JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan akses transportasi publik bagi karyawan swasta melalui program layanan gratis.
Program ini diperuntukkan bagi karyawan dengan penghasilan maksimal Rp6,2 juta per bulan yang memiliki Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Layanan ini mencakup moda transportasi massal seperti LRT, MRT, dan BRT.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang pemberian layanan angkutan umum massal gratis.
Sebelumnya, layanan gratis ini telah menjangkau kelompok pelajar, lansia, penyandang disabilitas, veteran, dan kelompok masyarakat tertentu lainnya. Dengan perluasan ini, semakin banyak warga Jakarta yang mendapatkan akses transportasi publik yang aman, nyaman, dan hemat biaya.
Para karyawan swasta yang memenuhi kriteria dapat mengajukan kartu layanan gratis melalui badan usaha tempat mereka bekerja.
Mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761, maka karyawan dengan gaji maksimal Rp6.206.275 dapat memperoleh fasilitas transportasi ini. Layanan ini juga memanfaatkan sistem digitalisasi Bank DKI, yang memastikan pengajuan dan pemanfaatan fasilitas berjalan mudah dan terintegrasi.
Syarat dan Mekanisme Pengajuan KPJ
Pengajuan layanan transportasi gratis memerlukan sejumlah dokumen resmi. Setiap karyawan swasta harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta, fotokopi KPJ, surat keterangan penghasilan, serta foto diri terbaru. Sistem ini memastikan bahwa layanan tepat sasaran dan hanya digunakan oleh penerima yang sah.
Pergub juga menekankan bahwa kartu hanya dapat digunakan oleh pemiliknya dan dilarang diperjualbelikan atau dipinjamkan kepada pihak lain.
Setiap penyalahgunaan akan dikenakan sanksi tegas berupa pencabutan fasilitas, dan penerima baru dapat mendaftar kembali setelah satu tahun. Badan usaha yang menemukan pelanggaran dapat merekomendasikan penyitaan kartu serta pemblokiran melalui Bank DKI.
Dengan mekanisme ini, pemerintah memastikan bahwa layanan transportasi gratis menjadi solusi efektif untuk mendukung mobilitas karyawan dan menekan biaya transportasi tanpa menimbulkan penyalahgunaan.
Manfaat Ekonomi dan Sosial Layanan Gratis
Program layanan transportasi gratis diharapkan membawa manfaat ganda, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Dengan akses transportasi yang lebih murah, karyawan swasta dapat mengalokasikan sebagian penghasilan mereka untuk kebutuhan lain, sehingga meningkatkan daya beli dan kesejahteraan keluarga.
Selain itu, program ini mendorong lebih banyak masyarakat menggunakan transportasi publik, yang berkontribusi pada pengurangan kemacetan dan polusi di Jakarta. Pemprov DKI menilai bahwa integrasi KPJ dengan sistem pembayaran digital Bank DKI membuat layanan ini efisien dan mudah diawasi.
Karyawan tidak hanya mendapatkan kemudahan akses, tetapi juga pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan aman.
Layanan transportasi gratis juga menjadi langkah strategis untuk mendorong penggunaan moda massal yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan membangun kesadaran masyarakat terhadap manfaat transportasi publik.
Pengawasan dan Penegakan Aturan
Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada pengawasan ketat dan kepatuhan penerima. Setiap kartu yang diterbitkan harus dijaga keamanannya dan digunakan sesuai ketentuan.
Badan usaha memiliki peran aktif dalam memantau penggunaan kartu oleh karyawan. Jika terjadi pelanggaran, rekomendasi penyitaan dan pemblokiran kartu dapat langsung dilakukan melalui Bank DKI.
Selain itu, integrasi dengan sistem digital memungkinkan pembaruan data penerima secara berkala. Setiap enam bulan, pemerintah melakukan update data penerima untuk memastikan fasilitas tetap tepat sasaran dan menyasar mereka yang benar-benar memenuhi syarat.
Langkah ini menjamin bahwa layanan gratis terus memberikan manfaat maksimal bagi karyawan swasta dan mendukung mobilitas urban di Jakarta secara adil.
Dengan kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmen untuk menghadirkan transportasi publik yang inklusif, modern, dan terjangkau, sekaligus memberikan dorongan positif bagi kesejahteraan karyawan swasta di Ibu Kota.