunya perhatian pada infrastruktur dasar di sekitar PLTP. Beberapa daerah masih menghadapi tantangan seperti perumahan yang rusak, terbatasnya akses listrik, serta kebutuhan air bersih yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Putri menegaskan bahwa perusahaan pengelola harus menyesuaikan program pemberdayaan dengan kebutuhan nyata warga agar manfaat energi panas bumi lebih terasa.
“Program CSR sebaiknya diarahkan pada prioritas paling mendesak di masyarakat sekitar pembangkit, agar energi panas bumi benar-benar memberi manfaat langsung,” ujarnya.
Selain itu, integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan pengelola perlu diperkuat untuk memastikan pengelolaan sumber daya energi ini berkeadilan dan merata.
Pendekatan ini memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut menikmati hasil pemanfaatan energi bersih.
Energi Bersih untuk Kesejahteraan dan Transisi Nasional
Putri berharap pemanfaatan energi panas bumi tidak hanya mendukung transisi energi nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan berkeadilan bagi masyarakat di wilayah operasi.
Penguatan program CSR, penyaluran bonus produksi yang transparan, dan perhatian terhadap kebutuhan dasar warga menjadi pilar utama agar energi panas bumi mendatangkan efek positif secara luas.
Kawasan sekitar pembangkit akan lebih sejahtera, sementara pembangunan energi bersih tetap berjalan sesuai target nasional. Dengan demikian, energi panas bumi dapat menjadi instrumen ganda: mendukung pengurangan emisi nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.
Upaya ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan masyarakat, menciptakan sinergi antara pembangunan berkelanjutan, energi bersih, dan kesejahteraan lokal.
Koordinasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci agar manfaat panas bumi terasa merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional.