JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa TNI tengah menyiapkan 20.000 personel untuk dikerahkan dalam misi perdamaian di Gaza.
Menurut Sjafrie, jumlah tersebut disiapkan secara maksimal dengan fokus pada kemampuan layanan kesehatan dan konstruksi. “Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” ujarnya saat ditemui di Kementerian Pertahanan.
Sjafrie menjelaskan bahwa pengiriman pasukan ini sejalan dengan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Adapun misi yang akan dijalankan meliputi layanan kemanusiaan, seperti perawatan kesehatan bagi warga terdampak konflik, serta pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat setempat.
“Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian, agar berlangsung lebih lama menuju perundingan politik,” tambahnya.
Selain itu, TNI AU juga akan terus menyalurkan bantuan logistik ke wilayah konflik, termasuk melalui metode airdrop. Metode ini sebelumnya telah diterapkan sepanjang tahun dan akan tetap menjadi salah satu sarana bantuan rutin bagi warga yang terdampak konflik di Gaza.
Meski begitu, Sjafrie belum dapat memastikan kapan pengiriman personel akan dilakukan, karena keputusan akhir akan ditentukan Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI.
Komitmen TNI terhadap Misi Luar Negeri
Kesiapan TNI dalam misi perdamaian di Gaza sebelumnya juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah. Freddy menyebut bahwa pihaknya selalu siap menugaskan prajurit sesuai kebijakan dan arahan pemerintah.
“TNI pada prinsipnya selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI,” ucapnya.
Freddy menambahkan, keterlibatan TNI di luar negeri sepenuhnya merupakan buah dari kebijakan politik yang diambil pemerintah.
Seluruh personel telah dipersiapkan dengan pelatihan intensif, mulai dari interoperabilitas antar-satuan, kesiapsiagaan logistik, hingga kemampuan operasional di medan yang beragam. Hal ini berlaku baik untuk operasi militer maupun operasi militer selain perang (OMSP).
Meski semua aspek teknis telah disiapkan, Freddy menegaskan bahwa TNI masih menunggu arahan dari pemerintah pusat dan Panglima TNI sebelum menugaskan pasukan ke Gaza.
“Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia, berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional,” jelasnya.
Strategi Kemanusiaan dan Politik
Misi perdamaian di Gaza bukan sekadar soal kekuatan militer, tetapi juga merupakan wujud diplomasi kemanusiaan Indonesia. Dengan menyiapkan pasukan yang fokus pada kesehatan dan pembangunan, TNI turut mendukung terciptanya stabilitas di wilayah konflik serta memberi ruang bagi proses perundingan politik yang lebih aman.
Keputusan pemerintah untuk mengirimkan pasukan perdamaian merupakan bagian dari strategi nasional yang menggabungkan diplomasi, keamanan, dan bantuan kemanusiaan.
Kehadiran TNI diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meringankan penderitaan warga terdampak konflik sekaligus menjaga citra Indonesia sebagai negara yang peduli pada perdamaian internasional.
Selain itu, pengiriman bantuan logistik melalui airdrop dipandang sebagai bentuk respons cepat dan efisien terhadap kebutuhan dasar warga, termasuk pangan, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya.
Dengan pendekatan ini, TNI tidak hanya mengandalkan kehadiran personel, tetapi juga menjamin kontinuitas dukungan bagi masyarakat yang berada di tengah krisis.
Peran Pemerintah dan Kolaborasi Multilateral
Misi TNI ke Gaza juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, TNI, serta organisasi internasional.
Keputusan akhir mengenai pengiriman pasukan akan mengacu pada arahan Presiden dan memperhatikan hukum nasional maupun internasional. Seluruh operasi dirancang agar selaras dengan prinsip perdamaian dan hak asasi manusia.
Sjafrie dan Freddy menekankan bahwa pasukan perdamaian Indonesia akan bertindak profesional, dengan orientasi kemanusiaan, tanpa melanggar hukum internasional. Dukungan ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia di forum global, sekaligus menunjukkan komitmen bangsa terhadap stabilitas dan perdamaian dunia.
Selain kesiapan personel, TNI juga menyiapkan prosedur untuk menjaga keselamatan pasukan dan efektivitas misi. Hal ini mencakup perlengkapan medis, kendaraan, serta sarana komunikasi agar operasi kemanusiaan dapat berjalan lancar.
Kesiapan ini menjadikan TNI sebagai salah satu kekuatan perdamaian yang dapat diandalkan di kawasan konflik internasional.