JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih berpihak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan program ini, termasuk bank penyalur yang masih mewajibkan agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta.
Selain itu, Kementerian Keuangan akan menggelar audit nasional bersama lembaga pengawas untuk menilai sejauh mana kepatuhan bank penyalur KUR, sekaligus memperkuat mekanisme pelaporan berbasis digital agar transparansi dan akurasi data lebih terjaga.
Langkah ini bertujuan agar subsidi bunga benar-benar mendukung pertumbuhan UMKM, bukan menjadi beban tambahan bagi penerima manfaat.
Purbaya juga menyoroti risiko ekonomi global yang dapat memengaruhi stabilitas nasional, terutama fluktuasi suku bunga dan nilai tukar akibat kebijakan moneter negara besar.
Upaya waspada ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas finansial, sekaligus memastikan penyaluran KUR tetap lancar dan tepat sasaran.
Penataan Ulang Penyaluran KUR
Purbaya menekankan bahwa penyaluran KUR harus benar-benar tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan. Temuan menunjukkan beberapa bank masih meminta agunan tambahan untuk pinjaman mikro, padahal kebijakan pemerintah melarang hal tersebut.
Pemerintah akan menelusuri kasus penyimpangan satu per satu agar tidak ada lembaga keuangan yang memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi.
Audit nasional yang digelar bersama lembaga pengawas keuangan menjadi langkah strategis untuk memastikan kepatuhan bank penyalur, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pembiayaan rakyat kecil.
Pengawasan dan Reformasi Tata Kelola Keuangan
Selain menata penyaluran KUR, Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperbaiki skema insentif bagi bank penyalur.
Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah subsidi digunakan tepat sasaran bagi penerima manfaat yang berhak.
Mekanisme pelaporan kini diarahkan melalui platform digital terintegrasi untuk mencegah manipulasi data dan meningkatkan transparansi. Era manual dihapuskan agar tata kelola lebih rapi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan tetap tinggi.
Waspada Risiko Ekonomi Global
Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya menekankan ancaman eksternal yang berpotensi mengguncang ekonomi nasional.
Perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok dapat membuka peluang investasi, namun juga menimbulkan risiko terhadap nilai tukar rupiah dan harga kebutuhan pokok.
Menteri Keuangan memastikan kondisi perbankan nasional masih aman, dengan rasio kecukupan modal dan likuiditas yang solid. Langkah waspada ini penting agar kebijakan KUR dan pembiayaan UMKM tidak terganggu oleh gejolak eksternal, sehingga pertumbuhan sektor riil tetap terjaga.
Gaya Kepemimpinan dan Dampak bagi Dunia Usaha
Purbaya dikenal dengan gaya kepemimpinan tegas, terbuka, dan reformis. Ia menyadari kewenangan sebagai Menkeu cukup luas, namun menegaskan kekuasaan itu harus digunakan untuk membenahi sistem keuangan agar lebih bersih dan berpihak pada publik.
Langkah investigatif terhadap penyaluran KUR diperkirakan membawa dampak positif bagi dunia usaha kecil. Jika ditemukan penyimpangan, pemerintah akan meninjau ulang keterlibatan lembaga penyalur yang melanggar ketentuan.
Bagi UMKM, kebijakan ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah hadir melindungi mereka dari praktik tidak adil. Sementara bagi kalangan perbankan, hal ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan integritas, dan memastikan setiap subsidi yang diberikan benar-benar mendukung pertumbuhan sektor riil.