DEN Tegaskan Tak Ada Dana Menganggur dalam Kebijakan Ekonomi 2026

Jumat, 14 November 2025 | 09:40:36 WIB
DEN Tegaskan Tak Ada Dana Menganggur dalam Kebijakan Ekonomi 2026

JAKARTA - Arah kebijakan ekonomi nasional pada 2026 diproyeksikan bergerak dengan fokus besar pada optimalisasi likuiditas yang sudah tersedia di dalam sistem keuangan. 

Pemerintah melalui Dewan Ekonomi Nasional menegaskan bahwa prinsip utama yang akan diterapkan adalah memastikan tidak ada dana yang menganggur. 

Penegasan ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama DEN, Luthfi Ridho, yang menyoroti pentingnya pemanfaatan maksimal dari instrumen fiskal maupun moneter agar kebijakan berjalan beriringan.

Dalam penyampaiannya, Luthfi menyebut bahwa pemerintah melihat ruang besar dalam likuiditas domestik, tetapi aliran dan distribusinya ke sektor riil belum berjalan seoptimal yang diharapkan. 

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang dapat mengarahkan dana tersebut agar mengalir secara langsung dan produktif. Menurutnya, efektivitas pemanfaatan likuiditas menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi dapat bergerak lebih cepat.

Ia menjelaskan bahwa langkah yang diambil bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis untuk memastikan bahwa seluruh kanal penyaluran dana baik kredit, bansos, maupun instrumen lainnya berjalan dengan lancar. 

Pemerintah menilai bahwa aliran yang tersendat dapat menghambat gerakan sektor riil, sehingga tahun depan akan difokuskan pada upaya menyempurnakan transmisi likuiditas tersebut. Dengan begitu, pertumbuhan kredit dan aktivitas ekonomi riil dapat meningkat secara merata.

Tantangan Penyaluran Dana ke Aktivitas Ekonomi Produktif

Ketersediaan likuiditas besar yang tidak terserap secara optimal menjadi alasan pemerintah memperkuat kebijakan fiskal dan moneter secara simultan. 

Luthfi melihat bahwa persoalan utama bukan pada jumlah dana, melainkan pada alur penyaluran yang belum bekerja sesuai ekspektasi. Ia menilai bahwa berbagai kanal penyaluran yang ada masih belum menjadi jembatan efektif untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat.

Dalam berbagai pemaparannya, Luthfi menyoroti bahwa banyak program telah disiapkan, tetapi belum seluruhnya memberikan penetrasi yang kuat di sektor riil. Oleh karena itu, pemerintah akan memperbaiki mekanisme agar likuiditas yang menurut mereka masih berlimpah dapat masuk ke aktivitas produktif. 

Ketika likuiditas mampu bergerak, pertumbuhan ekonomi dinilai akan lebih dinamis, terutama jika penyalurannya selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan efisiensi dalam transmisi kebijakan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap langkah di sektor keuangan memiliki dampak langsung bagi pertumbuhan dan penciptaan nilai tambah. 

Dengan perbaikan mekanisme penyaluran likuiditas, pemerintah berharap bahwa kondisi sektor riil dapat bergerak lebih cepat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi.

Prioritas Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Daya Beli

Arah kebijakan ekonomi 2026 turut menempatkan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat sebagai prioritas utama. 

Luthfi menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan kebijakan tahun depan mampu menyentuh kelompok menengah yang memiliki peran penting dalam struktur ekonomi nasional. Ia menyebut bahwa peningkatan daya beli merupakan agenda luas yang memiliki banyak komponen, namun pemenuhannya akan dilakukan secara bertahap dan terukur.

Menurutnya, penciptaan pekerjaan menjadi pilar utama agar masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. 

Luthfi menjelaskan bahwa daya beli yang kuat dapat tercipta ketika masyarakat memiliki pendapatan yang stabil melalui akses terhadap peluang kerja yang layak. Kebijakan tahun depan dirancang agar kedua aspek tersebut berjalan berdampingan, sehingga hasilnya dapat memberikan efek positif berkelanjutan.

Ia juga menyinggung terkait posisi inflasi dalam dinamika ekonomi. Pemerintah memandang bahwa inflasi tidak harus dihindari sepenuhnya selama pergerakannya tetap terukur. 

Inflasi yang terlalu rendah justru menjadi indikasi bahwa ekonomi sedang lesu, sedangkan inflasi yang terlalu tinggi menandakan overheating. Dengan demikian, target pemerintah adalah menjaga agar pergerakan ekonomi sektor riil tetap aktif tanpa memicu lonjakan harga yang berlebihan.

Penguatan Penyaluran Kredit dan Optimisme Menuju 2026

Pemerintah menetapkan bahwa sektor perbankan akan memegang peran sangat penting dalam mendorong aktivitas pembiayaan produktif. Luthfi menyampaikan bahwa penyaluran kredit menjadi instrumen utama yang dapat menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan nasional. 

Dengan menyalurkan likuiditas ke sektor riil, pemerintah berharap dapat menggerakkan rantai ekonomi yang lebih luas, mulai dari usaha kecil hingga industri yang membutuhkan dukungan dana.

Ia juga menyebut bahwa berbagai stimulus akan disiapkan sebagai bagian dari strategi fiskal dan moneter terpadu. Stimulus tersebut akan diarahkan untuk memperkuat kanal penyaluran kredit dan membangkitkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat. 

Pemerintah menilai bahwa ketika kredit bergerak selaras dengan kebutuhan pelaku usaha, efeknya akan langsung dirasakan melalui pembukaan lapangan kerja maupun peningkatan kapasitas produksi.

Mengakhiri pemaparannya, Luthfi menyampaikan bahwa pemerintah memasuki 2026 dengan optimisme tinggi. Ia berharap bahwa seluruh kebijakan yang sedang disusun dapat membawa perekonomian nasional ke arah yang lebih kuat, berdaya tahan, dan produktif. 

Dengan dukungan likuiditas yang terkelola dengan baik serta koordinasi kebijakan yang solid, pemerintah yakin bahwa prospek ekonomi tahun depan dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Terkini