JAKARTA - Kebijakan penggunaan produk lokal kembali mendapat penekanan kuat setelah Menko Pemberdayaan Masyarakat A.
Muhaimin Iskandar menginstruksikan agar seluruh kebutuhan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib berasal dari produksi dalam negeri. Arahan tersebut disampaikan setelah ia meninjau pelaksanaan MBG sekaligus berdialog bersama pengelola di sebuah pesantren di Kabupaten Bandung.
Penekanan ini tidak hanya diarahkan pada bahan pangan, tetapi juga peralatan dapur yang digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah.
Menurut Muhaimin, penggunaan produk lokal merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa arahan tersebut sejalan dengan keinginan Presiden agar MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai alat penggerak pertumbuhan ekonomi.
Dengan memanfaatkan hasil produksi UMKM, koperasi, dan petani lokal, ia berharap ekosistem usaha kecil dapat tumbuh lebih merata di berbagai wilayah.
Sejalan dengan arahan tersebut, Muhaimin menyoroti keberhasilan beberapa koperasi pesantren yang telah menjadi agregator pangan lokal ke dalam rantai pasok MBG. Ia menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa program ini mampu membentuk ekosistem pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Dengan capaian jutaan porsi makanan yang telah dibagikan serta ribuan lapangan kerja baru yang tercipta, MBG dinilai mampu memunculkan dampak ekonomi nyata di berbagai daerah.
Instruksi Produk Lokal sebagai Landasan Pemberdayaan
Muhaimin menegaskan bahwa sebagai pengawas Badan Gizi Nasional, ia meminta agar tidak ada satu pun barang impor yang digunakan dalam program MBG. Ia menekankan bahwa seluruh unsur kebutuhan program wajib mengandalkan produk dalam negeri.
Menurutnya, fokus pada bahan dan alat produksi lokal akan menciptakan efek berantai terhadap kemandirian ekonomi masyarakat, terutama produsen pangan kecil yang selama ini menjadi penggerak ekonomi di tingkat akar rumput.
Ia menyebutkan bahwa penggunaan produk lokal merupakan strategi jangka panjang agar program MBG memiliki dampak yang lebih luas. Langkah ini diyakini mampu memperkuat rantai pasok, menciptakan peluang usaha baru, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Di samping itu, ia ingin memastikan bahwa program MBG tidak menjadi pintu masuk bagi barang impor, sehingga nilai ekonomi program benar-benar kembali kepada masyarakat.
Koperasi Pesantren dan UMKM sebagai Penggerak Ekosistem MBG
Dalam peninjauan ke pesantren di Bandung, Muhaimin menemukan bahwa koperasi yang dikelola pesantren telah mampu berperan sebagai agregator petani dan UMKM ke dalam ekosistem MBG.
SPPG yang dikelola pesantren tersebut menjadi bukti nyata bahwa rantai pasok lokal dapat terbentuk dengan baik ketika dikelola secara terstruktur. Ia menjelaskan bahwa model ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain agar koperasi dan UMKM mampu mengambil bagian dalam penyediaan bahan pangan program MBG.
Menurut Muhaimin, keberhasilan pesantren dalam mengelola rantai pasok juga menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dapat bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.
Ia menilai bahwa ketika ekosistem dibangun secara benar, pelaku ekonomi lokal akan tumbuh secara alami dan memiliki daya saing. Atas dasar itu, ia menetapkan pesantren yang dikunjunginya sebagai duta pemberdayaan masyarakat sekaligus inspirator program MBG.
Efek Ekonomi Program MBG bagi Masyarakat dan Dunia Usaha
Selama satu tahun pelaksanaan program, tercatat lebih dari satu miliar porsi makanan dimasak dan dibagikan melalui ribuan SPPG di berbagai daerah. Jumlah penerima manfaat yang mencapai puluhan juta orang menunjukkan skala besar program ini.
Selain dampak gizi, MBG menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru yang tersebar di dapur-dapur pelayanan gizi. Peluang kerja tersebut menjadi bukti bahwa program ini tidak hanya memperhatikan aspek konsumsi, tetapi juga membuka ruang ekonomi bagi masyarakat.
Data menunjukkan bahwa puluhan ribu UMKM, koperasi, dan BUMDes telah menjadi bagian dari ekosistem MBG. Keterlibatan mereka memperlihatkan bagaimana program ini dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat secara langsung.
Dengan memastikan penggunaan bahan lokal, pemerintah ingin memperluas manfaat tersebut agar semakin banyak pelaku usaha kecil yang dapat menikmati peluang dari MBG. Muhaimin menegaskan kembali bahwa setelah program stabil, ia berharap tidak ada lagi penggunaan barang di luar UMKM dan koperasi.
Peran Koordinatif Menko Muhaimin dalam Penguatan MBG Nasional
Presiden menunjuk Muhaimin sebagai Wakil Ketua II Tim Koordinasi MBG dengan tugas memastikan program berjalan lancar dan memberi manfaat optimal. Peran tersebut membuatnya berkewajiban mengawasi tata kelola, kelancaran pasokan pangan, serta keterlibatan UMKM dalam rantai distribusi.
Muhaimin menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem agar program MBG memiliki tata kelola yang transparan dan memberdayakan masyarakat.
Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah, koperasi, dan pelaku UMKM akan semakin penting dalam memperkuat ekosistem MBG. Dengan memastikan bahwa seluruh unsur program menggunakan produk lokal, ia ingin mendorong terciptanya fondasi ekonomi masyarakat yang semakin kuat.
Langkah ini diharapkan membawa dampak jangka panjang, baik bagi peningkatan gizi masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi lokal di seluruh daerah.