JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan kesiapan pihaknya untuk membahas pembatasan gim daring bersama lintas kementerian.
Langkah ini menyusul arahan dari Istana setelah insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta beberapa waktu lalu.
Abdul Mu’ti menjelaskan, pembahasan ini membutuhkan keterlibatan setidaknya empat kementerian, yakni Kemendikdasmen, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Agama.
“Paling tidak nanti kami harus duduk bersama membicarakan masalah ini,” ujar Mendikdasmen. Menurutnya, pembatasan gim daring merupakan isu kompleks karena menyangkut regulasi media, pengawasan anak, dan dampak psikososial, sehingga diperlukan koordinasi lintas kementerian.
Pendekatan yang akan dilakukan diharapkan bersifat komprehensif dan partisipatif agar efektif sekaligus aman bagi perkembangan anak.
Tanggung Jawab Bersama dalam Mengawasi Konten Negatif
Abdul Mu’ti menekankan, meski gim daring memiliki manfaat edukatif, sejumlah konten yang tidak diawasi dapat membawa dampak negatif. Gim dengan muatan kekerasan, ujaran kebencian, atau perilaku agresif dapat memengaruhi anak-anak secara psikologis, terutama bila dimainkan dalam ruang privat seperti kamar tidur.
Kondisi ini membuat pengawasan orang tua dan guru menjadi terbatas, sehingga regulasi yang jelas sangat diperlukan.
“Kami sudah menyampaikan dari awal bahwa gim daring itu ada manfaatnya. Tetapi gim yang tidak diawasi itu menjadi masalah tersendiri. Apalagi ketika main gimnya dengan HP di kamar, kan tidak ada yang bisa mengontrol,” jelas Mendikdasmen.
Hal ini menegaskan perlunya pendekatan yang tidak hanya struktural, tetapi juga partisipatif, melibatkan berbagai pihak agar anak-anak tetap mendapat perlindungan sekaligus kesempatan belajar dari media digital.
Kebijakan Partisipatif untuk Perlindungan Anak
Pendekatan lintas kementerian diharapkan mampu menciptakan regulasi yang seimbang, tidak hanya melarang, tetapi juga mengarahkan anak agar dapat memanfaatkan gim daring secara positif.
Mendikdasmen menyambut baik arahan Istana dan menekankan pentingnya solusi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, pendidik, dan pakar psikologi anak.
“Ini yang nanti perlu kami lakukan bersama-sama, dan kami mencoba memperbaiki ini supaya pendekatannya tidak terlalu struktural, tapi lebih partisipatif dan komprehensif,” kata Abdul Mu’ti.
Menurutnya, pembatasan gim daring bukan sekadar masalah teknis, tetapi terkait pembentukan karakter dan penguatan literasi digital anak, sehingga strategi yang diterapkan harus hati-hati dan berbasis data.
Koordinasi Strategis Demi Lingkungan Belajar Aman
Koordinasi antara Kemendikdasmen dan kementerian terkait akan membahas langkah konkret, termasuk pembatasan akses konten negatif dan edukasi kepada anak-anak serta orang tua. Tujuannya tidak hanya untuk mencegah insiden negatif, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.
Regulasi ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat agar penggunaan gim daring dapat mendukung pendidikan, bukan malah menimbulkan risiko.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sinergi ini akan mengintegrasikan perspektif pendidikan, perlindungan anak, regulasi media, dan nilai-nilai agama, sehingga kebijakan yang dihasilkan bisa diterima secara luas. Dengan demikian, anak-anak bisa menikmati manfaat edukatif dari gim daring sekaligus terlindungi dari konten negatif.