JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi implementasi kebijakan redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN).
Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan distribusi tenaga pengajar di seluruh Indonesia, khususnya di satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyampaikan bahwa redistribusi guru ASN tidak sekadar program administratif, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah swasta yang kekurangan tenaga pendidik.
Ia menekankan, “Sosialisasi ini tidak boleh berhenti di tataran diskusi. Mulai tahun depan, kebijakan redistribusi guru ASND dan pendidikan inklusif harus sudah diimplementasikan. Hambatan regulasi dan teknis harus segera dimitigasi.”
Kebijakan redistribusi guru ASN ini dilandasi oleh Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 serta Kepmendikdasmen Nomor 82 Tahun 2025, yang menetapkan mekanisme redistribusi guru ASN di sekolah masyarakat.
Tujuannya adalah memastikan setiap sekolah mendapatkan tenaga pengajar sesuai kapasitas dan kebutuhan, sehingga pemerataan pendidikan dapat tercapai secara lebih adil.
Penguatan Pendidikan Inklusif Berbasis Kemanusiaan
Selain redistribusi guru, Kemendikdasmen menekankan penguatan pendidikan inklusif yang berbasis kemanusiaan. Pendidikan inklusif menjadi prioritas agar setiap anak, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dapat mengakses pendidikan yang layak dengan fasilitas pendukung yang memadai.
Atip menyoroti masih terbatasnya fasilitas ramah disabilitas di sekolah dan perlunya peningkatan peran guru pendamping untuk siswa berkebutuhan khusus. “Ketersediaan fasilitas dan guru pendamping sangat penting agar pendidikan inklusif dapat berjalan efektif,” ujar Atip.
Dengan adanya kebijakan ini, Kemendikdasmen menargetkan terciptanya sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas.
Pendidikan inklusif diharapkan tidak hanya menjadi program formal, tetapi juga mampu membangun karakter dan kompetensi siswa secara menyeluruh, menyiapkan generasi muda yang berdaya saing serta peduli terhadap sesama.
Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Implementasi Kebijakan
Keberhasilan redistribusi guru ASN dan pendidikan inklusif membutuhkan sinergi lintas lembaga, termasuk pemerintah daerah, sekolah swasta, dan unit pengelola pendidikan. Atip menegaskan bahwa setiap hambatan regulasi, teknis, maupun data harus segera diselesaikan melalui kolaborasi antarinstansi.
“Kita tidak boleh membuat aturan yang tidak bisa dilaksanakan. Aturan yang baik adalah yang sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan tujuan yang ditetapkan. Karena itu, setiap hambatan baik regulasi, data, maupun teknis pelaksanaan harus diselesaikan dengan kolaborasi lintas lembaga,” ucapnya.
Kolaborasi ini juga melibatkan penguatan kapasitas guru, pengembangan fasilitas sekolah, serta penyediaan sumber daya yang memadai. Sinergi tersebut diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan nasional.
Pendidikan Bermutu untuk Semua dan Pemerataan Kesempatan Belajar
Kebijakan redistribusi guru ASN dan penguatan pendidikan inklusif menjadi bagian dari visi Kemendikdasmen menghadirkan “Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Program ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak di Indonesia, baik di kota maupun di daerah terpencil.
Atip menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar program dapat berjalan sesuai target.
Pemerintah juga akan terus mendorong sekolah dan guru untuk beradaptasi dengan kebijakan baru, memastikan setiap anak memperoleh pendidikan berkualitas, serta mendorong pemerataan mutu pendidikan di seluruh nusantara.
Melalui kebijakan ini, Kemendikdasmen berharap tercipta ekosistem pendidikan yang inklusif dan adil, serta guru ASN dapat berperan secara optimal dalam mencetak generasi masa depan yang kompeten, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
“Melalui kegiatan ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk menghadirkan ‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’, sebagai wujud nyata pemerataan kesempatan belajar di seluruh Indonesia,” tutup Atip.